PAN Minta SBY Semua Kader Demokrat Harus Dukung Prabowo-Sandiaga

PAN, sebagai salah satu parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, memaklumi sikap Demokrat apabila memang yang dimaksud politik dua kaki demikian.

Widiynews.com – Politik dua kaki dipertontonkan Partai Demokrat ketika sejumlah kadernya mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, padahal sikap utama partai politik (parpol) itu bersama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski awalnya tudingan politik dua kaki itu ditepis, pada akhirnya Demokrat mengamini meski beda tafsiran.

Adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Andi Arief yang menyebut ‘dua kaki’ sebagai perintah dari Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Soal Demokrat dua kaki jadi ramai. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki,” ujar Andi lewat Twitter, Selasa (11/9). “Satu kaki di pileg, satu kaki di pilpres,” sambung Andi.

[artikel number=4 tag=”prabowo-subianto” ]

PAN Minta SBY Semua Kader Demokrat Harus Dukung Prabowo-Sandiaga

Memang dalam Pemilu 2019, pemilihan bukan hanya menentukan siapa presiden dan wakil presiden tetapi juga anggota legislatif.

“Kalau tafsirnya seperti itu, saya kira tidak masalah. Secara alamiah tentu masing-masing partai ingin memenangkan capres atau cawapresnya dan juga para caleg yang diusung,” ucap Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan, Rabu (12/9/2018).

Namun bagi Saleh parpol seharusnya tegas apabila ada kader-kadernya di wilayah yang ‘membelot’, tidak sesuai dengan arahan utama dari pusat. Dia pun meminta SBY turun tangan untuk memberikan penegasan.

“Yang sedikit perlu dipertegas adalah agar masing-masing DPW (Dewan Pengurus Wilayah) dan daerah mengusung dan mendukung capres dan cawapres yang sudah ditetapkan DPP (Dewan Pengurus Pusat),” ucap Saleh. “Tentu sangat baik jika Pak SBY mempertegas sikap Partai Demokrat,” imbuhnya.

Dia juga mengkritik perbedaan pilihan dukungan para kader Demokrat yang dipertontonkan ke publik. Hal itu menurutnya bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dari kenyataan.

“Janganlah perbedaan pilihan beberapa DPW itu seolah-olah dibenarkan dengan mempublikasinya secara luas di media. Terkesan ada sekat komunikasi yang terputus, padahal faktanya sama sekali tidak begitu,” ucap Saleh.

Loading...

Berita Terkait

Comments are closed.