Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19, Anies Minta Anak-Anak Tetap Dirumah

Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19, Anies Minta Anak-Anak Tetap Dirumah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta orang tua menyadari bahaya risiko penularan Covid-19 kepada anak-anak. Sehingga, orang tua tidak memaksakan membawa anak keluar jauh dari rumah.

Mengingat, saat ini banyak orang tua yang berpergian jauh dari rumah dengan membawa serta anak mereka yang masih kecil. Padahal, bahaya Covid-19 masih mengintai dan rentan terhadap anak.

“Jadilah orang tua yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa anak-anak punya risiko,” kata Anies kepada wartawan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Anies mengatakan, bagi orang tua sebaiknya membawa anak keluar sebatas di lingkungan sekitar rumah demi menjaga buah hati tidak terpapar Covid-19.

“Karena itu kalau bawa anak-anak di lingkungan sekitar rumah saja, yang dekat dari rumah, di kampungnya, di kompleknya sehingga jauh lebih aman daripada dibawa keluar,” ujar Anies.[]

Sumber: Suara.com

Anies Sebut Tes Corono di Jakarta 4 Kali Lebih Banyak dari Standar WHO

Anies Sebut Tes Corono di Jakarta 4 Kali Lebih Banyak dari Standar WHO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah meningkatkan tes empat kali lipat dari standar Organisasi kesehatan Dunia (WHO). Dalam satu minggu terakhir, Anies mengklaim pihaknya telah melakukan tes kepada 39.268 orang.

Secara ekuivalen, setara dengan 3.688 orang per 1 juta penduduk dalam satu minggu. Sementara standar WHO adalah 1.000 per 1 juta penduduk dalam seminggu. Sehingga Jakarta ia anggap sudah melampaui jumlah standar tes tersebut.

“Alhamdulillah Jakarta sekarang telah melewati standar jumlah tes ini bahkan sudah melewati hampir 4 kali lipat standar WHO,” kata Anies dalam video yang diunggah oleh YouTube Pemprov DKI Jakarta, (25/7/2020).

Anies melihat, jumlah tes yang bertambah hingga empat kali lipat berpengaruh terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di Jakarta. Sehingga persentase positivity rate Jakarta terus bertambah dan di bawah syarat aman WHO.

Positivity rate adalah perbandingan total kasus positif dibandingkan dengan total jumlah pemeriksaan. Anies merinci, angka positivity rate Jakarta sebesar 5,9% atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 12,3%. Sehingga Anies mengatakan bahwa Jakarta belum bisa disebut aman dari Covid-19.

“Ini masih jauh di bawah batas maksimal yang pernah disampaikan WHO, yaitu 10%. Jadi maksimal 10%, idealnya 5%. Kita (Jakarta) 5,9%. Apakah itu kemudian Jakarta aman? Tidak, belum,” ungkapnya.

Anies mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk selalu waspada. Pasalnya, angka positivity rate di Jakarta terus meningkat. Tiga minggu lalu, nilai positivity rate Jakarta 4,8%. Kemudian dua minggu yang lalu naik menjadi 5,2% dan seminggu terakhir ini menjadi 5,9%.

“Jadi kita harus waspada 4,8, 5,2, 5,9. Nah di satu sisi kapasitas testing Jakarta kemampuan kita melakukan testing itu ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, Anies juga merinci jumlah ruang isolasi dan ICU yang ikut mengalami penambahan.

“Lagi-lagi dua minggu atas tren keterisian ruang isolasi dan ICU, misalnya minggu lalu, keterisian tempat tidur isolasi itu adalah 42 persen, lalu minggu ini naik menjadi 44 persen. ICU semula 25 persen, minggu ini naik menjadi 32 persen. Artinya kita harus waspada. Kita harus ekstra hati-hati,” ucapnya.

Berdasarkan data terakhir dari website corona.jakarta.go.id, jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 393 per Sabtu (25/7). Sehingga totalnya 18.623 kasus.

Jumlah pasien dirawat sebanyak 1.410, isolasi mandiri 4.729 orang. Pasien sembuh sudah mencapai 11.715 orang dan 769 orang meninggal dunia.[]

Sumber: liputan6.com

Alasan Gubernur Anies Ubah Rencana e-Budgeting Pemprov DKI

JAKARTA, Widiynews – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak mengubah sistem anggaran digital DKI agar lebih ‘smart’. Anies pun memastikan perubahan sistem itu bisa meminimalisir adanya kesalahan anggaran.

Awalnya Anies menjelaskan, tujuannya ingin mengubah sistem anggaran itu untuk memaksa semua pihak agar berperilaku jujur dan rajin. Hal itu, menurutnya, dapat meminimalisasi kesalahan dalam rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.

“Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan (anggaran) lagi,” kata Anies di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Menurutnya, sistem anggaran di Pemprov DKI Jakarta saat ini bebas input, sehingga jika ada kesalahan di anggaran tidak diketahui penyebabnya.

“Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan, nggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas,” jelasnya.

Namun Anies memastikan jika sistem anggaran itu sudah diubah menjadi lebih ‘smart’, Pemprov DKI akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan anggaran. Ia juga mengatakan sistem anggaran itu akan segera diluncurkan.

Ia pun meminta masyarakat bersikap bijak dengan adanya polemik anggaran DKI saat ini. Ia meminta masyarakat tak meramaikan kesalahan anggaran itu.

“Dan kita mengetahui ini sejak tahun lalu, tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramaikan, insyaallah akan segera beres,” ucapnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons soal polemik sistem anggaran digital milik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai Gubernur Anies Baswedan tidak smart. Ia mempersilakan Anies untuk meningkatkan kualitas sistem e-budgeting Pemprov DKI, tapi jangan menghapusnya.

“Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual. @KPK_RI,” kata Syarif melalui Twitter-nya, @LaodeMSyarif, Sabtu (2/11).[]

Sumber: DETIK

Gerindra Minta Anies Tuntaskan Program DP 0 Rupiah

Gerindra Minta Anies Tuntaskan Program DP 0 Rupiah

Widiynews.com – Meski baru berjalan dua tahun, namun kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap cukup memuaskan. Janjinya kala kampanye Pilgub kemarin bersama mantan wakilnya Sandiaga Uno, satu persatu sudah dituntaskan.

“Evaluasi 2 tahun ini bisa dikatakan Pak Anies sudah on the track,” ujar anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Syarif dalam keterangannya, Jumat (18/10).

Meski memuaskan, Syarif mengatakan, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki kaitannya dengan percepatan program terutama janji Anies soal DP Nol Rupiah.

“Untuk DP 0 Rupiah misalnya, masalah pengadaan lahan tanah di DKI ini agak sulit harganya. Sehingga kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi. Itu yang menyulitkan,” jelasnya.

Selain itu, Syarif juga menerangkan urusan dengan perbankan turut menjadi kendala.

“Itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga yaitu bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan,” tandasnya.

“Ini DP 0 terkait OJK, jadi harus memang sama-sama bisa mendorong OJK dengan Pemda agar bisa jalan bareng,” pungkas Syarif.[]

Sumber: rmol.id

Hersubeno Arief: Berhati-hatilah dengan Anies Baswedan!

Hersubeno Arief: Berhati-hatilah dengan Anies Baswedan!

Widiynews.com – PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta baru saja menggelar pawai peringatan tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah. Acara tersebut merupakan rangkaian dari Jakarta Muharram Festival 2019.

Baru pada kepemimpinan Gubernur Anies R. Baswedan acara tersebut digelar. Acaranya meriah habis…..

Warga antusias menyaksikan dan menyambut pawai obor. Acara dimeriahkan oleh marching band dan marawis, dari kawasan Monas, sampai ke Jalan Thamrin, dan Sudirman.

Pawai obor selama ini menjadi salah satu ciri khas kegiatan umat Islam menyambut berbagai hari-hari besarnya.

Di media sosial para pembenci (haters) Anies membulinya habis-habisan. Apalagi ada kegiatan salat maghrib berjamaah pula di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebaliknya para pendukung Anies menyambut antusias dan memuji habis kegiatan ini. Bagi umat Islam, khususnya warga Betawi, roh Kota Jakarta seakan kembali.

Kegiatan serupa dalam beberapa dasa warsa terakhir, mulai terpinggirkan. Kalah jauh dibanding peringatan Tahun Baru Masehi. Belakangan yang sangat mencolok adalah peringatan Tahun Baru Cina, Imlek.

Melihat langkah-langkah Anies membenahi ibukota. Menghidupkan kembali tradisi lama, tak mengherankan banyak pengamat menghubung-hubungkan pemindahan ibukota dengan posisinya sebagai Gubernur DKI.

Banyak Kepentingan

Lantas apa hubungannya pemindahan ibukota dengan Anies?

Ada rivalitas dan benturan kepentingan antara Presiden Jokowi and his gank, dengan Anies Baswedan. Karena itu, ibukota harus sesegera mungkin dipindah. Targetnya mempreteli peran dan kewenangan Anies sebagai gubernur ibukota negara.

Pertama dari sisi Jokowi. Pemindahan ibukota sesegera mungkin dari Jakarta akan membuat Anies Baswedan tak lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Tidak lagi ada matahari kembar.

Dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak bisa dipungkiri Anies adalah pejabat publik kedua yang paling populer di Indonesia setelah Jokowi.

Berbagai langkahnya membenahi problem perkotaan Jakarta, membuat Anies sangat populer. Di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta menuai berbagai penghargaan tingkat lokal dan internasional.

Jakarta baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari tiga kota di dunia yang berhasil membenahi sistem transportasi dan mobilitas kota. Penghargaan diberikan pada ajang Sustainable Transport Award (STA) 2019 yang digelar di Forteleza, Brazil. Padahal selama ini transportasi dan mobilitas kota menjadi salah satu problem terbesar Jakarta.

Banyak yang secara bercanda menyebutnya sebagai “Gubernur Indonesia”. Gegara Mendagri Tjahjo Kumolo keseleo lidah.

Sebagai daerah khusus ibukota, menyebabkan Jakarta mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.

Status dan kewenangannya berbeda dengan gubernur daerah lainnya. Termasuk bila dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Daerah Istimewa Aceh.

Tidak heran Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ketika menjadi gubernur DKI pernah mengklaim, posisinya setara dengan menteri.

Dengan pemindahan ibukota, maka Anies akan kehilangan semua keistimewaan itu. Statusnya sama dengan kepala daerah lain. Jakarta kemungkinan juga akan dipecah-pecah menjadi beberapa daerah tingkat dua. Posisi walikota dan bupatinya menjadi lebih otonom.

Sebagai gubernur, secara berkala Anies harus berurusan dengan kementerian di ibukota. Statusnya menjadi “orang daerah” yang lapor ke pusat.

Jadi pemindahan ibukota ini menjadi semacam kudeta tidak berdarah terhadap Anies.

Kedua, dari sisi Ahok, sekutu dekat Jokowi. Pemindahan ibukota menghidupkan kembali mimpi lamanya menjadi penguasa di ibukota. Dia tak perlu menjajakan diri menjadi Walikota Surabaya, atau Gubernur NTB.

Secara kalkulasi politik, sebelum Pilkada DKI 2017 langkah Ahok sebagai Gubernur DKI (2017-2022) nyaris tak terbendung. Namun gegara tersandung penistaan agama, semuanya berubah total.

