Berita Nasional, Berita Terkini

Amnesti Jokowi dan Keadilan untuk Baiq Nuril

Saat ini, Baiq Nuril terancam mendekam di penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta atas kasus UU ITE.

Amnesti Jokowi dan Keadilan untuk Baiq Nuril
Saat ini, Baiq Nuril terancam mendekam di penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta atas kasus UU ITE.

Jakarta, Widiynews.com – Kasus mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril, kembali mencuat. Setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Nuril atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini, Nuril terancam mendekam di penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta. Putusan itu berawal dari laporan Muslim, kepala sekolah tempat Nuril bekerja.

Muslim melaporkan Nuril ke polisi karena rekaman pembicaraannya yang dianggap bernada asusila. Dia menganggap Nuril telah menyebarkan rekaman itu sehingga membuatnya malu.

Putusan pengadilan itu dianggap publik tidak adil. Pasalnya, Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual malah menjadi yang terhukum.

Desakan agar pemerintah mengintervensi proses hukum dalam kasus ini kemudian bermunculan. Bahkan Presiden Joko Widodo diminta untuk memberikan amnesti kepada Nuril.

Sebelum Nuril mengajukan PK, Jokowi sempat memintanya kembali mencari keadilan ke MA. Kala itu, Jokowi mengatakan ada peluang Baiq Nuril lolos dari sanksi jika mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Nah, melalui PK itu diharapkan MA memberikan keadilan pada Baiq Nuril. Jika tidak, maka dia bisa mengajukan permohonan (grasi) kepada presiden.

“Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” tutur Jokowi usai meresmikan Universitas Muhammadiyah Lamongan, Senin (19/11/2018).

“Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya,” kata Jokowi.

Selepas putusan PK dikeluarkan, Jokowi akan membahas masalah Nuril dengan sejumlah menteri terkait. Pembahasan itu yang akan menentukan kemungkinan pemberian amnesti.

“Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam, untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya,” kata Jokowi di Bandara Sam Ratulangi Manado, Jumat (5/7).

Meski demikian, Jokowi mengaku saat ini belum bisa menanggapi hasil putusan itu. Sebab, merupakan wewenang dari lembaga yudikatif. Kecuali sudah masuk dalam ranahnya.

Dia pun menegaskan, selama ini perhatiannya tak berkurang sama sekali atas kasus yang menimpa Baiq Nuril tersebut.

“Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini, tidak berkurang, sekali lagi kita harus menghormati keputusan yang sudah ditetapkan mahkamah. Itu bukan pada wilayah eksekutif,” pungkasnya.

Sedangkan pengacara Nuril, Aziz Fauzi, memandang ditolaknya PK, membuat selesainya hampir segala upaya untuk membela Nuril. Aziz sudah tidak melihat adanya upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membatalkan pidana atas Nuril.

“Kalau dari upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana terpadu, itu sudah habis. Upaya terakhir kami sudah pakai, yaitu Peninjauan Kembali,” ungkap Aziz di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta Selatan.

Meski begitu, Aziz berharap besar pada upaya lain di luar jalur peradilan. Jalan tersebut yaitu amnesti dari presiden.

“Jadi upaya lain di luar upaya peradilan ini, itu masih ada yaitu amnesti. Dan ini kewenangan prerogatif dari Pak Presiden,” ungkapnya.

Bersama Koalisi Save Ibu Nuril, Aziz tengah berupaya mendesak agar Presiden Joko Widodo turun tangan menyelamatkan Nuril. Sebelumnya Jokowi sudah menunjukkan indikasi keberpihakannya terhadap Nuril dengan menjanjikan grasi.

Tindakan Presiden Jokowi dianggap penting saat ini. Aziz menyebut itulah cermin keseriusan negara melindungi perempuan-perempuan korban kekerasan.

“Kami sangat mengharapkan Bapak Presiden itu bisa melihat, ini bukan hanya persoalan perorangan, ini sebenarnya persoalan bangsa, kita harus menunjukkan bahwa bangsa ini melindungi semua korban-korban pelecehan seksual,” ucapnya.

“Amnesti itu inisiatifnya dari presiden, bukan dari request seperti grasi, dengan catatan ada kepentingan negara. Kepentingan negaranya tadi, negara berkomitmen untuk melindungi semua korban kekerasan seksual,” pungkasnya.

Kasus Baiq Nuril ini mencuat pada pada Desember 2014. Saat itu, seorang rekan Baiq Nuril bernama Imam Mudawin meminjam telepon genggamnya dan menemukan rekaman pembicaraan yang diduga ada percakapan asusila antara Nuril dan Muslim, lalu menyalinnya.

Setelah disalin, rekaman itu seketika menyebar luas ke sejumlah guru maupun siswa. Muslim yang saat itu berstatus sebagai kepala sekolah, ketar-ketir dan malu lantaran namanya merasa dicemarkan. Dia melaporkan Nuril ke polisi.

Atas laporan itu, Nuril sempat menjadi tahanan di Polda NTB. Kasus tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram. Majelis hakim membebaskan Nuril dari semua dakwaan.

Majelis hakim PN Mataram tidak menemukan unsur pidana pelanggaran UU ITE. Nuril cukup lega dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama itu. Sayangnya, jaksa penuntut umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada 26 September 2018, majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum. Baiq Nuril lalu dijatuhi penjara enam bulan. Tak terima, Baiq Nuril kemudian mengajukan PK pada awal Januari 2019, namun ditolak.

Majelis hakim yang menangani perkara PK, Suhadi sebagai ketua, Margono dan Desnayeti yang masing-masing sebagai anggota. Hakim menyatakan permohonan PK Baiq Nuril tidak memenuhi syarat, dan putusan kasasi MA telah sesuai menurut hukum.[]

Written by Widiyanti
Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang kerana mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau. (Umar bin Khattab) Profile