in

Politisi PDIP Sebut Prabowo Dapat Keistimewaan di Masa Orde Baru

Politisi PDIP Sebut Prabowo Dapat Keistimewaan di Masa Orde Baru

Jakarta, Widiynews – Calon Presiden nomor urut 2 Pilpres 2019 Prabowo Subianto dinilai mendapat keistimewaan dari rezim Soeharto yang korup. Pernyataan ini diungkapkan oleh politisi PDIP, Ahmad Basarah.

“Silakan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor,”

“Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto,” lanjutnya.

Pernyataan Basarah tersebut merupakan buntut dari pernyataan Prabowo di forum Internasional yang mengatakan korupsi di Indonesia merajalela dan dianalogikan seperti penyakit kanker stadium 4.

Menurut Basarah, pernyataan tersebut mengusik rasa nasionalisme karena Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri. “Kita semua paham dan sangat prihatin dengan penyakit korupsi di Indonesia. Hal itu merupakan Pekerjaan Rumah (PR) kita sebagai sebuah bangsa dan harus kita selesaikan secara bergotong-royong dan sungguh-sungguh serta bukan sekedar dijadikan isu politik,” katanya.

Basarah melanjutkan, penyakit korupsi di Indonesia terjadi hingga merajalela seperti saat ini di awali dengan gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia Tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru (Orba).

“Salah satu isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu. Bahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya,” katanya.

TAP kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Jangan Melupakan Sejarah

Ahmad Basarah mengingatkan kepada semua pihak untuk jangan pernah melupakan sejarah. Dirinya juga menantang siapa saja yang tidak terima dengan pandangan politiknya yang menyebut Soeharto guru korupsi dan menuntutnya secara hukum.

“Saya hormati hak siapapun untuk menggunakan hak hukumnya, termasuk jika ingin memolisikan pendapat hukum dan pandangan politik saya. Namun, silahkan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor,” katanya.

Berdasarkan Fakta Hukum

Metafora Pak Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia menurut Ahmad Basarah berdasarkan fakta-fakta hukum; mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orba hingga putusan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Yayasan Supersemar yang telah memutuskan terjadinya kerugian negara sebesar Rp4,4 trilyun.

“Dalam bahasa hukum pidana kerugian negara 4,4 Trilyun sebagai akibat penyalahgunaan keuangan negara tersebut disebut ‘korupsi’,” jelasnya.

Sebagai fakta ilmiah paling mutakhir, Basarah meminta masyarakat mencermati hasil penelitian disertasi Dr. Oce Madril di UGM tahun 2018 lalu. Setidaknya ada 8 Keppres yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Penghentian status terdakwa dalam kasus pidana korupsi Pak Harto pada waktu itu pun dilakukan bukan atas dasar alasan hukum yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, tetapi semata-mata karena alasan kemanusiaan.

“Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era Orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang ‘lumrah’ karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah. Hal itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif tertinggi negara hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini,” katanya seperti dikutip Widiynews dari laman Rimanews.com.