Soal Prabowo yang Merapat ke Jokowi, FPI: Habib Rizieq No Comment

Berita Terkini : Soal Prabowo yang Merapat ke Jokowi, FPI : Habib Rizieq No Comment

Widiynews.com – Selama Pilpres 2019, Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi bagian dari Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) termasuk dari kelompok pendukung Prabowo Subianto. Sebaliknya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menjadi tokoh yang melancarkan kritik keras untuk Jokowi.

Setelah Prabowo mulai merapat ke Pemerintahan Jokowi, FPI menyatakan Habib Rizieq mulai enggan berkomentar. Namun, Rizieq tetap memantau perkembangan politik Indonesia.

“Selama ini Habib Rizieq tidak mau tahu dengan kejadian Pak Prabowo tiba-tiba mau (bergabung) ke Pak Jokowi,” kata Kepala Divisi Advokasi Front Pembela Islam (FPI) yang juga pengacara Rizieq Syihab, Sugito Atmo Prawiro, Senin (21/10).

“(Habib Rizieq) no comment tapi dia tetap ikuti perkembangan,” sambung Sugito.

Berita Terkini: Bagaimana Sikap Habib Rizieq atas Romantisnya Prabowo Subianto dan Jokowi?

Sugito mengatakan, hingga kini FPI belum berencana mendorong PA 212 kembali menggelar Itjima ulama.
“Itjima ulama nanti tergantung Habib Rizieq dan semuanya, sikapnya seperti apa,” ujar Sugito.

Sebagai informasi, Prabowo termasuk dalam salah satu orang yang dipanggil ke Istana Negara oleh Jokowi pada Senin (21/10). Prabowo datang pada Senin sore bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dan mengenakan kemeja putih.

Setelah berbicara beberapa jam dengan Jokowi, Prabowo menyatakan diminta membantu untuk bidang pertahanan. Permintaan itu disanggupi mantan Danjen Kopassus itu.[]

Sumber: kumparan.com

FPI Dapat Dukungan dari Gerindra dan PKS

FPI Dapat Dukungan dari Gerindra dan PKS

Gerindra menegaskan FPI tidak bertentangan dengan Pancasila. Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menilai aktivitas FPI sesuai dengan konstitusi.

Widiynews.com – Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan dukungan dari Gerindra dan PKS setelah izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mereka belum terbit. Gerindra dan PKS bulat menyatakan FPI tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Minggu (28/7/2019), masa SKT FPI telah habis pada 20 Juni 2019 dan hingga kini pemerintah belum memberikan perpanjangannya. Selain karena sejumlah syarat belum terpenuhi, aktivitas dan rekam jejak FPI juga sedang dikaji.

“Kemudian untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak,” kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7).

“Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak,” imbuh dia.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berbicara soal kemungkinan FPI dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Hal ini dikatakan Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP).

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” ujar Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7).

Lalu, apa kata Gerindra dan PKS?

PKS memberikan pujian terhadap FPI. PKS menyebut FPI selama ini turut membantu masyarakat.

“FPI selama ini sudah menunjukkan karakter organisasi yang sigap membantu masyarakat,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (28/7).

Mardani lantas mencontohkan kesigapan FPI menolong masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Pandeglang. Karena itu, dia menduga Jokowi mendapatkan informasi kurang lengkap mengenai FPI.

“Kecepatannya dalam membantu masyarakat, khususnya yang mendapat bencana seperti Aceh dan Pandeglang. Pak Jokowi mungkin dapat info yang tidak lengkap. Kami yakin, FPI justru menjunjung tinggi Pancasila,” ucapnya.

“Soal FPI, saya tidak melihat mereka bertentangan dengan Pancasila. Penilaian saya selama ini mereka ada pada garis Pancasila dan konstitusi,” kata Habiburokhman, Minggu (28/7).

Kendati demikian, Habiburokhman tidak membantah ucapan Jokowi. Menurut dia, ormas apa pun yang tak sejalan dengan Pancasila tidak layak melaksanakan kegiatannya.

“Saya menilai pernyataan beliau itu standar dan normatif. Bukan hanya FPI, semua organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila bisa dilarang dan ada mekanisme sudah diatur dalam UU Ormas. Tidak ada nada judgement dalam pernyataan presiden itu,” tuturnya.[dtk]

Ngabalin: Kalau FPI Tak Bertentangan Asas Negara, Kenapa Tidak?

Saat ini FPI masih berproses terkait izin ormas. Izin FPI sendiri sudah habis sejak 20 Juni 2019. Lantas bagaimana kelanjutannya?

Widiynews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ormas FPI bisa saja dilarang jika bertentangan dengan ideologi bangsa. Pihak pemerintah menepis pernyataan Jokowi menjurus ke islamofobia.

“Nggak, yang orang selalu menganggap pemerintah islamofobia itu, ya tentu kita mau supaya kawan-kawan itu segera move on. Karena tidak ada orang yang melakukan perlawanan terhadap hukum hukum dan ajaran Islam di negeri ini,” ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Minggu (28/7/2019) malam.