Ahok dikalahkan Anies. Eksperimen dan skenario politik etnis Cina yang disokong penuh oleh para taipan, menjadi berantakan.

Andai saja dia memenangkan Pilkada DKI 2017, besar kemungkinan Ahok akan digandeng Jokowi sebagai cawapres. Bukan Maruf Amin. Dengan posisi sebagai wapres, peluang Ahok mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 terbuka lebar.

Sayang eksperimen dan skenario politik yang berjalan sangat mulus, hasilnya sudah berada di depan mata itu, tiba-tiba menjadi berantakan.

Anies yang menjadi Gubernur DKI. Dialah sekarang yang paling berpeluang menjadi kandidat presiden. Bukan Ahok. Karena itu langkah Anies harus segera dibendung. Potong di tengah jalan.

Ketiga, dari kepentingan para taipan dan pengembang. Pemindahan ibukota membuka peluang para taipan dan pengembang raksasa untuk kembali menguasai lahan di jantung ibukota.

Mereka sudah lama menimbun harta karun. Tinggal menggalinya. Sebagian besar dari mereka sudah menguasai lahan yang akan menjadi ibukota baru.

Di Jakarta lahan sudah habis mereka kapling. Sebagian mulai menggarap daerah pinggiran, seperti Lippo di Karawaci dan Meikarta. Atau kelompok Ciputra dan Sinar Mas yang menguasai kawasan Serpong.

Tentu hasilnya tidak segurih bila menguasai lahan di jantung ibukota seperti dinikmati kelompok Agung Podomoro, Agung Sedayu, Artha Graha Group Dll.

Bisnis reklamasi yang mereka kembangkan di Pantai Utara Jakarta gagal total. Proyek bernilai ratusan trilyun itu izinnya dibatalkan Anies. Padahal di masa Jokowi dan Ahok semuanya berjalan mulus.

Kemarahan dan kebencian mereka kepada Anies, sampai ke ubun-ubun. Eksperimen politik mereka menguasai Indonesia. Menyatukan penguasaan ekonomi dan politik di satu tangan, gagal di tengah jalan. Keuntungan ratusan trilyun mereka tenggelam pula di laut Utara Jakarta.

Karena itu pemindahan ibukota sudah sangat mendesak. Tak bisa ditunda-tunda lagi. Kompensasi bagi para taipan yang selama ini mendukung Jokowi harus segera ditunaikan.

Seperti pernah disampaikan oleh Ahok saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden, tanpa bantuan pengembang. Jelas itu tidak gratis.

[better-ads type=”banner” banner=”14175″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Fakta bahwa pemerintah tidak punya dana cukup dari APBN, itu bukan masalah besar. Justru disitulah kata kuncinya.

Konsorsium para taipan dan pemerintah Cina pasti dengan senang hati menyediakan dananya. Apalagi seperti dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brojonegoro pemerintah akan seminimal mungkin menyediakan anggaran untuk pembangunan ibukota baru.

Semuanya mengandalkan swasta, dengan skema availability payment. Swasta yang membangun dan pemerintah sebagai pemilik lahan, menyewa. Setelah masa konsesi selesai selama 20 tahun, gedung itu akan menjadi milik pemerintah.

Skema ini mirip dengan BOT (Build Operate Transfer). Bedanya skema ini lebih pasti. Dana pengembang pasti akan kembali. Pemerintah dipastikan akan menyewanya.

Sementara pada BOT, si pengembang menawarkan sewa ke pihak lain, atau memanfaatkan gedung itu sendiri.

Pengembang mana yang tidak berjingkrak girang mendapat rezeki nomplok semacam itu?

Tapi tunggu dulu. Itu skenario penguasa. Skenario para taipan. Belum tentu bisa terwujud.

Kalau boleh menyarankan. Belajarlah dari Jakarta. Belajarlah dari kekalahan Ahok. Tidak semua skenario yang dirancang dengan sangat sempurna, akan berhasil.

Ada campur tangan “kekuatan” lain. Kekuatan di luar kemampuan manusia. Kekuatan berupa takdir.

Juli 2016 Anies Baswedan dicopot sebagai Mendikbud. Kalau melihat kinerja Anies tak ada alasannya bagi Jokowi mereshufflenya.

Kabarnya justru performance Anies yang mencorong menjadi penyebabnya. Dia menjadi ancaman bagi Jokowi. Matahari kembar.

Kurang dari setahun kemudian, pada April 2017 Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Dengan posisi itu dia malah semakin bersinar terang. Di Jakarta benar-benar muncul dua matahari.

Yang satu di Jalan Merdeka Utara (Istana), dan satunya lagi di Jalan Merdeka Selatan (Balaikota DKI).

Jangan-jangan “pemecatan” Anies jilid II dengan cara memindahkan ibukota, justru malah akan membuka takdirnya terpilih menjadi kepala negara.

Tak ada yang pernah tahu perjalanan hidup dan takdir seseorang. Berhati-hatilah.

OLEH: HERSUBENO ARIEF

Penulis adalah pemerhati sosial.[rmol]

Komunitas Ojek Online Tolak Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor

Komunitas Ojek Online Tolak Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor

“Saya kurang setuju apabila dilakukan ganjil genap untuk sepeda motor” Ujar Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia, (Garda).

JAKARTA, Widiynews.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji aturan ganjil genap untuk sepeda motor. Komunitas ojek online (ojol) langsung menolak wacana itu.

“Saya kurang setuju apabila dilakukan ganjil genap untuk sepeda motor. Kalau dibatasi, maka akan merepotkan masyarakat sendiri. Yang paling cepat kena dampak adalah ojek online,” kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono, kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Menurut Igun, kendaraan bermotor roda dua sangat diperlukan bagi masyarakat. Di sisi lain, transportasi umum non-roda dua belum tersedia secara memadai di Jakarta. Bila kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi itu diterapkan juga untuk roda dua, maka masyarakat akan kesulitan mengakses lalu lintas. Dia tak setuju bila kendaraan roda dua sebagai kontributor utama kemacetan Jakarta.

