Pemilu 2019 Masih Kental dengan Isu SARA, Ini Tanggapan Politikus PPP

Jakarta – Tensi politik Indonesia kian hari kian memanas. Tak heran, mengingat tanggal Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) serentak yang jatuh pada 17 April 2019 sudah semakin dekat. Berbagai isu pun terasa kian kental, salah satunya isu SARA (Suku Agama dan Antar Golongan) yang belakangan kian mencuat membayangi Pemilu 2019.

Dilansir dari Netralnews.com, hal itu bukan karena agamanya, melainkan aliran agama serta sistem masih belum benar-benar berjalan, seperti halnya KPU yang masih menggunakan cara perhitungan manual.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Pemerintahan Jokowi Tak Jelas Identitasnya

“Jadi, kunci utamanya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Kan bisa saja terjadi peretasan situs KPU. Kemudian tiba-tiba menjadi berbalik. Tapi saya percaya bahwa tidak akan mungkkin bisa memutlakan calon menjadi presiden terpilih. Karena kita masih menganut perhitungan secara manual,” ujar Wakil Ketua Fraksi PPP MPR, Syaifullah Tamliha di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Adapun perbedaan aliran agama. Di Indonesia sudah terpatri bahwa seolah Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah orangnya NU, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno itu Muhammadiyah. Padahal bukan demikian persoalannya.

“Itu yang saya lihat di media-media sosial yang bergentayangan tiap hari,” beber wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu.

Dijelaskan, indikasi NU dan Muhammadiyah juga terlihat bahwa, secara tidak langsung PBNU terlibat dalam pertarungan Pilpres dan bahkan memberikan sesuatu yang bersyarat kalau tidak Ma’ruf Amin, NU tidak akan mendukung Jokowi. Seperti ini adalah aliran bukan agamanya.

Padahal, Muhammadiyah, ada Amien Rais. walaupun Ketua Umum Muhammadiyah tidak terang-terangan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jadi sudah tersirat dari Amien Rais-nya. Maka kesimpulannya, yang berpengaruh dalam pilpres itu aliran dan aliran agama. Tidak melulu masalah SARA.

“Di Indonesia, yang multi etnis dan multi agama dan aliran itu sangat rawan terjadi perpecahan. Jadi, perpecahan yang bisa berakibat adu fisik, misalnya antara kader Muhammadiyah dan kader Nahdlatul Ulama yang merasa paling baik.”

“Tapi saya lihat NU lebih demokratis dan Muhammadiyah pun demokratis, Ketua Umum Muhammadiyah bapak Haedar tetap dalam posisi netral walaupun Amien Rais ke Prabowo. Kemudian NU keturunan pendiri NU juga banyak yang mendukung Prabowo. Ini saking demokratisnya, anak Kiai Makmun itu berbeda-beda pilihannya, ada yang ke Prabowo, ada kepada Jokowi,” beber Syaifullah Tamliha yang juga Annggota Komisi II di DPR itu.

Berita Terkait

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!