Ngabalin mengatakan, ormas apa saja yang bertentangan dengan Pancasila pasti akan dibubarkan pemerintah. Ia memberikan contoh pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI.

“Organisasi apa saja yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara bertentangan dengan Pancasila , baik ruh dan pergerakannya bertentangan dengan asas negara, itu wajib, tidak ada cerita.HTI menjadi bukti penting dalam sejarah RI,” sebutnya.

Saat ini, FPI masih berproses terkait izin ormas.Izin FPI sendiri sudah habis sejak 20 Juni 2019.

“Kan nanti presiden akan mendapatkan laporan dari Mendagri, Menkumham terkait dengan status dan kedudukan organisasi itu (FPI) mengenai pasal , tujuan, dan haluan dasar organisasi kan. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan asas negara, ya no problem,” kata Ngabalin.

Sebelumnya, FPI menuding ada ‘kepentingan politik’ yang membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas belum mereka kantongi. FPI tak sependapat jika alasan yuridis disebut menjadi penyebab SKT Ormas belum mereka dapatkan.

“Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada,” kata pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Minggu (28/7).[dtk]

Jokowi Menang di Sidang MK, FPI: Siap-Siap Jihad Panjang Demi Keadilan

Jokowi Menang di Sidang MK, FPI: Siap-Siap Jihad Panjang Demi Keadilan

Jakarta, WIDIYNEWS – Pembacaan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019.

Selama proses pembacaan putusan, massa aksi kawal MK masih terus berlangsung.

Selama proses sidang, peserta aksi melakukan orasi. Orasi sempat berhenti, lantaran masuk waktu salat Ashar dan massa melakukan salat berjemaah di Jalan Medan Merdeka Barat.

Usai salat, pengeras suara yang disiapkan massa aksi menyiarkan perjalanan sidang melalui suara. Massa pun sesekali menyoraki, saat hakim membacakan pertimbangan putusan.

Hakim MK menunda sementara sidang untuk melaksanakan salat Ashar. Usai sidang diskors, orator kembali melakukan orasinya.

“Menyimak demi menyimak, miris juga. Lagi-lagi, hakim mengatakan argumen para saksi, video, tidak jelas. Itu saja dibolak-balik terus, kayak radio rusak. Secara kasat mata, ini tanda-tanda tidak baik bagi kita. Tapi detik terakhir kita percaya, Allah akan mengabulkan doa kita,” ujar sang orator.

Kali ini, Ketua FPI, Sobri Lubis melakukan orasi. Dalam orasinya, Sobri mengomentari pembacaan putusan. Menurutnya, dari pernyataan hakim MK menandakan hal yang tak baik bagi paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Pemerintah, kata Sobri, juga masih menggunakan sihir-sihirnya untuk menang di Pilpres 2019. Jika nanti hasil putusan tak sesuai dengan keinginan, yaitu mengabulkan gugatan Prabowo-Sandiaga, kata Sobri, Allah punya rencana lain.

Namun, ia meminta massa untuk terus melakukan jihad, jika memang paslon 01 Jokowi-Maruf Amin menang dalam gugatan.

“Kalau 01 menang, siap-siap jihad panjang. Kita harus berkomitmen, demi keadilan dan kebenaran,” katanya.[ye/viva]

Jika Ingin FPI Dibubarkan, Maka….

Jika Ingin FPI Dibubarkan, Maka....

JAKARTA-Manajer Program Wahid Foundation Alamsyah M. Dja’far mengatakan, seandainya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, pemerintah harus bisa membuktikan pelanggaran organisasi kemasyarakatan (ormas) ini di dalam Undang-Undang.

Sementara itu, Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati memandang pemerintah Jokowi perlu bersikap hati-hati dalam membubarkan ormas FPI, yang menurutnya jadi segi dilematis.

Tidak sedikit dari masyarakat mencap ormas yang bermarkas di Petamburan itu acap kali berbuat onar, radikal, bahkan kentara ribut mencampuri politik.

“Satu sisi FPI itu digunakan sebagai tukang gebuk. Tetapi satu sisi menyebarkan virus intoleran,” kata Wasisto melalui pesan singkat kepada Tagar, Jumat, 21 Juni 2019.

Menurut Wasis, sapaannya, ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab itu masih dibutuhkan sebagai kaki tangan aparat dalam upaya melaksanakan ketertiban umum.

Namun di saat bersamaan FPI juga harus dikurangi intensitasnya karena menyebarkan intoleransi umat muslim.

Terdapat sejumlah organisasi Islam besar di Indonesia. Sebut saja Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan FPI termasuk di dalamnya. Meski nama terakhir baru mendeklarasikan kelahiran pasca Orde Baru, namun militansi serta jumlah anggotanya untuk saat ini tergolong tidak sedikit.

Pria kelahiran Yogyakarta, 29 tahun silam ini menegaskan, secara prinsip FPI sangat berbeda dengan NU maupun Muhammadiyah.

“FPI lebih pada gerakan salafi yang tujuannya pemurnian agama,” kata Sarjana Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) itu.

Dalam catatan Wasis, ormas terbesar Islam itu didirikan berdasar prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang maksudnya ialah sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, namun bisa berkamuflase.

