PDIP Bantah Hak Angket Digunakan untuk Bekukan KPK

PDIP Bantah Hak Angket Digunakan untuk Bekukan KPK
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto

WIDIYNEWS.COM – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menampik terkait penggunaan hak angket untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggotonya.

Menurut Hasto, penggunaan hak angket merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, penggunaan hak angket juga untuk mendorong kerjasama antar lembaga penegak hukum.

Melalui kerjasama ini, menurut Hasto, PDIP yakin pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih efektif. “Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” ucap Hasto di Jakarta, Sabtu 9 September 2017.

Dengan kewenangan yang sangat besar, KPK dinilai dapat dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya. PDIP menegaskan penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan SOP.

Hasto mengatakan, pengawasan efektif terhadap kinerja KPK dinilai sangat penting karena kewenangan lembaga tersebut. Terutama untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.

Lanjutnya, partainya menginstruksikan seluruh anggota Pansus dari Fraksi PDIP untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK.

Diketahui sebelumnya, anggota Pansus Angket untuk KPK sekaligus politisi PDIP, Henry Yosodiningrat berharap pemerintah menerima rekomendasi yang diberikan Pansus Angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.

“Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan Pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapa pun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa, misalnya, merevisi (UU KPK),” kata Henry di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

“Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” imbuh Henry.