Komisi III DPR Ingatkan KPK Hormati Proses Gugatan Novanto ke MK

WIDIYNEWS.COM – Anggota Komisi III PDR RI Eddy Kusuma mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghormati proses yang diajukan Novanto ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa pasal Undnag-Undang Nomor 30 Tahun tentang KPK.

Eddy mengatakan, untuk sementara KPK tak memeriksa Novanto. “Pemanggilan Pak Novanto ini kan juga masih proses. KPK harus hormati juga upaya judicial review ke MK ini,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu, 15 November 2017.

Eddy lantas membandingkan ketika Pansus Angket DPR yang menghormati sikap KPK enggan hadir ke dalam rapat dengar pendapat. Alasan KPK masih menunggu MK terkati gugatan keabsahan pembentukan Pansus Angket DPR.

Menurut Eddy, sikap ketidakhadiran Novanto menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus e-KTP masih bisa dimaklumi. “Ini kan masih proses. Baru didaftarkan oleh pengacara Novanto ke MK. KPK harus bersabar tunggu putusan itu. Karena KPK saat dengan Pansus DPR juga pemahamannya sama,” tuturnya.

Loading...

Anggota Komisi III DRR Masinton Pasaribu juga ikut mengkritik lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, yang mempelopori judicial review ke MK adalah KPK ketika diminta hadir ke dalam forum Pansus DPR. Meski telah diungan dua kali, pimpinan KPK juga tak kunjung datang ke rapat dengar pendapat. Ia pun merasa heran dengan sikap KPK yang seolah-olah measa benar dalam proses hukum.

“Kan itu juga yang dilakukan KPK. Kalau Novanto enggak datang ya jangan disalahkan. Sekarang begini, KPK aja enggak mau hadir kan ke Pansus,” tutur Masinton.

Seperti diketahui, penetapan kembali Ketua DPR RI Setya Novanto oleh KPK dalam kasus e-KTP menjadi sorotan banyak pihak. Novanto ditetapkan kembali oleh KPK pada Jumat 10 November 2017. Dua hari berselang usai penetapannya, Novanto melawan dengan cara mengajukan uji materi beberapa pasal UU Nomor 30 Tahun 2002 terkait KPK.

Kubu Novanto mempersoalkan mekanisme pemeriksaan tersangka yang dinilai telah bertentangan dengan UUD 1945.

Diketahui sebelumnya, pada 17 Juli 2017 lalu, Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi e-KTP. Namun ia behasil lolos dari jeratan tersangak tersebut karena berhasil memenangkan gugatan lewat putusan praperadilan pada 29 September 2017 di PN Jakarta Selatan.

Berita Terkait

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!