TKN Apresiasi Langkah Polri Berantas Delegitimasi Pemilu

Jakarta-Polri mengendus adanya propaganda-propaganda di media sosial yang bertujuan mendelegitimasi Pemilu 2019 dan menyatakan akan memberantas hal tersebut. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan mendukung upaya polri memberantas propaganda.

“TKN apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang kepolisian Repulik Indonesia, dalam melakukan pengusutan indikasi adanya propaganda-propaganda di medsos yang bertujuan untuk mendelegitimasi Pemilu 2019. Tentu saja kami juga sangat mendukung penuh dan percaya sepenuhnya kepada instisusi polri,” ujar wakil Sekretaris TKN, Verry Surya Hendrawan saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).

Verry mengatakan propaganda negatif dapat merusak tatanan demokrasi. Selain itu, menurutnya propaganda yang mendelegitimasi pemilu juga dapat meruntuhkan persatuan bangsa.

“Hal-hal seperti ini, propaganda negatif seperti ini dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi, serta tatanan demokrasi yang telah bersama susah payah kita bangun. Bahkan dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, ini bukan tujuan kita berdemokrasi,” kata Verry.

Dia mengajak seluruh pihak untuk melakukan penguatan elemen demokrasi. Dia juga mengajak untuk berkampanye secara sehat, salah satu caranya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif dan membangkitkan.

“Kami ingatkan baik internal maupun ekternal, bahwa mari kita berdemokrasi melakukan penguatan elemen demokrasi. Berkampanye secara sehat menggunakan narasi positif, menggunakan narasi yang membangkitkan semangat membangitkan optimis dalam Indoneisa,” tuturnya.

Sebelumnya, Polri mengendus adanya propaganda-propaganda di media sosial yang bertujuan mendelegitimasi Pemilu 2019. Kehadiran akun Twitter @opposite6890 disebut polisi sebagai salah satu contohnya.

“Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

“Kemudian di bulan Desember (2018) sampai Januari (2019) munculkan lagi surat suara 7 kontainer, DPT, yang diserang KPU,” sambung Dedi.

Dedi melanjutkan propaganda di media sosial juga telah dipetakan Polri, yang dilancarkan pada Januari dan Februari terkait isu netralitas Bawaslu. Dan belakangan ini, Polri merasa jadi sasaran propaganda tersebut.

“Januari, Februari, Maret, ini yang diserang isu Bawaslu terkait masalah case di berbagai wilayah, netralitas. Polri dalam hal ini terlibat langsung dalam pengamanan kontestasi pemilu. Pola-pola (propaganda) itu sudah kita mapping,” sebut Dedi.[]

Sumber: DETIK

Berita Terkait

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!