“Kalau dibilang kendaraan roda dua adalah biang kemacetan, itu tidak tepat juga karena di jalan ada roda empat juga,” kata Igun.

Pada dasarnya, Garda setuju dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, namun bukan roda dua yang menjadi sasaran. Pembatasan lebih baik diterapkan ke kendaraan yang kurang lain jalan dan menyebabkan polusi udara. Pembatasan kendaraan juga perlu diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang memadai.

“Seharusnya Pemprov DKI juga mengimbangi pembatasan kendaraan dengan mode transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi. Selama moda transportasi umum belum memenuhi kriteria itu, saya yakin pembatasan kendaraan akan menuai penolakan dari masyarakat,” ujar Igun.

Dishub DKI Jakarta sedang mengkaji aturan ganjil genap. Salah satunya adalah mempertimbangkan motor masuk dalam aturan ganjil genap tersebut.

“Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor. Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih,” kata Kepala Disub DKI, Syafrin Liputo, kepada wartawan.

Sebelumnya, wacana ganjil-genap yang diperluas penerapannya ini mengemuka lewat terbitnya Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub itu diterbitkan Gubernur Anies Baswedan sebagai langkah untuk mengatasi polusi udara yang membekap Jakarta.[]

Sumber: DETIK

Catat! 5 Agustus Dimulai Sosialisasi Ganjil Genap Mobil Motor di Jakarta

Catat! 5 Agustus Dimulai Sosialisasi Ganjil Genap Mobil Motor di Jakarta

JAKARTA, Widiynews.com – Instruksi Gubernur ( Ingub) DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengurangi polusi udara meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah. Salah satunya, yaitu mempertimbangkan penerapan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua.

Selain perluasan kawasan ganjil-genap, ke depannya motor juga akan diberlakukan kebijakan yang sama seperti mobil. Dalam Ingub Nomor 66 tahun 2019 tersebut, Dishub DKI Jakarta diminta untuk menyiapkan peraturan gubernur tentang perluasan sistem pembatasan kendaraan bernomor polisi ganjil dan genap.

Dalam penggalan informasi yang diunggah di media sosial Dishub DKI Jakarta, disebutkan bahwa mulai 5 Agustus – 31 Agustus 2019 akan dimulai sosialisasi perluasan kawasan ganjil-genap untuk mobil dan motor.

Diberitahukan, pagi ini, Kadishub tengah bertemu Korlantas Polri, BPTJ, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan organisasi terkait lainnya untuk membahas kebijakan baru tersebut.

“Terkait penggalan informasi di atas bahwa masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi. Pagi ini kami sedang melakukan diskusi bersama KORLANTAS POLRI, BPTJ, DITLANTAS POLDA METRO JAYA, dan organisasi terkait mengenai perluasan pembatasan Lalu Lintas dengan Ganjil Genap,” tulis Dishub DKI Jakarta dalam akun Instagram-nya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, semuanya sedang dikaji dan populasi motor di wilayah ganjil-genap dalam enam bulan terakhir cenderung meningkat.

“Kita akan kaji dulu semuanya terutama untuk motor, kita coba dulu dengan sosialisasi mulai 5 Agustus 2019,” kata Syafrin di Jakarta.[kmp]

Kronologi Lengkap Polemik Sampah Jakarta, Begini Penjelasan Walikota Solo ‘Risma’

Kronologi Lengkap Polemik Sampah Jakarta, Begini Penjelasan Walikota Solo 'Risma'

Anies Baswedan menolak pelibatan Risma. Menurut dia, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

Widiynews.com – Perkara pengelolaan sampah memang menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Tak main-main, anggaran miliaran hingga triliunan rupiah dikeluarkan hanya untuk menuntaskan sampah di perkotaan.

Persoalan pengelolaan sampah ini menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari wacana keterlibatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengelola sampah Ibu Kota.

Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang menyebut, ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.

“Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun,” ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Lebih lanjut, Anies malah menuduh Bestari sengaja ingin menyerang dirinya. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

“Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari,” ujar Anies.

Berawal dari pertanyaan soal anggaran

Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7).

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma. Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Menurut Bestari, saat itu Risma kaget mendengar nilai yang cukup besar. Sebab, Risma menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.

Saat diwawancarai, Risma mengakui bahwa pembahasan diawali dengan pertanyaan seputar nilai anggaran pengelolaan sampah di Surabaya.

“Konteksnya begini, ditanya berapa biaya operasional? Nah kalau biaya operasional segitu,” ujar Risma saat diwawancarai di Menara Kompas, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, menurut Risma, Bestari menanyakan, apakah anggaran di Surabaya itu termasuk biaya tipping fee, atau biaya kepada pengelola.

Risma kemudian menjelaskan bahwa tipping fee diterapkan di Surabaya, karena pemerintah daerah melibatkan kontraktor yang sudah dikontrak selama 20 tahun.

“Karena kami enggak punya uang, kontrak dengan investor (kontraktor) itu 20 tahun. Nah, setiap tahun, kami membayar sesuai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA,” kata Risma.

Menurut Risma, dia menjelaskan bahwa jika memiliki APBD yang besar seperti yang dimiliki DKI, maka tidak perlu ada biaya tipping fee.

Sebab, pengelolaan sampah dapat dikelola dan dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah.

Tak bermaksud menyindir

Saat ditanya mengenai polemik yang muncul, Risma memastikan bahwa ucapan maupun reaksinya saat pembahasan itu sama sekali tidak berniat untuk menyindir atau menyinggung siapapun.

