KPK Gak Bubar, Tapi Cuma Jadi Macan Ompong

JAKARTA, Widiynews.com – Penolakan terhadap rencana revisi UU KPK datang dari internal lembaga antirasuah tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap pemerintah tidak sepakat dengan usul DPR tersebut sehingga proses revisi tidak berlanjut. Untuk itu, KPK akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. “Secepat-cepatnya besok pagi (hari ini, Red),” kata Agus di gedung KPK tadi malam (5/9).

Surat tersebut akan menjadi amunisi agar presiden tidak segera menerbitkan surpres (surat presiden) persetujuan untuk membahas revisi UU KPK ke DPR.

Loading...

KPK, kata dia, mendesak presiden dan DPR untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta kajian akademisi sebelum menetapkan revisi.

Menurut Agus, ada sejumlah poin dalam rencana revisi UU yang berpotensi melemahkan KPK. Karena itu, KPK menagih janji presiden yang tidak akan memperlemah lembaga tersebut. “Semestinya polemik ini tidak perlu sehingga presiden dapat fokus pada rencana pembangunan yang sudah disusun,” tegasnya.

Sebagai catatan, kata Agus, sejauh ini penindakan KPK mencapai 1.064 kasus. Sebanyak 432 orang ditetapkan sebagai tersangka. Melihat capaian tersebut, Agus menegaskan bahwa KPK belum membutuhkan revisi UU.

Loading...

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono menyatakan, DPR memang punya kewenangan legislasi untuk menyusun dan mengusulkan undang-undang. “Tapi, kami yakin, mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk membunuh harapan masyarakat kepada KPK untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Dia berharap KPK tidak sampai bubar. Bukan dalam artian lembaga tersebut tidak ada atau tutup. “Tapi, ketika KPK tidak punya lagi kekuatan dan kewenangan penindakan yang efektif, saat itulah KPK bubar,” katanya.

Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. “Bisa ditebak, KPK hanya menjadi macan ompong,” lanjutnya.

Menurut Giri, revisi UU yang diinisiasi DPR tersebut bisa berdampak pada efektivitas KPK yang makin ciut. Pembentukan dewan pengawas, misalnya. Giri mengatakan, hal itu akan membuat KPK menambah birokrasi ketika menindak suatu perkara. “Ini juga menjadi bagian dari ujian untuk mempertahankan independensi KPK,” tuturnya.

KPK, lanjut dia, kini kembali dihadapkan pada situasi pelik yang terulang. Padahal, dalam kondisi normal, KPK cukup sulit bekerja karena faktor-faktor nonteknis. Itu lebih menyulitkan jika dibandingkan dengan faktor teknis.

Giri meyakini bahwa presiden akan bersikap terkait dengan usul revisi UU KPK tersebut. “Kita tahu presiden saat ini punya komitmen dalam memberantas korupsi,” katanya. Menurut dia, urusan pemberantasan korupsi bukan semata-mata urusan birokrasi, melainkan juga sistem politik. “Tidak mungkin Indonesia maju kalau dibangun di atas fondasi yang keropos, sistem yang korup.”[jps]

Artikel Terkait

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More