Tim Jokowi Nilai Teror Saksi Hanya Dramatisasi Sidang Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA-Tim hukum Jokowi-Ma’ruf, Sirra Prayuna meminta kubu 02 Prabowo-Sandi untuk tidak membangun narasi adanya potensi teror kepada saksi dan ahli yang akan dihadirkan ke dalam ruang sidang sengketa Pilpres 2019. Menurutnya, saksi yang dihadirkan seharusnya dapat memberikan keterangan jika mendapat ancaman teror.

“Harusnya kalau memang ada teror atau intimidasi terhadap saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan, melampirkan surat permohonan untuk perlindungan saksi kepada mahkamah konstitusi (MK),” kata Sirra di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Menurut Sirra, tidak etis jika ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) memberikan narasi adanya ancaman teror kepada saksi maupun ahli. Sebab, di muka persidangan, BW meminta kepada majelis hakim konstitusi agar saksi dan ahli mendapat perlindungan.

Sirra menegaskan, seharusnya BW dapat melontarkan pernyataan yang menyejukkan di dalam persidangan. Karena sidang sengketa Pilpres 2019 berjalan secara terbuka.

“Tidak ada yang namanya saksi ini dicurigai, penasehat hukum dicurigai menggunakan instrumen teror untuk menghalang-halangi orang memberikan kesaksian di hadapan persidangan yang merdeka, bebas dan mandiri tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman,” tegas Sirra.

Oleh karena itu, Sirra menilai narasi yang dibangun oleh BW seolah mendramatisasi sidang sengketa Pilpres 2019. Sehingga hakim konstitusi pun meyakini tidak akan ada tekanan para saksi dan ahli yang bersaksi dalam persidangan.

“Kasian saksinya kalau dia kemudian tidak mampu menjelaskan itu secara baik terhadap situasi psikologi dirinya,” jelas Sirra.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi saksi-saksi dari pihak Prabowo-Sandi yang akan mulai dihadirkan di sidang lanjutan Rabu (19/6) besok. Namun, permintaan kubu 02 tak diindahkan oleh majelis hakim konstitusi.

Pria yang akrab disapa BW ini menyampaikan, bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihaknya mengaku mendapat tekanan jika bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Sehingga berkonsultasi dengan LPSK.

“Karena orang yang kami hubungi itu mengatakan seperti itu pak, sehingga saya tidak bisa memberikan jaminan itu, saya konsulkan ke LPSK dan kemudian setelah kami konsul ada dua opsi kalau diperintahkan (MK),” kata BW dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyebut, jika para saksi dan ahli mendapat perlindungan. Nantinya, LPSK akan melakukan pengawalan hingga enam bulan lamanya.

“Karena kalau di LPSK bisa sampai enam bulan perlindungannya. Perlindungan saksi tidak hanya di ruangan sidang,” tukas BW.[]

Sumber: Jawapos

Terkait

Lainnya:

Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More