Soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Tidak Perlu Dikaji, Ini Bukan Soal Untung Rugi, Ini Prinsip!

JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tidak perlu membuat kajian untuk meyakinkan DPRD DKI melepas saham PT Delta Djakarta tbk. Pembuatan kajian disebut aneh.

“Sudah jelas enggak perlu pakai kajian rumit bahwa pemerintah itu meletakkan uang di badan usaha yang sifatnya membangun. Itu prinsipnya,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.

Perusahaan bir, kata Anies, tidak memiliki unsur pembangunan. Oleh sebab itu, pelepasan saham produsen Anker bir itu tidak perlu kajian.

“Kalau mau kajian lagi malah justru aneh, apanya yang mau dikaji, sudah jelas industrinya ini,” imbuh dia.

Hal ini, kata dia, berbeda jika yang dipermasalahkan memiliki unsur pembangunan. Seperti industri perbankan dan konstruksi.

“Kalau pilihannya industri perbankan atau industri konstruksi, boleh tuh dikaji. Kalau ini (perusahaan bir) tidak,” imbuh dia.

Anies menyebut Pemprov membutuhkan uang penjualan saham PT Delta Djakarta tbk. yang diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun. Pemprov memiliki kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan.

“Dulu saya minta ke Dewan Rp1,2 triliun untuk pipa air, angkanya sama tuh dengan nilai ini. Bayangkan kalau itu dipakai untuk air bersih, terasa manfaatnya lebih besar,” tutur Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan pelepasan saham perusahaan bir bukan soal untung atau rugi. Ini soal prinsip.

“Ini bukan soal untung rugi. Ini prinsip. Dana itu diletakkan di sebuah industri yang tidak memiliki efek pembangunan,” pungkas dia.

Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.

Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.[]

Sumber: MEDCOM

KONTEN BERSPONSOR

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website. Thank You!