Soal Isu Pembelian Senjata, Demokrat Desak Pemerintah Beri Penjelasan!

WIDIYNEWS.COM – Partai Demokrat meminta pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pembelian senjata. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Menurut Hinca, masalah impor senjata oleh Polri itu akan berdampak pada hubungan TNI dan Polri. “Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Hinca menjelaskan, rakyat merupakan pemberi mandat dan amanah kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang utuh dan terbuka kepada masyarakat.

Terkait penjelasan tersebut, menurutnya, sebaiknya bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, TNI dan Polri, sehingga masyarakat terhindar dari persepsi yang keliru. “Di jajaran TNI dan Polri pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial,” kata Hinca.

Tanpa ada upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya diantara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik. “Karena rasa cinta kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut,” jelas Hinca.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan adanya institusi nonmiliter yang telah membeli 5.000 pucuk senjata api. Pernyataan itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan pada pekan lalu. Namun, rekaman pembicaraan pembelian 5.000 pucuk senjata itu bocor di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto kemudian meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI. Menurut Wiranto, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pinda sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.

Wiranto mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Belakangan, Wiranto juga mengakui ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri.

Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. “Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan,” ujar Wiranto.

Sayangnya, Wiranto enggan menjelaskan apa persialan yang dimaksud. Dia mengatakan, tidak semua persoalan di internal dapat dibawah ke ranah publik.”Ada hal-hal yang tidak perlu menjadi komoditas di publik. Publik bukan suatu tempat untuk kami jadikan diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini,” ujar Wiranto.

“Berikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Pindad serta siapapun yang terlibat pengadaan senjata ini, menyelesaikan ini,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan senjata dan amunisi yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta merupakan miliknya. Pengadaan senjata yang dipesan dari Bulgaria itu disebutnya telah sesuai prosedur.

Barang yang ada di Bandara Soekarno Hatta yang dimaksud oleh rekan-rekan, senjata (itu) adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah, ujar Setyo di Mabes Polri, Sabtu (30/9). Pemesanan senjata tersebut bukan pertama kalinya bagiPolri. Untuk barang sejenis, Mabes Polri telah memesannya tiga kali.

Berita Terkait

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!