Home Editor's Picks Benarkah Ada Aroma Politik dalam Reuni Akbar Alumni 212?

Benarkah Ada Aroma Politik dalam Reuni Akbar Alumni 212?

Benarkah Ada Aroma Politik dalam Reuni Akbar Alumni 212?

WIDIYNEWS.COM – Para Alumni 212 akan melaksanakan pertemuan akbar yang rencananya bakal digelar di Silang Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu 2 Desember 2017 mendatang.

Acara tersebut mengingatkan pada peristiwa lalu, dimana pada tanggal yang sama, disaat ribuan orang berkumpul untuk mendesak pemerintah menahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini resmi ditahan karena kasus penistaan agama.

Terkait kegiatan tersebut, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengaku sangsi, Reuni Alumni 212 itu bakal berhasil menggaet banyak orang seperti tahun lalu. Ia pun menilai, pertemuan tersebut tidak lagi relevan.

Mengingat, sasaran tahun lalu sudah tercapai. Karena itu, Masduki berpendapat, tidak ada alasan lagi Reuni Alumni 212 diselenggarakan. “Target itu sudah selesai makanya sudah,” kata dia.

Secara kelembagaan, MUI menilai bahwa Reuni Alumni 212 tidak perlu dilaksanakan. Masduki berpendapat aksi-aksi semacam itu lebih bersifat simbolis. Padahal, umat Islam perlu tindakan untuk menjawab persoalan konkret yang sedang dihadapi.

Sebagai contoh, kesenjangan ekonomi yang menjadi persoalan kontemporer keumatan. Masduki berharap potensi umat Islam lebih fokus melakukan hal-hal yang lebih produktif. “Tantangan umat Islam sekarang adalah mencari kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera,” ujarnya.

Lantas, jika sudah tak lagi relevan, mengapa aksi semacam ini masih dilakukan?

Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, mengatakan hal yang sama seperti Masduki. Menurutnya, Reuni 212 yang bakal digelar pada Sabtu besok tak lagi relevan dengan situasi yang terjadi saat ini. Hal itu tentu berbeda dengan aksi 212 yang terjadi tahun lalu.

Menurut Abbas, Aksi 212 pada tahun lalu terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. “Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019,” sindir Abbas.

Aksi ini juga berpeluang dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan tertentu. Abbas secara lebih menyebut partai yang dekat dengan kemunculan Aksi 212.

Saat Pilkada DKI 2017 mereka berada di posisi berlawanan dengan Ahok. Beberapa tokoh partai politik sendiri telah menyatakan akan turut menghadiri Reuni Alumni 212 besok. Mereka, ujar Abbas, memanfaatkan pertemuan akbar tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan para peserta Aksi 212. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mendapat dukungan dari para peseta aksi pada Pemilu mendatang. “Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol,” ia memberikan analisis.

Disisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan Aksi 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal. Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sebelumnya sudah diutarakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia mengatakan, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 dibalik pelaksanaan acara tersebut.

“Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Senada, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wiranto khawatir kegiatan itu malah membuat situasi tidak kondusif. Terlebih menjelang Pilpres 2019. Menurut Wiranto, situasi kondusif dibutuhkan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat.

Ia menganjurkan agar masyarakat dapat melakukan hal-hal positif yang lebih membangun, bukan menggelar berbagai kegiatan yang dapat memecah persatuan bangsa. “Lebih baik energi itu digunakan pada hal-hal yang positif, membantu pembangunan, membantu mengamankan lingkungan menghadapi terorisme dan radikalisme,” jelasnya.

Tudingan Bermuatan Politik Dibantah Alumni 212

Tudingan pertemuan akbar Alumni 212 bermuatan politik dibantah oleh Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma’arif. Ia menegaskan, acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019 mendatang. “Itu (yang bilang) sih belum pada move on. Berlebihan saja. Kita tidak ada urusan (dengan politik),” katanya.

Menurutnya, ada dua alasan yang melatarbelakangi Reuni 212. Pertama, penyelenggaraan tersebut bertepatan dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, persatuan umat Islam setahun lalu dalam aksi 212 perlu disyukuri. “Kalau bersyukur nikmatnya kan akan ditambah,” ia berujar.

Slamet menjelaskan Reuni Alumni 212 tidak bersifat eksklusif. Semua kalangan diundang. Bahkan, kata dia, dari kalangan non-Muslim. Pun dengan beberapa pejabat yang sudah menyampaikan kesediannya untuk hadir. Slament mencontohkan Ketua MPR Zulkifli Hassan, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan hadir. “Semua kita undang. Presiden kan alumni juga, Kapolri alumni juga,” katanya.

Ia meminta, orang-orang yang berpandangan Reuni Alumni 212 punya nuansa politis. juga hadir. Tujuannya, agar mereka bisa melihat kenyataannya secara langsung. Slamet berharap Reuni Alumni 212 tidak dilihat berlebihan. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bertujuan menciptakan perpecahan.

Kegiatan Reuni Alumni 212 sudah mendapat lampu hijau. Pemprov DKI sudah meluluskan permohonan izin penggunaan Monas sebagai lokasi pertemuan akbar. “Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi acc (disetujui),” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11/2017).

Ia menyatakan, pelaksanaan Reuni Alumni 212 mengikuti aturan yang berlaku. Regulasi penggunaan Monas sendiri baru saja direvisi Pemprov DKI. Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral. Hal itu sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.

Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

Di era Anies-Sandi, Monas dizinkan digunakan untuk menggelar kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Anies sendiri memastikan perizinan terkait Reuni Alumni 212 sudah sesuai aturan. “Saya katakan, pastikan sesuai dengan Pergub yang baru,” ujarnya.

Yang jelas, Anies mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan memberikan sambutan pada Reuni Alumni 212 atau tidak. “Belum tahu tuh,” ucapnya.

Soal lokasi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis menyarankan agar tidak dilakukan di Monas. Berdasarkan surat pemberitahuan, kata Jenderal Idham, acara tersebut diawali dengan salat subuh berjamaah. Dia mengimbau agar acara Maulid Agung dan Reuni Akbar itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal saja.

“Kami merencanakan, kalau bisa mengajak rekan-rekan ini, sudah lakukan saja di dalam Istiqlal, supaya aman terkendali. Teman-teman Polri-TNI juga siap mengamankan dengan baik,” ujar Idham di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/11/2017).

Kendati begitu, Idham tak mempermasalahkan seandainya panitia tetap ingin acara reuni alumni aksi 212 dilaksanakan di Monas. Ia menegaskan akan menyiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut. “Saya bersama Pangdam Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk tanggal 2 Desember tersebut. Saya menyiapkan kurang lebih 25.000 personel,” kata dia.

Mari Bagikan :

Pengguna Vivo V3 Max yang punya keinginan menjadi jurnalis teknologi handal. Terima kasih sudah membaca tulisan saya.