Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi Tidak Berpihak Kepada Rakyat Kecil?

Berita Terkini Hari Ini : Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi Tidak Berpihak Kepada Rakyat Kecil?

Widiynews.com – Pemerintahan presiden Jokowi tengah gencar membangun infrastruktur di berbagai daerah. Namun, pembangunan tersebut bisa terlaksana jika pemerintah memiliki uang yang cukup, sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kapasitas membangun.

Loading...

“Tetapi kalau kita tidak punya itu semua ada resikonya, kita harus impor, kita harus kirim dari luar negeri, kita harus minta uang (utang) dari luar negeri, itu pasti, hukum besinya begitu,” sindir Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam sebuah diskusi bertema “Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi-JK” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Berita Terkini Hari Ini : Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi Tidak Berpihak Kepada Rakyat Kecil?

Melihat keinginan pemerintah yang ingin membangun proyek infrastruktur secara besar-besaran dengan menelan anggaran sekitar 5000 sampai 6000 Triliun tanpa melihat situasi dan kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami keterpurukan (masa sulit), Salamuddin pun menilai pembangunan tersebut sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan asing.

“itu memang satu rencana yang tidak mungkin tidak, itu akan menjadi mangsa pihak lain artinya kita menyediakan perencanaan (pembangunan infrastruktur) itu sebenarnya bukan buat diri kita, tapi buat orang lain,” ujarnya.

Menurutnya ratusan juta rakyat indonesia masih banyak yang hidup dengan hanya US$ 2 Perhari untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

“Di Indonesia ini ada 100 juta penduduk yang hanya hidup di bawah US$ 2 (sekitar Rp 28ribu) perhari, Apalagi mau beli infrastruktur besi baja segala macam itu adalah sesuatu yang adanya hanya dalam imajinasi mereka

Dosen Universitas Bung Karno ini khawatir jika nantinya pemerintah sudah tidak sanggup lagi membayar utang maka aset-aset yang dimiliki akan dijual.

Loading...

“Nanti kalau kewajiban (utang) kita bertambah tapi pendapatan kita tidak bertambah maka untuk membayar kewajiban maka kita harus melepaskan kekayaan, kan cuma itu perusahaan sering melakukan itu, misalnya Bakri tidak bisa bayar utang ya udah lepas Bumi Resort dijual, multicapital dijual. Newmont kebanyakan utang akhirnya lepas aset. Jadi kalau kewajiban meningkat tapi pendapatan berkurang maka yang dilepaskan kekayaan atau aset bagian dari kekayaan. Nah nanti negara pun demikian (Negara menjual Aset),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Salamudin juga menyarankan kepada Jokowi untuk tidak menahan-nahan uang di bank.

“Masa uang ditahan-tahan disimpen gitu kayak dana Haji itu disimpan simpan. Jadi kalau punya uang pakailah pembangunan,” kelakarnya disambut tawaan seisi ruangan.

Ia pun khawatir jika hutang terus menumpuk dan infrastruktur terus digenjot maka akan ada dua implikasinya. “maka bertambahlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat,” sindirnya.

Pembangunan infrastruktur era Jokowi dikritik

Direktur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan rezim Jokowi-JK dinilai tidak mengarah pada keadilan sosial.‎

“Sejak awal, rezim ini (Jokowi-JK) menggembar gemborkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur. Ini harus kita kritisi, tidak bisa dibiarkan gelondongan dan kita hanya manggut-manggut saja,” katanya.

“Ingat, kolonial Belanda juga pernah gencar membangun infrastruktur. Tapi tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Karenanya, ini harus dikontrol, infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang,” sindirnya.

Aktivis senior yang pernah tersandung kasus makar ini mengajak semua masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat dan hutang luar negeri.

“Di sini tidak ada makar, kita hanya mengkritisi baik-buruknya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan sosial,” kelakarnya.

Artikel Terkait

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More