Menang di MK, Jokowi Puji Sikap Prabowo dan Sandiaga Uno

[BERITA TERKINI] Jakarta, WIDIYNEWS – Capres nomor urut 01 Jokowi memuji sikap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, mantan rivalnya itu memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah mengikuti proses pesta demokrasi lima tahunan, hingga putusan MK dibacakan Kamis malam.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ucap Jokowi.

Di tempat terpisah, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan sikap. Dia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tidak berkecil hati dalam menerima hasil putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Saya minta seluruh pendukung tidak berkecil hati,” kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dia juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya untuk tetap tenang dan selalu berjuang tanpa kekerasan.

“Kita harus tetap tenang. Dengan cita-cita mulia, tapi selalu dalam kerangka damai dan antikekerasan,” ucap Prabowo.

Dia menambahkan, meski ditolak MK, pihaknya masih akan mengupayakan langkah hukum lainnya.

“Setelah ini kami akan berkonsentrasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran, apakah masih ada upaya hukum dan langkah konstitusional lainnya,” kata Prabowo.

Loading...

Prabowo mengatakan, dirinya dan Sandiaga juga akan mengundang seluruh partai anggota Koalisi Adil-Makmur untuk menentukan langkah ke depan.

“Dan tentu kami akan mengundang relawan yang sudah sangat keras berjuang,” ujar Prabowo.

Akhir kata, mantan Panglima Kostrad ini meminta para pendukungnya menghormati putusan MK.

“Saya minta pendukung Prabowo-Sandi tidak boleh kecil hati, tetap tegar, tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia dalam kerangka antikekerasan dan setia pada konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo.

Secara terpisah, koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (BW) mengaku kecewa dengan putusan MK. Dia menilai majelis konstitusi tidak melakukan judicial activism atau aktivisme yudisial dalam membuktikan dalil permohonan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang diajukannya.

Sebab, bila hal itu dilakukan, BW mengaku percaya apa yang disengketakan dapat terbukti.

“Ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politics, tapi mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna, yang sebenarnya itu bisa dilakukan,” ujar BW di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

BW mengakui, jika dalil permohonan diajukan tidak merumuskan dugaan kecurangan TSM dengan detail. Seperti dugaan politik uang, menurut mantan wakil ketua KPK itu, sebenarnya hal itu bisa diungkap mahkamah jika para hakim mau melakukan judicial activism.

“Maka indikasi vote buying yang kami kemukakan itu tidak dianalisis secara jauh. Kalau judicial activism dipakai secara paripurna, maka tidak perlu harus ada definisi disebut money politics untuk menjustifikasi vote buying,” singgung BW.

Hanya, diakui BW, judicial activism memang menjadi kewenangan majelis untuk menentukan.[aa/liputan6]

Terkait

Loading...
Berita Terkait

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More