Widiynews
Berita Gaya Hidup Masa Kini

KPK Dituding Takut Menindak Penegak Hukum Lain

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat menegak tegas penegak hukum lain. Tudingan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. 

Fahri menilai, KPK tidak tegas menyelesaikan kasus aliran dana milik Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Terbukti, KPK memulangkan dua penyidik dari Polri setelah terungkap adanya dugaan pelanggaran perusakan barang bukti dalam kasus suap hakim MK terkait aturan impor daging sapi yang melibatkan CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan Ng Fenny.

“Semua warga negara bersamaan dalam satu kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak boleh dibedakan, kenapa kalau yang kena aparat penegak hukum, KPK tidak berani? Padahal lembaga tersebut dibuat untuk penegakan hukum,” ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (09/10/2018).

Lebih lanjut, Fahri juga menilai, KPK terkesan memilah-milih kasus yang akan diselesaikan, dan terkesan menyelesaikan kasus yang hanya memicu risiko besar bagi institusinya saja.

Fahri Hamzah juga menilai ada unsur politik pada institusi tersebut, terbukti pada sikap proteksinya terhadap kelompok tertentu yang punya kepentingan dengan KPK.

“Ya dokumen itu kan baru bocoran, itu KPK nya sendiri kan seperti nya pasrah,itu menjelaskan bahwa didalam tubuh KPK itu ‘conflict of interest’ nya tinggi, dan dari dulu KPK begitu, KPK itu kan menimbang menimbang dia kalo nyelesain masalah, kalo ada resiko nya dia tarik,kalo ga ada resiko nya dia tabrak,” jelasnya.

“Karena dia dikasih bazooka, yang lain cuma pistol biasa gitu, harusnya mereka pakai senjatanya, eh malah narik diri, dari dulu kaya gitu. Sebenarnya menurut saya didalamnya ini ada politik,ada geng,ada kelompok,ada konflik. Bagaimana anda memberikan kepastian hukum kepada rakyat? kalau di dalam tubuh anda sendiri berantem? Menurut saya ini ada problem,” jelasnya.

Fahri Hamzah berpendapat bahwa Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan membuat Perpu (Peraturan Penggantian Undang-Undang) sehingga kasus kepentingan pada KPK segera selesai.

“Presiden harus ambil alih kepemimpinan nya. Presiden bikin perpu lalu diambil persoalan nya, sebab kalau tidak, ini bakal ramai. Sebab 6 sampai 7 bulan lagi kita mau pilpres, ini akan terjadi terus gonggongan dari orang sekitar,” tutupnya.

Sumber: Rimanews

Loading...
loading...

Berita Terkait

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More