BERITA TERKINI, KSAD Andika Perkasa Siap Jamin TNI AD Netral di Pemilu 2019

Widiynews.comBerita Terkini. Presiden Jokowi akhirnya resmi melantik Letjen Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono yang telah masuk masa pensiun pada Januari 2019 nanti.

Pelantikan Andika ini berlansung di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Kamis 22 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB. Nama Andika memang sudah santer bakal disebut-sebut menggantikan Mulyono sebagai KSAD.

Andika diketahui saat ini menjabat sebagai Pangkostrad. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Dankodiklatad, Panglima Kodam XVII/Tanjungpura, dan juga pernah menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014 setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

Usai prosesi pelantikan, Andika berjanji seluruh jajaran TNI AD akan menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2019 (Pemilu). Hal ini tentu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada seluruh personel TNI beberapa bulan lalu.

Loading...

“Kami harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat, jadi AD harus netral dan itu harus kami tunjukkan,” kata Andika Perkasa usai dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 22 November 2018 seperti dikutip dari Tempo.co.

Andika mengatakan, seluruh personel TNI AD menurutnya sudah paham ketika dituntut bersikap netral. Namun, saat ini yang paling penting menurutnya adalah mengimplementasikannya. “Jadi ga usah kita ngomong tapi nanti praktek tahu-tahu enggak (netral). Jadi itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD juga memahami kewajiban itu,” ujar Andika Perkasa.

Seperti diketahui, tuntutan netralitas TNI sudah tertuang dalam UU Nomro 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 2 huruf (d) dijelaskan jika tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraan, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Selain itu pada pasal 39 secara spesifik prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Menurut Andika Perkasa, sebelum menjadi KSAD ia selalu berusaha menjaga diri agar bisa netral di tiap hajatan politik berlangsung. Alasannya netralitas TNI dan Polri dalam pemilu merupakan harapan seluruh masyarakat.

Baca Juga

Artikel Terkait

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!