Setya Novanto Bisa Masuk DPO?

Berita Terkini. Setya Novanto Bisa Masuk DPO

WIDIYNEWS.COM – Sosok Ketua DPR RI Setya Novanto hingga Kamis dini hari, (16/11/2017) belum jua nampak terlihat di rumahnya. Guna mengantisipasi Setnov yang belum juga tertangkap, KPK mengaku sudah berkoordinasi dengan Polri.

Antisipasi yang dilakukan dengan kemungkinan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) untuk Setnov. Penerbitan surat ini sebagai alternatif, jika Ketua Partai Golkar itu belum juga ditemukan, atau menyerahkan diri. “Prinsip, semua orang sama di mata hukum. Perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi, belum terlambat untuk menyerahkan diri,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Terkait upaya penahanan bila Setya Novanto sudah ditangkap, Febri belum dapat berbicara. Menurutnya, hal tersebut perlu proses maksimal 1×24 jam untuk menentukan status lebih lanjut. “Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kalau penangkapan dilakukan maksimal 24 jam diperlukan penentuan status,” tutur Febri.

Ia pesimistis jika Novanto kabur ke luar negeri. Sebab, menurutnya KPK sudah sejak awal Oktober 2017 lalu meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Novanto bepergian keluar negeri.

Diketahui sebelumnya, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya sebagai saksi atau sebagai tersangka, mesti merujuk regulasi. Ia pun menguraikan pasal yang dimaksud dalam hal ini.

Ia menjelaskan, seperti Pasal 245? dan Pasal 224 ayat 1 sampai 5 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah diuji materi di MK pada putusan Nomor 76. “Jangan lupa, putusan MK nomor 76 tersebut memutuskan dua pasal. Pasal 244 dan 225 ayat 1-5. Pasal 224 ayat 2, ketika dewan jalankan tugas baik dalam gedung DPR atau di luar DPR, maka pemanggilannya itu wajib mendapatkan izin dari Presiden. Jangan sekarang, argumentasi seperti akrobat,” kata Fredrich di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Jadi Tersangka Lagi, Ini 14 Fakta Mengejutkan Soal Novanto yang Terungkap di Pengadilan

Ia juga menyinggung Pasal 20 A ayat 3 soal Anggota Dewan yang punya hak untuk mengawasi, berbicara, dan punya hak imunitas. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK tak sesuai dengan UUD 1945. “Hak imunitas ini hak istimewa yang diberikan oleh UU pada anggota dewan. Bagaimana sekarang, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memerkosa UUD 1945,” ujar Fredrich.

Berita Terkait

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!