Risma bahkan menolak disebut dirinya berinisiatif memberi masukan atau saran kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Risma, konteks ucapannya pada saat itu adalah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bestari dan kawan-kawan.

“Saya ditanya waktu itu. Untuk apa juga aku nyindir-nyindir, untuk apa sih? Aku juga enggak kepingin kok,” kata Risma.

Menurut Risma, saat itu dia diminta pendapat mengenai pengelolaan sampah di Jakarta. Salah satunya, cara mengatasi masalah yang akan timbul apabila Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan ditutup pada 2021.

“Aku kan ngomong, loh menakutkan kalau 2021, Bantargebang tutup, dia malah baru mau operasional 2022. Saya bilang, ajukan itu..ajukan, supaya dia bisa di 2021. Ini kan menakutkan, 7.500 ton itu enggak sedikit loh sampah itu,” kata Risma.

Menurut Risma, jawabannya itu hanya sekadar membalas pertanyaan yang diajukan.

Risma mengatakan, saat mendapat pertanyaan soal pengelolaan sampah, dia membayangkan apabila dia sendiri berada di Jakarta, dengan kondisi sampah yang sulit tertangani.

Risma mengaku membayangkan dampak masalah sampah tersebut bagi masyarakat. “Itu konteksnya. Jadi buat apa aku nyindir, enggak ada gunanya juga kan,” kata Risma.

Siap bantu demi masyarakat

Menurut Risma, dia kemudian menyarankan agar pengelolaan sampah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar.

Bahkan, menurut Risma, pengelolaan sampah di DKI bisa lebih cepat, karena didukung sumber daya anggaran yang besar.

Menurut Risma, jika anggaran sudah diputuskan oleh DPRD DKI, kemudian dilakukan tender hingga akhir 2019, diperkirakan pengelolaan sampah bisa teratasi dalam 2 tahun.

Risma mengatakan, tak mungkin dia memberikan saran, apabila dia memiliki kepentingan tertentu.

Apalagi jika bermaksud untuk menandingi pihak lain dalam mengelola sampah.

“Aku diam saja bisa, tapi kan ini menyangkut kesehatan orang. Kalau aku punya ilmu, aku juga dosa kan kalau aku diam saja, iya kan?” kata Risma.

Risma mengakui bahwa dalam pertemuan dengan DPRD DKI, dia juga diminta untuk sewaktu-waktu membantu DKI dalam mengatasi persoalan sampah.

Menurut Risma, saat itu dia memang menyatakan bersedia.

Namun, menurut Risma, lagi-lagi permintaan itu dia setujui demi mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Ditanya, ‘Bu bagaimana kalau bantu?’ Saya bilang, enggak apa-apa bantu. Tapi jangan dipikir terus aku kepengin loh. Saya bilang begitu, karena ini menyedihkan betul kalau itu (masalah sampah) terjadi,” ujar Risma.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Penjelasan Risma soal Duduk Perkara Pengelolaan Sampah yang Berujung Komentar Anies Baswedan”

Soal Sampah Jakarta, Risma Bakal Lakukan 2 Hal Ini Jika Ia Kelola

Soal Sampah Jakarta, Risma Bakal Lakukan 2 Hal Ini Jika Ia Kelola

Menurut Risma, yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah sampah tersebut.

Widiynews.com – Masalah sampah di Jakarta menjadi perhatian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma. Ia menilai pengelolaan sampah di Jakarta dalam kondisi mengkhawatirkan.

Penanganan sampah tidak akan sulit, kata Risma, apabila suatu daerah mampu mengelolanya dengan benar. Ia juga menyampaikan bahwa untuk membangun tempat pembuangan akhir (TPA), tidak harus selalu memerlukan lahan yang cukup luas.

“Saya sudah lihat di Korea, saya sudah lihat di Jepang. Mereka punya lahan kecil dan itu ada di tengah-tengah,” kata Risma ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (30/7/2019).

Menurut Risma, untuk bisa mengelola sampah dengan benar, kuncinya adalah disiplin. Di sisi lain, masyarakat harus terus didorong agar memiliki kesadaran terhadap lingkungan agar bisa ikut memproses dan mengurangi sampah.

“Asal kita disiplin, tidak kotor, kemudian tidak terlambat ngolahnya dan selalu disiplin, maka kita tidak perlu takut bau dan sebagainya. Karena sebetulnya itu bisa dikendalikan,” ujar Risma.

Bagi Risma, yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah sampah tersebut. Sebab, apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar, terutama terhadap kondisi lingkungan, seperti banjir dan kesehatan masyarakat.

Manajemen waktu

Risma menambahkan, cara untuk menyelesaikan persoalan sampah adalah harus dengan manajemen waktu yang baik dalam mengolah semua sampah yang ada. “Jadi tinggal bagaimana kemudian me-manage sampah itu semua. Itu yang perlu dilakukan,” kata Risma.

“Me-manage sampah itu contohnya begini, mungkin lahannya di Jakarta tidak ada. Kemudian bagaimana? Lahan yang ada seperti apa? Nah, kemudian letaknya di mana? Itu jadi penting karena jangan sampai kemudian aksesnya truk (pengangkut sampah) jadi masalah. Jadi Itu yang harus dihitung,” jelasnya.

Meski demikian, Risma hanya bisa mengusulkan cara yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selama ini, terutama dalam mengelola sampah di Kota Pahlawan.

Menurut Risma, semua keputusan yang akan diambil nanti menjadi hak dan wewenang penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Betawi itu.

“Ya, saya kan enggak berhak. Mereka kan berhak bicara, saya enggak berhak apa-apa. Yang berhak bicara beliau-beliaunya. Semua berhak berbicara apa pun,” tutup Risma.

