Sidang Perdana Jual Beli Jabatan, Kemenag Lukman Disebut Ikut Terlibat

JAKARTA, Widiynews.com – Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy menjalani sidang perdana atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementrian Agama Jawa Timur, Rabu (11/9/2019).

Dalam sidang itu, Romahurmuziy didakwa atas kasus penerimaan suap sebesar Rp 325 Juta.

Selain Romahurmuziy, jaksa juga menyebut nama Menteri Agama (Menag) periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube KOMPASTV yang diunggah Rabu (11/9/2019), saat membacakan dakwaannya, jaksa mengungkapkan Romahurmuziy dan Lukman Hakim menerima suap pada Januari dan Maret 2019.

“Terdakwa Muhammad Romahurmuziy bersama Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.”

“Pada waktu antara tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019,” kata jaksa membacakan dakwaan.

Romahurmuziy bersama Lukman Hakim juga disebut Jaksa menerima suap jual beli jabatan di tiga tempat berbeda.

Loading...

“Bertempat di Jalan Batu Ampar 3 Nomor 4, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, di Hotel Mercure Surabaya dan di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur,” ucap jaksa.

Jaksa tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang diterima Lukman Hakim.

Namun, Jaksa menyebut Romahurmuziy dan Lukman Hakim menerima uang suap sebesar Rp 325 Juta.

“(Keduanya) menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah 325 juta rupiah dari Haris Hasanudin,” kata jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaannya.

Jaksa lantas mengungkapkan, Romahurmuziy dan Lukman menerima uang suap dari Haris Hassanuddin dalam rangka memudahkan jalannya menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

“Yaitu terdakwa mengetahui atau paut menduga uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengangkatan Haris Hassanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur,” lanjutnya.[]

Sumber: wow.tribunnews.com

Artikel Terkait

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More