Pasca orde baru runtuh. Tapi lama-lama jadi gerakan Islam politik. Saya pikir FPI ini cerdik dalam melihat posisinya yang abu abu.

Sebagaimana diketahui, izin ormas FPI sudah kedaluwarsa. Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Wasis menjelaskan, di dalam salah satu syarat perpanjangan SKT terdapat poin Anggaran Dasar (AD) atau peraturan dasar ormas dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Tentu saja ormas yang dikomandoi oleh Rizieq Shihab itu tidak boleh membangkang pada ketetapan Pancasila dan UUD 1945.

“Namun kemudian berbeda di level implementasinya,” kata dia.

Bilamana pemerintah mengambil keputusan tegas dengan membubarkannya, Wasis menyatakan, saat ini bukanlah waktu yang tepat. “Responsnya akan langsung meledak,” ucap dia.

Wasis melanjutkan, sebaiknya diakomodir terlebih dahulu oleh pemerintah. Seperti halnya Jokowi mengangkat Ali Mochtar Ngabalin dan Yusril Ihza Mahendra di dalam pemerintahan.

“Karena lebih baik dirangkul dan dikendalikan, apabila dibiarkan saja tetap membuat onar,” ucapnya.

Keberanian Merujuk pada Ketentuan Undang-undang

Keberanian Merujuk pada Ketentuan Undang-undangSecara terpisah, Manajer Program Wahid Foundation Alamsyah M. Dja’far mengatakan, di Indonesia terdapat regulasi untuk membubarkan hak berkumpul dan berserikat yang telah diatur dalam Undang-undang (UU).

Dalam pantauan Tagar, DPR lewat paripurna sudah mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas menjadi UU. Ketentuan yang diatur dalam Perppu ormas yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2017 lalu, memperluas larangan untuk ormas bertindak di luar UU.

Ketentuan Pasal 59 poin 3 huruf (c) disebutkan, ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Kemudian, dalam poin 4 huruf (c) secara jelas berbunyi, ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Seandainya FPI dibubarkan, Alamsyah melanjutkan, maka pemerintah harus bisa membuktikan ormas yang dimaksud apakah telah melanggar prinsip dan ketentuan yang termaktub di dalam UU tersebut.

“Kalau merujuk undang-undang berdasarkan perubahan yang baru, kan berarti pemerintah kemudian dapat mengajukan pembubaran melalui pengadilan. Jadi itu mekanisme yang ada,” jelasnya.

Memang pada prinsipnya, menurut Alamsyah, hak untuk berorganisasi adalah hak dasar yang sudah dijamin oleh UUD.

“Kalau orang ingin membubarkan. Dia (pemerintah) harus bisa membuktikan. Apakah FPI secara organisatoris melanggar undang-undang atau tidak,” ujar dia saat dikonfirmasi Tagar, Minggu 23 Juni 2019.

Alamsyah memandang, petisi pembubaran FPI yang terdapat dalam laman change.org, guna mendorong Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membubarkan ormas yang bermasalah adalah hal yang wajar. Menurutnya, yang terpenting adalah pembuktian pada persidangan.

“Sebagai satu pernyataan sikap atau aspirasi masyarakat boleh saja mengatakan pembubaran. Tetapi yang harus dilakukan adalah pengadilan bisa membuktikan apakah suatu organisasi itu melanggar atau tidak kalau pembubaran,” tuturnya.

Alamsyah menyatakan, apabila ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta, dibubarkan tanpa alasan yang jelas, bisa menimbulkan kemarahan dari para anggotanya. Namun apabila anggota FPI tak menerima keputusan pemerintah kemudian bertindak anarkis, langkah terbaik adalah menjerat dengan ketentuan pidana yang berlaku pada UU.

“Bisa terjadi (rusuh). Tetapi hukum harus ditegakkan. Kalau orang-orang FPI marah, melakukan tindakan kekerasan, maka pemerintah harus ambil tindakan. Itu dua hal yang terpisah,” jelasnya.

“Yang menjadi ujian pemerintah adalah, apakah pemerintah dapat memiliki bukti yang cukup. Sehingga dapat memutuskan FPI diperpanjang atau tidak. Jadi bukan karena tekanan massa. Tetapi harus berdasarkan bukti dan undang-undang ormas yang sudah diterapkan,” papar dia.

Alamsyah tak memungkiri, FPI masih memiliki harapan untuk memperpanjang izin berorganisasi asalkan tidak menolak Pancasila dan secara organisatoris tidak melakukan tindakan kekerasan.

“Kalau tidak punya bukti yang kuat, pemerintah harus siap-siap mengadu argumen di pengadilan tata usaha (PTUN), itu semisal pemerintah tidak memperpanjang pasti FPI bisa mengajukan proses hukum minimal ke PTUN mengapa ormasnya tidak diperpanjang,” jelas dia.

“Seandainya pemerintah kalah di PTUN, akan memalukan pemerintah sendiri. Semestinya saat ini pemerintah sudah punya bukti-bukti yang cukup,” kata Alamsyah. []

Sumber: TAGAR

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya belum menerima permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari FPI sebagai ormas yang berakhir pada Kamis (20/6).