Pengelolaan sampah Jakarta Vs Surabaya

Sebelumnya, DPRD bersama DLH Provinsi DKI Jakarta melakukan studi banding pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan proses akhir yang telah diterapkan Kota Surabaya. Kunjungan mereka ke Surabaya langsung diterima Risma di Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, alasan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya karena banyak hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Surabaya.

Salah satunya, kata dia, bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu hingga akhir dengan anggaran terbatas.

“Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif, dan efisien,” kata Bestari.[knt]

Viral Video Diancam Akan Dibunuh, Anies Santai dan Tetap Fokus Urus Jakarta

Viral Video Dirinya Dicaci Maki, Anies Tetap Santai dan Fokus Urus Jakarta

Beredar sebuah video berdurasi 5 menit 36 detik seorang pria yang mencari maki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pria itu juga ancam akan membunuh Anies.

Widiynews.com – Dalam video viral tersebut, terlihat seorang pria berkacamata sedang berada di atas atap. Dia menyampaikan kekecewaan kepada Anies dengan ucapan kata-kata kasar. Dia bahkan sesumbar akan membunuh Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pria tersebut bahkan menantang Anies untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan tidak menerima uang dari terbitnya IMB di pulau reklamasi.

Tak hanya Anies, pria berkacamata tersebut juga sesumbar ingin membunuh Habib Rizieq Shihab dan juga Amien Rais.

Menanggapi viralnya video caci makian tersebut, Anies akhirnya angkat bicara. Anies mengaku mendapat kiriman video, tapi belum sempat membuka. “Saya sudah ada yang kirim, tapi belum sempat lihat. Apa isinya?” kata Anies kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Setelah dijelaskan isi video tersebut, Anies pun membiarkan masyarakat menilai. Setiap orang, kata Anies, memang memiliki kebebasan untuk berkomentar di era keterbukaan informasi.

“Ya masyarakat bisa menilai sendiri. Ini adalah sebuah era keterbukaan. Siapa saja boleh mengungkapkan pendapatnya, pandangannya, tidak ada yang melarang, dan kita semua nanti malah bisa memiliki penilaian objektif atas apa yang dikatakan,” ucap Anies.

Anies merasa tidak terganggu oleh beredarnya video tersebut. Dia pun belum berencana melaporkan kepada polisi.

“Saya belum dengar lengkap…. Nggak (terganggu), biasa saja. Saya nggak merasa terganggu dan kita terus kerja urus Jakarta apa pun yang dikatakan orang. Tugas kita adalah menjalankan semua rencana. Begitu saja,” kata Anies.[dtk]

Kajian NASA Ini Buktikan Proyek Lidah Mertua Redam Polusi Anies Salah Kaprah

Kajian NASA Ini Buktikan Proyek Lidah Mertua Redam Polusi Anies Salah Kaprah

Para ilmuwan NASA menemukan bahwa tanaman lidah mertua dapat menyerap gas yang berpotensi berbahaya dan membersihkan udara di dalam bangunan, bukan ruangan terbuka.

Widiynews.com – Tanaman lidah mertua (Sansevieria trifasciata) dipilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai solusi mengurangi polusi udara di Jakarta.

Diberitakan Antara Jumat (19/7/2019), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni menerangkan, tanaman lidah mertua mampu menjadi anti-polutan sehingga membantu mengurangi polusi udara di ibu kota.

Namun benarkah gagasan tersebut?

Berkaitan dengan hal ini, National Aeronautics and Space Administration ( NASA) memang pernah menerbitkan studi pada 1989 tentang tanaman lidah mertua.

Mereka menemukan, lidah mertua terbukti dapat menghilangkan banyak racun di udara dalam ruangan sehingga bisa menjadi solusi ramah lingkungan.

Namun perlu dicatat dan diketahui ada beberapa pengertian yang keliru.

Benar bahwa peneliti NASA mempelajari efek tanaman hias pada kualitas udara.

Namun, NASA tidak pernah mengatakan tanaman ini adalah pilihan terbaik untuk menyaring udara.

Selain itu, riset NASA ini optimal menyerap polutan di kondisi dalam ruangan. Bukan ruang terbuka.

Para ilmuwan NASA menemukan bahwa tanaman hias dapat menyerap gas yang berpotensi berbahaya dan membersihkan udara di dalam bangunan.

Dengan kata lain, tanaman lidah mertua yang diletakkan di dalam ruangan secara alami membantu memerangi sick building syndrome.

Selain di dalam ruangan, NASA juga memanfaatkan lidah mertua menjadi obyek penelitian NASA untuk penyaring dan pembersih udara di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Perangi sick building syndrome (SBS)

Fenomena sick building syndrome (SBS) muncul pada 1970-an di AS ketika Bumi kekurangan minyak bumi sehingga biaya pemanasan dan pendinginan ruangan sangat mahal.

Karena hal ini, para arsitek berupaya membuat bangunan yang bisa mengurangi biaya pemanasan dan pendinginan ruangan dengan memaksimalkan energi.

Hal ini melibatkan bangunan berstruktur kedap udara dengan bahan sintetis dan mengurangi pertukaran udara segar.

Meski lebih hemat energi, inovasi ini justru menimbulkan masalah kesehatan baru. Penduduk AS menjadi kekurangan oksigen, saluran pernapas terganggu, sinus, membuat mata gatal, ruam kulit, sakit kepala, hingga mengembangkan kanker tertentu.

Berangkat dari masalah ini, NASA bekerja sama dengan Associated Landscape Contractors of America (ALCA) mencari solusi untuk menghilangkan berbagai faktor risiko yang menimbulkan masalah pada kesehatan itu.

