Sri Mulyani Berang dan Ancam Pidanakan Pemilik Akun Medsos yang Menyebarkan Berita Hoax Akan Jual Pulau Bali

Sri Mulyani Berang dan Ancam Pemilik Akun yang Sebarkan Berita Hoax Ini

WIDIYNEWS.COM – Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati meradang karena dituding akan menjual Pulau Bali demi keperluan membayar hutang negara. Dia menegaskan, berita yang kini menjadi viral di media sosial itu adalah bohong alias hoax.

Loading...

Menkeu Sri Mulyani akan menuntut pengguna akun Facebook bernama Sandy Yah itu kepihak berwajib. Sandy Yah menurut Sri Mulyani, diduga telah menyebarkan informasi tersebut melalui akun Facebooknya.

“Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita HOAX akan dilakukan terhadap pemilik akun bernama Sandy Yah yang mengedarkan berita fitnah dan tidak benar,” kata Sri Mulyani melalui akun instagram resminya, @smindrawati, Ahad, 12 Agustus 2018.

“Berita tersebut adalah FITNAH KEJI dan TIDAK BENAR! Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak untuk diperjual belikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh Pendiri Bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri – untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” tulis akun Instagram @smindrawati, Ahad, 12 Agustus 2018.

Loading...

Sri Mulyani mengatakan, berita hoax tentang penjualan Pulau Bali tersebut telah beredar pada Oktober 2017 silam. Beredar gambar seolah-olah dirinya mengeluarkan pernyataan “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual untuk Bayar Hutang”.

Link itu kini telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang. Namun menurut Sri Mulyani, sebuah akun Facebook bernama Sandy Yah, pada 10 Agustus 2018 mengunggah screen shot berita tersebut dan mendapatkan banyak tanggapan serta share dari pengguna Facebook.

Bagi Sri Mulyani, menjaga kedaulatan Indonesia adalah mandat konstitusi UUD 1945 yang dijalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan. “Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, tak mungkin pemerintah menjual pulaunya secara diam-diam. Sebab, keuangan negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN. “UU APBN diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggung jawabkan di depan DPR. Semua informasi, data dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenkeu,” katanya.
Masyarakat diharapkan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan berita fitnah terkait penjualan pulau tersebut. Menurutnya, berita fitnah alias hoax tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah, kebijakan fiskal dan keuangan negara secara tidak berdasar.

Artikel Terkait

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More