Janji Hapus Pajak Motor, PKS Sindir Kebijakan Jokowi Hanya Dinikmati Orang Kaya

Widiynews.comBerita Terkini. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan, partainya berjanji akan menghapus pajak motor dan akan memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor seumur hidup jika menang dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.

Menurut Almuzzammil, selama ini kebijakan Presiden Jokowi tidak punya dampak secara langsung terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah yang sebagian besar menggunakan kendaaran roda dua sebagai sarana transportasi.

“Kebijakan Pak Jokowi memberi perhatian besar selama ini kepada orang-orang kaya,” kata Almuzzammil di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Kamis, 22 November 2018 seperti dikutip dari Tempo.co.

Beberapa kebijakan yang disindir oleh Almuzzammil diantaranya program pengampunan pajak antara lain tax amnesty, tax holiday, dan pengampunan pajak rumah serta properti mewah. “Kalau beliau (Jokowi) punya kebijakan itu kan kami juga boleh dong punya kebijakan ini,” sindirnya.

Loading...

Menurutnya, janji ini merujuk terkait adanya pertimbangan bahwa 105 juta sepeda motor di Indonesia sebagian besar adalah milik masyarakat menengah ke bawah. Dengan kebijakan baru ini nantinya, menurutnya dapat menguntungkan orang-orang kecil yang ekonominya lemah.

Selain itu, rakyat kecil juga tak perlu membuang waktu untuk mengurusi surat-surat yang selama ini membuat kerepotan. “Jadi, waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif,” kata dia.

Selain itu, pemberlakukan SIM seumur hidup juga dapat memudahkan masyarakat. Selama ini, menurutnya, memperbarui SIM selama lima tahun sekali hanya merepotkan masyarakat. Pihaknya berharap SIM seumur hidup akan berlaku seperti KTP elektronik.

“KTP dulu harus lima tahun sekali diperbarui, sekarang seumur hidup. Ini berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat,” ujarnya.

Almuzzammil menambahkan, pemberlakuan SIM seumur hidup juga akan meringankan biaya yang harus dibayar masyarakat setiap lima tahun itu. Hal ini, kata dia, sudah berlaku di beberapa negara lain. “Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM itu. Ini juga harus diiringi syarat pembuatan SIM yang ketat,” katanya politikus PKS ini.

Baca Juga

Artikel Terkait

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!