Tidak Pakai Lama, PKS Minta Kabinet Jokowi-Maruf Tancap Gas Bereskan Tiga Persoalan

Widiynews.com – Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Masih adanya muka-muka lama menghiasi jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pun dianggap bisa mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini bahkan meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi 2019-2024 untuk langsung bekerja.

“Atas nama pimpinan dan anggota PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri. Tugas besar menanti untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).

“Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan,” tegasnya.

Berita Terkini : Pagi Ini, Jokowi Bakal Panggil Lagi Para Calon Menteri

Loading...

Menyambut kabinet baru, PKS yang menjadi parpol di luar pemerintah setidaknya memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan.

Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara masih menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif.

“Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya,” ujarnya.

Fokus kedua adalah, sektor ketenagakerjaan. Sejalan dengan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung omnibus law cipta tenaga kerja, kementerian harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang diserap banyak SDM serta mampu menumbuhkan UMKM.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kontrol utang negara, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga swasembada, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

“Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri,” pungkas Jazuli.[rmol]

Terkait

Loading...
Berita Terkait

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More