Berita Terkini. Soal Reklamasi Sandiaga Uno: Kita Tahu Tugas Kita Hentikan Reklamasi!

Berita Terkini. Soal Reklamasi Sandiaga Uno: Kita Tahu Tugas Kita Hentikan Reklamasi!

WIDIYNEWS.COM – Terkait reklamasi di Teluk Jakarta, Pemerintah Provinsi akan tetap melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yakni dengan tegas menolaknya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru Sandiaga Uno.

Ini Komentar Presiden Joko Widodo Soal Pidato “Pribumi” Anies Baswedan

Sandiaga mengatakan, dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berseberangan dengan keingina masyarakat. “Kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Sandiaga juga mengatakan, kebijakan yang akan diputuskan bersama Anies akan dipikirkan secara matang sehingga hasilnya tidak terburu-buru dan sesuai harapan masyarakat.

“Jadi jangan terlalu dikompor-komporin. Jangan terlalu ariston (merek kompor) teman-teman dari media. Kita hadirkan untuk memastikan warga Jakarta yang adil dan makmur,” papar Sandi.

Loading...

Terkait proyek reklamasi tersebut, ia akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Aniews Baswedan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan keduanya direncanakan akan berlangsung beberapa kali. “Nanti akan ada pertemuan dua sampai tiga hari ke depan. Sesuaikan jadwal dengan Pak Jokowi,” ujar dia.

Dia juga meminta masyarakat untuk bersabar menanti kejelasan proyek tersebut. Pihaknya akan menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut. “Kita baru dilantik, kita tahu tugas kita hentikan reklamasi. Makanya ini dicari prosesi yang tepat,” tegas Sandiaga.

Waduh, Rekan Bisnis Sandiaga Uno Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penipuan Tanah

Sementara itu, pemerintah sendiri memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Pasalnya semua telah diselesaikan dan pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan tertulisnya mengatakan, “Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis,”.

Dengan surat tersebut, maka surat keputusan Menko Maritim pada 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi resmi dicabut.

POPULER PEKAN INI

Loading...

ARTIKEL LAINNYA

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More