Buntut Penangkapan Romahurmuziy, Menteri Agama Dipanggil KPK

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. Hal ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Ketum PPP M. Romahurmuziy (Romi) beberapa waktu lalu.

Lukman Hakim akan diperiksa terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan rekan separtainya, Romi.

“Nanti baru diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (18/3) malam.

Menurut Febri, pemeriksaan Lukman ini sangat penting untuk mengetahui lebih jauh terkait adanya praktik suap jual beli jabatan di kementerian yang dipimpinnya.

Apalagi, pada Senin 18/3/2019, KPK berhasil mengamankan uang ratusan juta dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika dari ruang kerja politisi PPP tersebut.

“Ada beberapa dokumen dan uang yang di amankan atau disita dari ruangan Menteri Agama hari ini,” ungkap Febri.

Febri meyakini, semua dokumen dan uang yang disita oleh KPK masih berkaitan dengan praktik rasuah jabatan di Kemenag. Keterkaitan dokumen dan uang dengan perkara akan ditelaah lebih jauh dalam proses penyidikan.

“Disita karena diduga terkait dengan penanganan perkara dan dibutuhkan untuk mendukung proses pembuktian penanganan perkara,” tegas Febri.

Diketahui, Senin (18/3/2019), penyidik KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut disita dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

“Dan juga tadi sebagian bukti yang kami temukan dari ruang Menteri Agama termasuk juga disita dari ruang Menteri Agama dalam bentuk rupiah dan juga dolar mencapai ratusan juta rupiah,” kata Febri di Gedung KPK Senin (18/3).

“Saya belum dapat info lebih teknis yang bisa kami sampaikan update proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya kami lakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti relevan perkara yang sedang disidik,” ujarnya. [kumparan]

Selain menemukan dan menyita sejumlah uang di Kemenag, KPK juga melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian. Dokumen tersebut menjelaskan soal proses seleksi kepegawaian, baik bagaimana tahapan seleksi itu dan hasil seleksi kepegawaian tersebut.

Selain itu, dari kantor DPP PPP, KPK juga mengamankan dan menyita dokumen-dokumen terkait posisi Romi, yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ada tiga ruangan di DPP PPP yang digeledah oleh tim KPK.

“Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi kepegawaian tersebut. Kemudian juga diamankan dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS yang kemudian dipilih sebagai Kanwil di jatim,” katanya.

“Detilnya akan di-update lebih lanjut kami akan dalami dugaan penerimaan suap yang sudah ditetapkan 3 tersangkanya. Dan juga informasi lain yang terkait dengan penanganan perkara ini,” sambungnya.

Penggeledahan ini dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya sejumlah penyegelan dilakukan oleh KPK di berbagai lokasi. Penggeledahan dilakukan usai KPK menduga adanya bukti terkait kasus yang menjerat Romy selaku Ketum partai berlambang Kabah itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Romy sebagai tersangka suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romy diduga menyalahgunakan jabatannya selaku Ketua Umum PPP.

Romy juga diduga telah menerima suap Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin (HRS), secara bertahap. Haris dan Muafaq juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Romi, tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.[republika]

Terkait

Lainnya:

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More