Merespons hal ini, FPI menegaskan sudah mengajukannya ke Kemendagri.

“Sudah, sudah (mengajukan SKT). Saya tidak tahu persis (waktunya), tapi ada kelengkapan dokumen yang tadi (Jumat) dilengkapi semuanya,” jelas pengacara FPI dan Rizieq Syihab, Sugito Atmo Pawiro, saat dihubungi, Jumat (21/6) malam.

Meski tak tahu persis kapan pengajuan perpanjangan SKT FPI, namun Sugito menyebut pengajuan itu telah dilakukan oleh Sekretariat DPP FPI.

“Kalau pengajuan administrasi kapan persisnya kapan saya kurang tahu. Ada tim yang bagian sekretariatan DPP FPI (yang mengajukan),” ungkap Sugito.

Terkait Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum menerima perpanjangan SKT FPI, Sugito menduga, ada keterlambatan pada bagian pendaftaran perpanjangan SKT.

“Kalau itu mungkin administrasinya saja, mungkin di bagian pendaftaran belum laporan ke Mendagri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut tidak ada konsekuensi atau batas waktu untuk perpanjangan SKT bagi FPI. Sebab, selama ini pemerintah juga tidak bisa proaktif untuk mendesak FPI mengajukan perpanjangan.

“Batas waktunya enggak ada. Ya kita tunggu aja. Dia mau daftar lagi apa tidak. Kan kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun dan berserikat,” terang Tjahjo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

“Tapi untuk berhimpun dan berserikat dia harus mengajukan (permohonan perpanjangan SKT). Bisa ke Kemenkumham, bisa ke Kemendagri, bisa gunakan akta notaris juga bisa,” tambahnya.[]

Sumber: KUMPARAN

Kubu Prabowo Desak Kepolisian Usut Bentrokan Massa di Yogyakarta

Jakarta, Widiynews.com – Massa yang diduga sebagai simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlibat bentrok dengan massa yang berada di depan Markas Front Pembela Islam, yang juga merupakan Posko Pemenangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jalan Wates Kilometer 8, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menanggapi itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kejadian tersebut, serta menangkap para pelaku lantaran diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, perbuatan diduga melanggar hukum tersebut telah dilakukan oleh massa yang mengenakan atribut salah satu partai dengan melakukan penyerangan dan perusakan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dua unit mobil Jeep FPI mengalami rusak pada kaca depan, pecah total, dan kaca spion sebelah kiri dilepas atau patah.

“Kita menuntut dan mendesak pihak kepolisian untuk menangani kasus ini secara profesional, karena ini adalah perbuatan kriminal penyerangan dan perusakan. Ada kerugian yang dialami oleh pihak BPN Prabowo-Sandi, maka kami minta pihak kepolisian segera menindaklanjutinya,” kata Ferdinand, Minggu malam, 7 April 2019.

Selain itu, menurut dia, jika pihak kepolisian tidak segera mengusut secara tuntas dan menangkap para pelaku bentrok yang terjadi sekitar pukul 11.00 WIB tersebut, maka dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Sebab, kejadian itu dikatakannya juga berpotensi besar berdampak terhadap masalah politik.

“Bisa menjadi lebih besar nanti eskalasinya kalau ini menjadi isu politik yang terus meluas. Maka kami tidak ingin ini menjadi masalah semakin melebar, biarkan ini menjadi dilokalisir untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang serupa,” tutur dia.

Sebelumnya, Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengungkapkan, siang tadi, Minggu 7 April 2019, ada kampanye pendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kulonprogo. Massa yang mengikuti kampanye ini jumlahnya cukup banyak. Namun, tidak disebutkan massa dari kubu mana yang dimaksud.

“Kebanyakan (massa) ini dari Sleman, Kota Yogya, dari Bantul, sehingga pergerakannya sangat panjang sekali. Pada saat berangkat tadi karena di dalam ini ada tempatnya FPI kemudian dari sana (massa) berhenti, dari dalam saling mengejek. Sempat terjadi gesekan tapi tidak jadi masalah. Sudah bisa dihalau,” kata Dofiri di lokasi.

Dofiri menerangkan, pihaknya tengah mengantisipasi massa yang pulang dari kampanye salah satu calon yang pulang dari Kulonprogo. Dofiri menyebut langkah ini sebagai antisipasi agar tak terjadi gesekan lagi.[]

Sumber: VIVA

Lewat Reuni 212, Pesan Habib Rizieq: Haram Hukumnya Memilih Pemimpin Penista Agama!

Pesan Habib Rizieq: Haram Hukumnya Memilih Pemimpin Penista Agama

Jakarta, Widiynews – Aksi damai Reuni 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Minggu 2 Desember 2018 berjalan lancar meskipun tidak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa hadir secara langsung.

Meski demikian, suara Habib Rizieq masih terdengar lantang dan tegas melalui pesan telekonferensi karena dirinya hingga kini masih berada di Mekkah, Arab Saudi.