Selama dua tahun NASA dan ALCA mencari tahu efek tanaman hias pada ruangan sebagai solusi untuk memerangi polusi udara dalam ruangan.

Penting juga untuk menyadari bahwa para ilmuwan tidak hanya mempelajari tanaman. Studi mereka berfokus pada efek dari ukuran daun tanaman, sistem akar mereka, tanah tempat mereka ditanam dan mikroorganisme yang tumbuh di tanah.

“Dalam studi ini, daun, akar, tanah, dan mikroorganisme terkait tanaman lidah mertua telah dievaluasi sebagai cara yang mungkin dilakukan untuk mengurangi polutan udara dalam ruangan,” tulis ahli NASA dalam abstrak temuan mereka pada 1989.

Semua faktor ini penting ketika mempertimbangkan apakah atau tidak dan seberapa banyak tanaman rumah dalam ruangan mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan.

Faktor lain dari penelitian ini yang sering dilewati adalah penggunaan sirkulasi udara dan filtrasi karbon dalam kombinasi dengan tanaman sebagai cara menghilangkan polutan udara dalam ruangan yang kuat seperti radon, pelarut organik, dan asap rokok.

“Kombinasi dari sistem penyaringan karbon aktif, aerasi kuat, dan tanaman rumah menghasilkan dekontaminasi udara yang sangat efektif,” terang penjelasan di Plant Care Today.

Udara bergerak melalui filter karbon yang memungkinkan sejumlah besar kontaminan diserap oleh karbon dan ditahan untuk diproses lebih lanjut oleh pabrik.

Karena alasan ini pula, Bondan Ariyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, lidah mertua sebagai solusi pengurangan polusi udara Jakarta kurang tepat.

“Hal yang semestinya dilakukan pemerintah DKI adalah mengendalikan langsung sumber pencemarnya,” ungkap Bondan kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (22/7/2019).

Untuk itu, Bondan menyarankan pemerintah agar mau turun langsung ke lapangan dan melakukan sosialisasi pada warga Jakarta tentang bahaya membakar sampah, atau ke kawasan industri untuk mengecek apakah emisinya melebihi baku mutu atau tidak.

“Beri tilang atau tindakan tegas pada kendaraan umum dan pribadi yang masih ngebul knalpotnya,” ujar Bondan.[kmp]

Pemprov DKI: Sepanjang 2019, Anies Hanya 2 Kali Dinas ke Luar Negeri

Pemprov DKI: Sepanjang 2019, Anies Hanya 2 Kali Dinas ke Luar Negeri

Sepanjang Tahun 2019, Gubernur Anies Baswedan hanya dua kali kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini dismapaikan oleh Mawardi, KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta.

Widiynews.com – Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta Mawardi mengatakan, selain dua kali kunjungan kerja, Anies juga melaksanakan dua kali kunjungan singkat/sehari ke Singapura yaitu utk menjenguk Ibu Ani dan untuk ceramah.

Dan semuanya sudah berdasar pada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Semua ada pemberitahuan dan ada balasan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Mawardi menyebut perjalanan Anies ke luar negeri pertama selama 2019 adalah, pada 2 Maret untuk menjenguk istri Presiden RI ke-6, Ani Yudhoyono yang saat itu dirawat di National University Hospital (NUH), Singapore.

“Bahkan saat menjenguk itu semua perjalanan Gubernur menggunakan dana pribadi dan tanpa APBD. Beliau tidak bermalam, berangkat pagi dan sore sudah pulang ke Jakarta,” ujar Mawardi.

Kemudian Anies pada 3 Mei untuk menjadi Keynote Speaker The Pyramid’s Annual Post-AGM Gala Dinner yang dilaksanakan di Singapura. Acara tersebut berdasar undangan Vivian Balakrishnan yang juga Menteri Luar Negeri Singapura. Gubernur berpidato di hadapan pemimpin Singapura, mulai dari perdana menteri, para pemimpin bisnis, tokoh akademisi, para menteri anggota kabinet, dan termasuk mantan Perdana Menteri.

Mawardi juga menyebut bahwa seluruh transportasi dan akomodasi tersebut ditanggung oleh pihak penyelenggara. “Kami mengajukan permohonan izinnya pada 21 Maret dan dibalas oleh Mendagri pada 5 April,” terangnya.

Perjalanan dinas Gubernur Anies yang pertama yaitu menghadiri pertemuan Urban 20 (U20) Mayors Summit Agenda di Tokyo, Jepang pada 20-21 Mei. U20 merupakan pertemuan pemimpin ibu kota negara anggota G20. Pertemuan U20 adalah rangkaian dari kegiatan pertemuan G20 yang juga dilaksanakan di Jepang.

Perjalanan dinas kedua, Gubernur Anies menuju ke Medellin, Kolombia dan Amerika Serikat pada 8-17 Juli lalu. Ada sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur. Seperti menjadi pembicara pada pertemuan pemimpin kota sedunia The World Cities Summit Mayors Forum 2019, pembicara pada pertemuan USINDO Open Forum, dan bernegoisasi dengan Formula E.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo di kawasan Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

“Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD Jakarta Selatan.

Widiynews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ternyata telah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo di kawasan Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menanggapi sindiran itu, Anies menantang Mendagri untuk membuka daftar pejabat yang ke luar negeri. Anies pun mengaku bersedia buka-bukaan terkait daftar negara dan agenda kunjungannya ke luar negeri.

“Buat saya nih, dibuat transparan bagus kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies di Gedung DPRD Jakarta Selatan, dilansir CNN Indonesia.

Anies pun membeberkan hasil kunjungannya selama kurang lebih 10 hari di luar negeri.

“Saya Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia termasuk untuk membawa formula E bermain di sini. Nah itu harus dikerjakan dengan pergi ke Luar Negeri,” kata Anies.

