Berita Update Terkini: Hasil Fatwa PBNU Sholat Jum’at di Jalan Tidak Sah

Hasil Fatwa PBNU: Sholat Jum’at di Jalan Tidak Sah

Widiynews.com – GNPF MUI bersama masyarakat dari berbagai elemen dikabarkan akan menggelar aksi bela Islam jilid III pada 2 Desember mendatang. Mereka rencananya akan melakukan sholat Jumat di jalan di kawasan Sudirman dan Thamrin.

Sayangnya, rencana tersebut tersandung fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Baru-baru ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Agil Siradj mengatakan jika para ulama NU telah mengeluarkan fatwa shalat Jumat di jalanan tidak sah.

“NU sudah mengeluarkan fatwa, Jumatan di jalan tidak sah. Ini dibahas para kiai kemarin. NU mengeluarkan fatwa ini dan ini tidak ada kaitan dengan Ahok atau lainnya,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj usai menghadiri pembukaan Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis (24/11).

Aqil menuturkan fatwa itu diambil berdasarkan kajian kiai dan ulama NU pada mazhab Imam Besar Syafi’i dan Maliki.

Loading...

Mazhab Maliki dan Syafi’i itu kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-keluar di jalan enggak apa-apa, tetapi kalau sengaja keluar rumah mau shalat Jumat di jalanan, shalatnya enggak sah. Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk shalat Jumat di sebuah kota atau desa.” terang Aqil.

Intinya, shalat Jumat di jalan kapan pun dan di mana pun tidak sah menurut mahzab Syafi’i. Shalat Jumat itu harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk digunakan shalat Jumat di desa atau di kota.

Bahkan, dia secara tegas meminta kepada Presiden Joko Widodo, apabila ada kelompok massa atau ormas yang tidak sesuai dengan empat pilar negara yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945, lebih baik dibubarkan saja.

“NU secara tegas tetap memegang teguh terhadap Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945,” ucapnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu pihak kepolisian sebenarnya juga telah melarang aksi yang akan dilakukan di Sudirman dan Thamrin. Pasalnya, kegiatan tersebut akan menutup jalanan sehingga mengganggu aktivitas warga lainnya dan ketertiban umum.

Soal aksi demonstrasi umat Islam pada 2 Desember mendatang, Saiq mengimbau, keluarga NU untuk tidak ikut berdemo. “Proses hukum AHOK sedang berjalan, apalagi?” ungkap Said.

Dalam proses hukum tidak semua tersangka harus ditahan. Kalau khawatir melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, itu baru ditahan. Itu konsekuensi negara hukum. Produk hukum DPR juga merupakan hukum bersama.

Soal ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, ia mohon pemerintah untuk membubarkan. Ia yakin pemerintah tahu mana yang anti-Pancasila.

“Kalau FPI, tanya mereka, Pancasilais atau tidak. Yang jelas, ormas yang berjasa adalah yang lahir sebelum NKRI seperti NU, Muhammadiyah, Washliyah, Syarikat Islam. Itu yang berjasa,” kata Said. Baca Halaman Berikutnya>>

POPULER PEKAN INI

Loading...

ARTIKEL LAINNYA

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More