Habib Rizieq berpesan kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia yang hadir dalam Reuni Akbar 212 di Monas agar dengan tulus menjalankan amanah perjuangan untuk perubahan. “Ini amanah perjuangan, bukan kampanye, bukan propaganda politik, bukan politisasi reuni. Yang saya maksud adalah ayo di Pilpres dan Pileg 2019 kita wajib berjuang bersama untuk perubahan,” kata Habib Rizieq.

Habib Rizieq: Jangan Pilih Capres dan Cawapres yang Diusung Partai Penista Agama

Pesan Habib Rizieq: Haram Hukumnya Memilih Pemimpin Penista AgamaAda satu pesan yang bahkan disebut secara berulang-ulang oleh Habib Rizieq. Dimana dalam pesan tersebut ia mengatakan, “Ingat semuanya sudah saatnya 2019 ganti presiden,” tegasnya melalui sambungan telepon yang disiarkan lewat pengeras suara.

Tak cukup sampai disitu, ia juga menegaskan kepada seluruh peserta Aksi 212 untuk jangan sampai memilih presiden yang olehnya disebut diusung oleh partai penista agama. “Haram memilih calon presiden dan calon legislatif yang diusung oleh partai pendukung penista agama,”

“Kami nyatakan tanpa sedikitpun kerugian bahwasanya di Pilpres 2019 haram kita pilih capres, caleg dari partai pendukung penista agama, partai yang justru anti-NKRI, dan anti-Kebhinekaan,” tegas dia.

Sebut dia lagi, mereka tidak mampu toleransi. Karena itu, saya ulangi, di Pilpres dan Pileg 2019 haram kita pilih Capres dan Caleg penista agama, anti-syariah, anti-Pancasila, Anti-NKRI, kebhinekaan dan UUD 45.

Pilihlah Capres dan Cawapres Hasil Ijtima Ulama

Pilihlah Capres dan Cawapres Hasil Ijtima UlamaMenurut Habib Rizieq Shihab perubahan di depan mata tidak lain dan tidak bukan pada 2019 adalah dengan ganti presiden. Dalam kesemaptan tersebut, ia berpesan kepada seluruh umat, ayo pilih capres dan cawapres hasil Ijtima Ulama. Caleg hanya dari hasil Ijtima Ulama yang siap bela bangsa, agama.

“Jangan hawatir kita ada di bawah panji Allah, yang diridoi Allah. Selama kita bersatu, kerja keras, maka kita tidak akan lepas dari janji Allah,” (viva)

Prabowo Subianto – Sandiaga Uno  dan Hasil Ijtima Ulama

Dalam sambungan telepon Habib Rizieq saat Aksi Reuni 2012, Habib Rizieq memang tidak menyebut nama, namun jika merujuk pada Ijtima Ulama maka calon yang dimaksud adalah Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Nama Prabowo pertama kali muncul dalam Ijtima Ulama yang digelar oleh Habib Rizieq pada Juli 2018. Dalam pertemuan yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa itu, muncul dua nama calon presiden plus pasangannya.

Dalam perjalanannya, Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai pasangannya. Ijtima Ulama pun berembuk dan memutuskan bakal mendukung pasangan ini. Mereka menerbitkan rekomendasi pada September 2018 yang berbunyi:

“Menetapkan Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden pemilihan presiden tahun 2019 dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden tahun 2019,” bunyi pakta integritas dalam poin pertama dan kedua yang diatur Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang penetapan Presiden dan Calon Wakil Presiden. (tempo)

Usai Diciduk FPI, Penghina Ustadz Abdul Somad Bakal Terima Hukum Adat Diusir dari Riau!

Ustadz Abdul Somat Diintimidasi, PKS Minta Pelaku Segera Diusut!

Pemilik akun facebook Joni Boyok penghina Ustadz Somad dinyatakan bakal menerima sanksi adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau dengan diusir dari kampung halaman.

Widiynews.com – Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan akan memberi sanksi adat kepada terduga pelaku penghinaan terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) di Media Sosial Facebook yakni atas nama akun Joni Boyok.

“Yang paling tinggi diusir dari Bumi Riau, sebulan atau setahunkah kita ada tahapannya. Tunggu rapat majelis kerapatan adat yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata Kepala Bidang Agama Islam LAM Riau, Gamal Abdul Nasir di Pekanbaru.

Penghina Ustadz Abdul Somad Bakal Terima Hukum Adat Diusir dari Riau

Dia mengatakan bahwa Bumi Riau mempersilakan semua orang datang, tapi beretikalah sebagai melayu yang identik dengan Islam. Jika ada orang yang menghujat dan membikin kekacauan maka hukum adat akan berbicara.

Usai Diciduk FPI, Penghina Ustadz Abdul Somad Bakal Terima Hukum Adat Diusir dari Riau!

Dia mencontohkan seperti di Aceh ada aturan adatnya yang tidak boleh melaut pada hari Jumat. Jika pergi melaut, maka ada sanksi adat yakni membayar. “Itu contohnya, tapi setiap daerah berbeda,” paparnya.