Menurut Anies kunjungan kerjanya ke luar negeri masih dalam tahap normal. Setiap pertemuan yang ia datangi, kata Anies, menyangkut jabatannya sebagai pemimpin daerah.

“Kalau saat ini orang tidak tahu, pergi ke luar negeri itu apa jalan-jalan, studi banding, atau berbicara. Kalau saya pergi saya pasti berbicara pasti kegiatan resmi dengan pemerintah di sana,” katanya.[cni]

Tsamara Amany Sebut Anies Baswedan Seperti Donald Trump

Tsamara Amany Sebut Anies Baswedan Seperti Donald Trump

Lama-lama Pak Anies menjadi seperti Donald Trump dengan bahasa yang lebih halus tapi sama-sama menggunakan narasi sentimentil, kata Tsamara Amany, Ketua DPP PSI.

Widiynews.com – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengkaitkan China dengan anggaran operasional karya seni instalasi bambu Getah Getih yang menjadi perbincangan baru-baru ini. Kata Tsamara, lama-lama Anies seperti Presiden Amerika Sekikat Donald Trump.

Tsamara menilai pernyataan Anies yang menjelaskan persoalan anggaran karya seni instalasi bambu Getah Getih dengan China justru membangkitkan sentimen terhadap negara tersebut.

Tsamara pun mempertanyakan apa alasan Anies mengkaitkan dengan negara tersebut. Sebab, menurutnya tidak ada korelasi antara anggaran karya seni instalasi bambu Getah Getih senilai Rp 550 juta tersebut dengan Tiongkok.

“Kenapa Pak Anies harus menyebut Tiongkok untuk menjelaskan soal anggaran Rp 550 juta anggaran yang digelontorkan? Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Anies adalah narasi konsisten dalam upaya membangkitkan sentimen SARA di mata publik,” kata Tsamara, Minggu (21/7/2019).

Ayo Baca: Guntur Romli Sebut Anies “Goblok” Soal Besi Harus Impor

“Dulu istilah yang digunakan pribumi, sekarang tiba-tiba bahas impor besi dari China, apa kaitannya?” imbuhnya.

Berkenaan dengan itu, Tsamara berpendapat sebagai gubernur Anies seharusnya profesional dalam menjelaskan terkait kritik atas anggaran karya seni instalasi bambu Getah Getih. Jika memang karya seni instalasi tersebut hanya diperuntukkan bagi perhelatan Akbar Asian Games maka tak perlu hingga mengkaitkannya dengan Tiongkok.

“Tidak usah membangun narasi aneh-aneh yang justru bangun sentimen SARA. Kalau tidak mampu menjelaskan mengapa harus mengeluarkan dana besar untuk waktu singkat, lebih baik tak usah membuat statement seperti ini. Lama-lama Pak Anies menjadi seperti Trump dengan bahasa yang lebih halus tapi sama-sama menggunakan narasi sentimentil seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Anies menyangkal pembuatan karya seni instalasi Getah Getih dituding banyak pihak hanya membuang anggaran. Menurut Anies, pembuatan patung dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018 itu menguntungkan petani bambu.

Ia mengaku sengaja memilih monumen yang terbuat dari bambu agar menguntungkan masyarakat dalam negeri. Menurutnya jika mengambil material seperti besi, maka harus mengimpor dan menguntungkan pihak luar negeri.

“Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil,” ujar Anies di Balai Kota, Jumat (19/7) lalu seperti diberitakan Suara.

Guntur Romli Sebut Anies “Goblok” Soal Besi Harus Impor

Guntur Romli Sebut Anies "Goblok" Soal Besi Harus Impor

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak mau menggunakan besi untuk instalasi Getah Getih karena takut uangnya mengalir ke Tiongkok menuai kontroversi.

Guntur Romli Sebut Anies Baswedan ‘Goblok’ Soal Beli Besi Harus Impor

Widiynews.com – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli geram mendengar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ogah menggunakan besi untuk Instalasi Getah Getih karena khawatir uangnya mengalir ke Tiongkok. Padahal menurut Guntur, Anies bisa membeli besi di tanah air.

Pernyataan Anies mengundang reaksi beragam dari pengguna media sosial, tak terkecuali Guntur. Anies saat itu membela diri harus membuat Instalasi Seni Getah Getih dari bambu untuk memberikan rezeki kepada penjual bambu. Sedangkan kalau menggunakan besi malah menguntungkan Tiongkok.

Guntur Romli Sebut Anies Baswedan 'Goblok' Soal Beli Besi Harus Impor“Komen goblok @aniesbaswedan beli besi kok harus impor, emang enggak tahu Krakatau Steel?,” kata Guntur melalui akun Twitternya @GuntuRomli pada Jumat (19/7/2019).

Ayo Baca: Tak Bertahan lama, 2 Karya Anies Baswedan dengan Harga Fantastis Ini Dibongkar!

Saking kesalnya, Guntur sampai mempertanyakan pengetahuan Anies akan penjual besi di tanah air. Malahan Guntur mengajak Anies untuk membeli besi di Cakung, Jakarta Timur.

“Kalau mau beli yang bekas, saya anterin ke juragan-juragan Madura di Cakung!,” tandasnya.

Untuk diketahui, Anies Baswedan menyangkal pembuatan Instalasi Seni Getah Getih dituding banyak pihak hanya membuang anggaran. Menurutnya, pembuatan patung dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018 itu menguntungkan petani bambu.

Ia mengaku sengaja memilih monumen yang terbuat dari bambu agar menguntungkan masyarakat dalam negeri. Dia menganggap jika mengambil material seperti besi, maka harus mengimpor dan menguntungkan pihak luar negeri.

“Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil,” ujar Anies di Balai Kota, Jumat (19/7/2019) dilansir dari laman Suara.com.