Home News Peristiwa Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Soal Wacana Pembekuan KPK

Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Soal Wacana Pembekuan KPK

Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Soal Wacana Pembekuan KPK

WIDIYNEWS.COM – Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disuarakan oleh politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Pansus Hak Angket, Henry Yosodiningrat.

Menurut Jokowi, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat. Ia juga menegaskan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9/2017)

KPK, menurut Jokowi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat indenden dan bebas dari kekuasaan manapun. Tak heran, jika lembaga antirasuah itu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Sayangnya, Jokowi enggan menyebut upaya apa yang akan dilakukan untuk memperkuat KPK ditengah adanya dugaan upaya memperlemak KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi kejahatan besar yang harus dipangkas.

“Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” kata Jokowi.

Diberitakan, anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini membutuhkan waktu lama. “Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” kata Henry.

Belakangan, setelah bermunculan protes dari berbagai pihak, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mulai angkat bicara dan meralat pernyataan anggotanya itu. “Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/9/2017).

Diketahui pula, selain PDI-Perjuangan, saat ini pansus hanya diisi oleh fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni Golkar, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP. Menurut Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, masyarakat menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberangus korupsi terkait Pansus Hak Angket KPK.

“Dia bisa minta hentikan upaya yang dukung hak angket, itu bisa dilakukan kalau Jokowi masih setia pada janjinya di Nawacita,” ujar Isnur dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Jika Jokowi tidak mengeluarkan sikap tegas untuk menentang hak angket itu, maka janji kampanyenya dalam Nawacita akan dipertanyakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here