Respon Kubu Jokowi Terkait Kepulangan Habib Rizieq ‘Syarat Rekonsiliasi’

Kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab ke Tanah Air, kata Dahnil adalah bagian dari rekonsiliasi politik itu.

Jakarta, Widiynews.com – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily mengaku tak habis pikir dengan ide juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak yang mensyaratkan kepulangan Rizieq Shihab sebagai proses rekonsiliasi politik setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Loading...

Baca: 3 Media Berpengaruh di Dunia Soroti Gebrakan Jokowi

“Rekonsiliasi politik kok dipahami dengan maksud untuk negosiasi kasus hukum. Ini semakin salah kaprah. Hukum harus ditegakkan kepada siapa saja tanpa terkecuali,” ujar Ace saat dihubungi Tempo pada Jumat, 5 Juli 2019.

Sebelumnya, Dahnil menilai rekonsiliasi politik harus disertai dengan berhentinya kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Loading...

Kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab ke Tanah Air, kata Dahnil adalah bagian dari rekonsiliasi politik itu. “Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia,” kata Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnil Anzar pada Kamis, 4 Juli 2019.

Dahnil mempersilakan cuitannya dikutip. Ia akan menyampaikan usul kepada Prabowo Subianto agar persoalan kepulangan Rizieq Shihab juga dibahas jika kela bertemu Jokowi, pemenang dalam Pilpres 2019.

Rizieq Shihab kini bermukim di Mekkah, Arab Saudi. Dia berangkat ke Mekkah sejak terjerat kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum juga kembali ke tanah air. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo Subianto berjanji akan menjemput Rizieq pulang jika ia menang pemilihan presiden 2019.

Baca: Jokowi Lirik Sosok Menteri Muda, Siapakah Dia?

Ace menganggap usulan tersebut aneh. Politikus Golkar itu menegaskan, rekonsiliasi bukanlah bagi-bagi kursi, apalagi negoisasi kasus hukum. “Persoalan hukum harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum, jangan diintervensi dengan persoalan politik,” ujar Ace.[]

Artikel Terkait

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More