Ketua Bidang Hukum LAM Riau, Zulkarnain Nurdin menambahkan ada juga hukum adat bersifat sesuatu yang didamaikan. Contoh di Aceh lagi, kata dia hukuman terberat adalah tidak boleh ikut gotong royong. “Jadi hukum adat lebih kepada moralitas, sanksi sosial,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya terduga pelaku penghinaan UAS, Joni Boyok sudah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Rabu (5/9) malam. Front Pembela Islam Kota Pekanbaru secara persuasif meminta yang bersangkutan untuk diantarkan ke Polda Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau Apresiasi Upaya FPI

Zulkarnain mengapresiasi upaya FPI Pekanbaru atas kepedulian sosial menjaga harkat dan martabat ulama dengan persuasif mengantarkan pelaku ke Polda Riau. Jika tidak, mungkin saja akan ada aksi anarkis akibat tindakan yang melecehkan ulama tersebut.

“UAS Tokoh Ulama Riau banyak penggemar yang mencintai beliau. Ketika menerima hinaan itu, banyak yang emosi ingin mencari dengan kalimat nada kesal. FPI dengan pendekatan persuasinya sudah tepat,” ujarnya.

[artikel number=5 tag=”berita-viral,ustadz-abdul-somad,prabowo” ]

Karena kasus ini delik aduan, LAM melalui lembaga bantuan hukumnya telah melaporkan terduga pelaku penghinaan tersebut. Zulkarnain merasa berkepentingan karena UAS juga merupakan pengurus Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, apalagi sudah bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara.

“Kami sampaikan laporan pengaduan mewakili Ustadz Abdul Somad karena dia masih di Sulawesi Selatan,” kata, Zulkarnain.

Akhirnya Terkuak, Ternyata Ini Alasan Ketua Persekutuan Gereja Hadiri Milad FPI ke-19 !

Akhirnya Terkuak, Ternyata Ini Alasan Ketua Persekutuan Gereja Hadiri Milad FPI ke-19 !

Pendeta S Supit, selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menghadiri Milad FPI ke-19 yang berlangsung di stadiun Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Selatan Sabtu 19 Agustus 2017.

Widiynews.com – Kehadiran Pendeta S Supit pada Milad Front Pembela Islam (FPI) ke-19 mendatangkan rasa penasaran, tidak sedikit yang ingin tahu mengapa Pendeta S Supit menghadiri ormas yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu.

Usut punya usut, ternyata Pendeta S Supit mau menghadiri Milad FPI karena selama ini ia punya hubungan baik dengan FPI termasuk dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Bahkan, sang pendeta mengaku sangat mengenal dengan Habib Rizieq karena sering melakukan diskusi. Dalam setiap diskusi, tutur Pendeta S Supit, Habib Rizieq selalu mengedepankan melawan nilai-nilai kemungkaran ataupun hal-hal yang menjatuhkan kemanusiaan.

Menurutnya, kesan keras yang ada pada Habib Rizieq tidak seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang. “Di luar memang (Rizieq) ada terkesan keras, tetapi kalau saya lihat, saya kenal, ternyata tidak seperti yang diduga itu,” kata Supit

Supit menjelaskan, hubungan antara umat Kristen dan FPI dan Habib Rizieq sangat baik. Ia menceritakan, pada 13 tahun lalu, saat umat Kristen melaksanakan paskah Nasional pertama kali di Monas, Jakarta. “Kami melakukan silaturahim kepada Habib Rizieq, beberapa pendeta juga melakukan dialog dengan Habib. Saya bisa akrab bisa berbicara dengan Habib karena mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” kata dia.

Meski berdasarkan akidah dan iman, FPI dan umat Kristen berbeda, namun berdasarkan hakikat manusia, semuanya saling menghargai. Habib Rizieq menerima pandangan tersebut dan PGI.

Seperti diketahui, pada Milad FPI ke-19 itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh. Tidak hanya oleh Ketua PGI, namun juga dihadiri oleh Tommy Soeharto dan juga Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan.

 

Selain Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI DKI Juga Akan Dijemput Paksa Polda Metro Jaya Terkait Chat Mesum

Selain Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI DKI Juga Akan Dijemput Paksa Polda Metro Jaya Terkait Chat Mesum

Widiynews.com -Tidak hanya Ketua Front Pembela Islam alias FPI, Habib Rizieq Shihab yang akan dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan juga akan menjemput paksa Ketua FPI DKI Jakarta, Muchsin Alatas. Habib Rizieq dan Muchsin sama-sama telah dua kali mangkir dari panggilan polisi.

Argo menjelaskan, surat jemput paksa diterbitkan karena yang bersangkutan menghilang usai panggilan pertama. “Ketika penyidik berencana hendak memanggil Muchsin kembali, dia menghilang. Dua kali pemanggilan yang bersangkutan memilih mangkir,” tutur dia.

“Untuk Muchsin sudah dua kali dipanggil, nanti dikeluarkan surat perintah membawa juga dia,”

Dari terbitnya surat penjemputan ini, penyidik Polda Metro Jaya memiliki legalitas mencari, untuk kemudian membawa Habib Rizieq dan Muchsin. Meski demikian, sampai saat ini posisi Muchsin berada belum diketahui oleh penyidik Polda Metro. Argo menegaskan, jika posisi Muchsin sudah ditemukan maka akan dijemput paksa.

Seperti diketahui, Habib Rizieq Shihab dan Muchsin Alatas sama-sama akan diperiksa terkait kasus dugaan konten porn#grafi yang diduga dikirimkan oleh Habib Rizieq dan Ketua Umum Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein yang sebelumnya menjadi viral diberbagai media sosial.

Chat berbau mesum tersebut disebar luaskan dalam bentuk video berdurasi singkat yang di unggah oleh salah satu pemilik akun di YouTube. Dalam video tersebut juga memperlihatkan isi chat berbau mesum antara Habib Rizieq dan Firza Husein. Tak hanya itu, video pendek itu juga sempat menunjukkan beberapa foto Firza Husein sedang berbaring diatas kasur tanpa mengenakan pakaian dan juga ketika Firza Husein sedang mandi.

Habib Rizieq dan juga Firza Husein sebelumnya sempat membantah terkait video panas tersebut. Meski demikian, sejumlah barang bukti yang diduga mirip dengan foto yang ada didalam video tersebut sempat dibawa oleh penyidik Polda Metro guna dicocokkan keaslian video tersebut. Hingga kini, status Habib Rizieq dan Firza Husein masih sama-sama sebagai saksi.

Berita Terkini. Polisi Sebut Bentrok FPI dan Banser di Kramat Lontar Hanya Salah Paham ?

Berita Terkini. Polisi Sebut Bentrok FPI dan Banser di Kramat Lontar Hanya Salah Paham ?

Widiynews Berita Terkini. Polisi membantah telah terjadi bentrokan antara dua ormas Islam di Kramat Lontar, Jakarta Pusat, pada Senin (17/4/2017) malam lalu.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, insiden bentrokan yang terjadi antara FPI dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) itu hanya salah paham. Meski demikian, persoalan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

“Intinya begini, ada suatu kegiatan di sebuah rumah akan lakukan istighasah, ini hanya kesalahpahaman,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/4/2017).

Rumah tokoh NU (Nahdlatul Ulama) yang dijadikan tempat istighasah itu awalnya didatangi oleh Panwaslu Kecamatan Senen untuk memastikan bahwa tidak ada muatan politik dalam kegiatan keagamaan itu.

Namun, berita yang tersebar ke kalangan Banser bahwa ada upaya penghalangan oleh sekelompok massa. Sehingga ada belasan banser yang datang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Pasalnya, rumah itu bersebelahan dengan rumah salah satu tokoh ormas. Melihat kedatangan Banser menuju Kramat Lontar, warga sempat menganggap ada serangan dari Banser.

Padahal, belasan Banser tersebut hanya untuk memastikan informasi dari rumah salah satu tokoh NU di situ. Anggot Banser pun memilih mundur lantaran ada sekelompok massa yang tidak dikenal datang dan menyerang.

Argo menjelaskan, bentrokan itu kini telah berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Dia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. “Sudah kita koordinasikan, sudah kita selesaikan,” tuturnya.

Argo juga menegaskan tidak ada penyerangan antarwarga dalam insiden tersebut. “Nggak ada (penyerangan),” tegas Argo.

Berita Terkini. Ini Alasan Habib Rizieq Shihab FPI dan GNPF-MUI Tak Ikuti Aksi 212 Jilid 2

Berita Terkini. Ini Alasan Habib Rizieq Shihab FPI dan GNPF-MUI Tak Ikuti Aksi 212 Jilid 2. Forum Umat Islam atau FUI akan kembali turun ke jalan. Rencananya, FUI akan menggelar aksi yang melibatkan puluhan ormas Islam di depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Selatan pada 21 Februari 2017.

Unjuk rasa yang dilabeli dengan sebutan aksi 212 itu akan menuntut penonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara penodaan agama.

Terkait aksi tersebut, Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam aksi 212 nanti. Tak hanya Habib Rizieq, ormas GNPF-MUI serta FPI pun dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Pengacara GNPF-MUI, Kapitra Ampera.

“Dalam aksi 212, 21 Februari 2017 pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan,” ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).

Diketahui sebelumnya, beberapa waktu Habib Rizieq telah menjalani pemeriksaan terkait kasus penodaan Pancasila di Polda Jawa Barat. Begitu pula dengan orang kepercayaannya, Munarman yang harus berurusan dengan Polda Bali karena dituding telah menodakan agama.

Dua kasus ini pun kemudian dikait-kaitkan dengan alasan keduanya yang enggan mengikuti aksi damai pada 21 Februari 2017 nanti. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kapitra mengatakan kasus yang menimpa Habib Rizieq dan Munarman tidaklah menjadi alasan FPI dan GNPF-MUI tak ikut aksi damai tersebut. Menurut Kapitra, keduanya memang ingin cooling down.

“Massa secara tidak disadari termobilisasi sendiri, dan ini kan kalau massanya besar menimbulkan interpretasi yang lain. Kita ingin menjaga situasi yang sudah kondusif dan damai ini,” ujar Kapitra di Masjid All Ittihaad, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2017.

Kapitra juga tak yakin jika aksi damai 212 terkait dengan urusan Pilkada. “Kalau kita mau terlibat dalam agenda pilkada, mungkin nomor dua sudah kalah. Malah dia menang di Petamburan, karena kita tidak terlibat, tidak konsen disitu. Karena kita konsen di penegakan hukum saja,” tutur Kapitra.

Meski kedua ormas itu bakal absen, namun Kapitra menegaskan bahwa aksi 212 tersebut tidak akan ditunggangi dengan kepentingan politik seperti yang telah beredar isu di media sosial. Aksi tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasi. “Aksi yang dilakukan FUI itu hanya penyampaian aspirasi penegakan hukum tidak ada agenda politik di situ agar ada Justice for All. Menyampaikan fenomena hukum tidak agenda lain tidak agenda politik ini kegiatan damai,” kata Kapitra.

Berita Terbaru Hari Ini: Menjelang Siang, Massa Peserta Aksi 112 Berdatangan Memadati Masjid Istiqlal

Berita Terbaru Hari Ini: Menjelang Siang, Massa Peserta Aksi 112 Berdatangan Memadati Masjid Istiqlal. Masyarakat muslim yang bergabung bersama ribuan lainnya dari ormas Forum Umat Islam (FUI) dan juga Front Pembela Islam terlihat mulai memadati masjid Istiqlal hari ini, Sabtu 11 Februari 2017. Mereka hadir untuk mengikuti aksi 112 yang rencananya akan diisi dengan sejumlah kegiatan ibadah seperti Dzikir dan Do’a bersama.

Sejak pukul 07.00 pagi ini, satu persatu massa yang baru datang langsung memasuki area Masjid Istiqlal dari berbagai arah, baik dari sisi pintu masuk dekat Kantor Pertamina, Stasiun Juanda dan Lapangan Banteng.

Massa tersebut tidak hanya dari Ibu Kota saja, tetapi ada yang juga datang dari daerah luar Jakarta seperti Depok dan juga Tengerang serta beberapa daerah lainnya. Kehadiran mereka kali ini semakin menambah padatnya jumlah massa Aksi 112 di Masjid Istiqlal.

Jika sebelumnya, massa hanya terlihat dibagian dalam dan teras masjid, justru menjelang siang ini halaman masjid terlihat sudah penuh dipadati oleh massa yang baru ikut bergabung dalam aksi tersebut. Dzikir dan do’a bersama di Masjid Istiqlal dimulai usai jamaah atau massa melaksanakan sholat Shubuh. Kegiatan ini diawali dengan mendengarkan tausyiah dari Ustadz Arifin Ilham.

Setelah Arifin menyampaikan pesan keagamaan, aksi 112 di Istiqlal dilanjutkan dengan tausyiah dari Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Zaitun Rasmin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan lainnya.

Jalan-jalan yang berada disekitar Masjid Istiqlal ditutup karena digunakan sebagai lahan parkir kendaraan yang digunakan oleh para peserta aksi, salah satunya Jalan Medan Merdeka Timur.

Para pengguna kendaraan dari arah Tugu Tani yang hendak mengarah ke Pasar Baru tampak diminta oleh polisi yang berjaga untuk memutar balik di depan Gambir untuk mencari jalan alternatif.

Berita Terkini: Polisi Himbau Ceramah Aksi 112 di Masjid Istiqlal Jangan Disisipi Politik

Berita Terkini: Polisi Himbau Ceramah Aksi 112 di Masjid Istiqlal Jangan Disisipi Politik. Massa dari Ormas Forum Umat Islam (FUI) membatalkan aksi longmarch unjuk rasa 11 Februari 2017 dan memilih diisi dengan kegiatan berdo’a bersama di Masjid Istiqlal.

Pihak kepolisian pun menghimbau agar ibadah yang dilakukan secara bersama-sama itu tidak dikaitkan dengan kegiatan politik. “Sudah disampaikan sama imam besar enggak boleh ada kaitannya dengan politis, agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik. Imam besar masjid sudah menyampaikan,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mi Iriawan, Jumat (10/2/2017).

Iriawan juga menambahkan, massa diharapkan tidak memaksa kehendak para pemilih untuk memilih pasangan calon gubernur dalam kegiatan keagamaan tersebut. “Itu (menyuruh untuk memilih pasangan tertentu) tidak boleh, makanya nanti tidak boleh dilakukan (ceramah berbau politis),” sambungnya.

Berdasarkan keterngan Iriawan, Imam Besar Masjid Istiqlal tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti apabila dalam kegiatan keagamaan tersebut diselipi dengan ceramah berbau politisi. “Nanti imam besar akan menindaklanjuti di sana, dan sebelum ceramah kami yakin imam besar (masjid Istiqlal) sudah bicara,” tambahnya.

Kegiatan ibadah adalah hak setiap para pemeluk agama. Sehingga tidak perlu ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Berbeda dengan aksi turun ke jalan, massa harus mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa. “(Kegiatan di) masjid enggak usah, masjid enggak usah ada pemberitahuan, hak untuk ibadah di sana,” tandasnya.