Berita Terkini. Kedatangan Ahok di Sidang Buni Yani Tidaklah Wajib

Berita Terkini. Kedatangan Ahok di Sidang Buni Yani Tidaklah Wajib

Widiynews.com – Semula, Ketua Majelis Hakim, M. Saptono memerintahkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Buni Yani yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Agustus 2017.

Namun, Ahok memilih untuk tidak hadir dalam persidangan tersebut. Diketahui, Ahok merupakan orang yang ada dalam video yang menyeret Buni Yani hingga ke meja hijau.

Terkait ketidak hadiran mantan Bupati Belitung Timur itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Ahok sebelumnya sudah pernah diperiksa dibawah sumpah pada persidangan sebelumnya.

Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, nilainya sama dengan kondisi Ahok hadir secara langsung di persidangan.

“Ahok sudah pernah diperiksa di bawah sumpah. Hukum acara kita pemeriksaan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan itu nilainya sama dengan kehadiran secara langsung yang bersangkutan,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Ahok yang saat ini harus menjalani masa pidananya di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dinilai tidak masalah untuk tidak hadir dalam sidang tersebut. Menurutnya, lebih praktis membacakan hal yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya. “Toh pemeriksaan dilakukan di bawah sumpah. Jadi nilainya sama dengan yang bersangkutan hadir di persidangan,” ujarnya.

Dalam sidang lanjutan Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli pidana Irfan Siregar dan seorang ahli ITE.

Buni Yani diseret ke meja hijau lantaran diduga telah mengubah, merusak, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik berupa video pidato Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, pada 27 September  2016 lalu.

Video pidato Ahok itu pertama kali di unggah oleh akun Pemprov DKI Jakarta di situs berbagi video YouTube, kemudian diunduh terdakwa pada Kamis 6 Oktober 2016. Video yang semula berdurasi 1 jam 48 menit itu kemudian dipangkas sehingga 30 detik. Selanjutnya terdakwa mengunggah video tersebut di akun Facebook pribadinya dan menjadi viral.