Widiynews

Infrastruktur Digenjot Ketika Ekonomi Kian Lesu, untuk Kepentingan Siapa?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Infrastruktur Digenjot Ketika Ekonomi Kian Lesu, untuk Kepentingan Siapa?
Ilustrasi: Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terkini : Infrastruktur Digenjot Ketika Ekonomi Kian Lesu, untuk Kepentingan Siapa?

Widiynews.com – Negara kita bisa membangun infrastruktur apa saja asalkan memiliki uang yang cukup, sumber daya manusia memadai dan memiliki kapasitas membangun. Bahkan, bisa melalui eksploitasi alam sebesar-besarnya guna mewujudkan mimpi pembangunan proyek infrastruktur sebagaimana didengungkan Pemerintahan Jokowi-JK. Namun, apabila kita tidak memiliki itu semua kita akan menanggung risiko besar.

“Apabila kita tidak punya itu semua ada resikonya, kita harus impor, kita harus kirim dari luar negeri, kita harus minta uang (hutang) dari luar negeri, itu pasti, hukum besinya begitu,” ujar Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam diskusi bertema “Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi-JK”, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).‎

Berita Terkini : Infrastruktur Digenjot Ketika Ekonomi Kian Lesu, untuk Kepentingan Siapa?

Melihat keinginan pemerintah membangun proyek infrastruktur secara besar-besaran dengan menelan anggaran sekitar 5000 sampai 6000 Triliun tanpa melihat situasi dan kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami keterpurukan (masa sulit), Salamuddin pun menilai pembangunan tersebut sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan asing.

“Itu memang satu rencana yang tidak mungkin tidak, itu akan menjadi mangsa pihak lain artinya Kita menyediakan perencanaan (Pembangunan Infrastruktur) itu sebenarnya bukan buat diri kita, tapi buat orang lain,” ujarnya.
Menurutnya, ratusan juta rakyat indonesia masih banyak yang hidup dengan hanya US$ 2 Perhari untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

“Di Indonesia ini ada 100 juta penduduk yang hanya hidup di bawah US$ 2 (sekitar Rp 28ribu) perhari, Apalagi mau beli infrastruktur besi baja segala macam itu adalah sesuatu yang adanya hanya dalam imajinasi mereka,”ungkapnya.

Dosen Universitas Bung Karno ini khawatir jika nantinya pemerintah sudah tidak sanggup lagi membayar hutang maka aset-aset yang dimiliki akan dijual.

“Nanti kalau kewajiban (Hutang) kita bertambah tapi pendapatan kita tidak bertambah maka untuk membayar kewajiban maka kita harus melepaskan kekayaan, kan cuma itu perusahaan sering melakukan itu, misalnya Bakri tidak bisa bayar utang, ya udah lepas Bumi Resort dijual, multicapital dijual. Newmont kebanyakan utang akhirnya lepas aset. Jadi kalau kewajiban meningkat tapi pendapatan berkurang maka yang dilepaskan kekayaan atau aset bagian dari kekayaan. Nah nanti negara pun demikian (Negara menjual Aset),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Salamudin juga menyarankan kepada Jokowi untuk tidak menahan-nahan uang di bank. “Masa uang ditahan-tahan disimpen gitu kayak dana Haji Itu disimpan-simpan. Jadi kalau punya uang pakailah pembangunan,” kelakarnya disambut tawaan seisi ruangan.

Ia pun khawatir jika hutang terus menumpuk dan infrastruktur terus digenjot maka akan ada dua implikasinya. “Maka bertambahlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat,” sindirnya.

Tidak berkeadilan sosial

Sementara itu Direktur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan rezim Jokowi-JK dinilai tidak mengarah pada keadilan sosial.‎ Sejak awal, lanjut dia, rezim ini (Jokowi-JK) sudah menggembar gemborkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur.

“Ini harus kita kritisi, tidak bisa dibiarkan gelondongan dan kita hanya manggut-manggut saja,” katanya.

Dia juga mengingatkan, kolonial Belanda juga pernah gencar membangun infrastruktur. Akan tetapi tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.

“Karenanya, ini harus dikontrol, infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang,” sindirnya.

Aktivis senior yang pernah tersandung kasus makar ini mengajak semua masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat dan hutang luar negeri.

“Disini tidak ada makar, kita hanya mengkritisi baik-buruknya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan sosial,” kelakarnya.

Dari pantauan Rimanews.com turut hadir beberapa tokoh mulai dari pengamat sosial, DR. Syahganda Nainggolan, mantan anggota DPR RI Prof Djoko Edhi Abdurrahman, Ketum HIPMI, Bahlil Ladalia dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Prijanto serta beberapa aktivis lainnya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

From our editorial team

Widiynews.com adalah tempat menulis untuk semua orang. Yuk kirim juga tulisanmu sekarang

Artikel Terkait

Baca Juga

Kebijakan Berkomentar:

Komentar Anda adalah tanggapan dari konten yang diatas yang sudah Anda baca bukan “SPAM”. Maaf, SPAM dan komentar disertai LINK AKTIF terpaksa kami hapus!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *