Soal Wacana Pembekuan KPK, Begini Komentar Hanura!

Soal Wacana Pembekuan KPK, Begini Komentar Hanura!

WIDIYNEWS.COM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat mengusulkan pembekuan KPK. Terkait wacana itu, Sekjen Partai Hanura, Sarifuddin Sudding menyatakan tidak setuju dan tidak sejalan dengan Henry Yoso.

Sudding menyatakan lebih setuju jika hak angket digunakan untuk lebih menguatkan KPK. Hanura, menurut Sudding juga tidak satu pandangan ketika KPK akan dilakukan pembekuan sementara.

“Saya kira tidak mungkin lah ya. Saya kira kita Hanura tidak satu pandangan ketika KPK akan dilakukan pembekuan,” ujar Sudding, Sabtu (9/9/2017), seperti diberitakan Detik.com, (10/9/2017).

“Kita kan hanya sepakat bahwa KPK ini kan perlu penguatan dan dengan pola manajemen yang lebih baik,” lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, Henry Yoso berharap pemerintah menerima rekomendasi yang diberikan Pansus Angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.

“Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan Pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapa pun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa, misalnya, merevisi (UU KPK),” kata Henry di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

“Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” imbuh Henry.

Terkait pernyataan Henry tersebut, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa hak angket akan digunakan untuk membekukan sementara KPK. Menurutnya, justru sebaliknya, hak angket merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja KPK.

PDIP juga menyatakan, penggunaan hak angket untuk mendorong kerja sama antar lembaga penegak hukum. Melalui kerjasama antarpenegak hukum, PDIP yakin pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.

“Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” ucap Hasto di Jakarta, Sabtu 9 September 2017.