Jokowi Minta TNI dan Polri Tindak Tegas Aparat Rasis ke Mahasiswa Papua

Jokowi Minta TNI dan Polri Tindak Tegas Aparat Rasis ke Mahasiswa Papua

Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau ada aparat yang nyata-nyata rasis kepada mahasiswa Papua, tindak enggak ada alasan.

JAKARTA, Widiynews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Panglima TNI dan Kapolri menindak tegas oknum aparat keamanan yang bersikap rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Menurut Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, hal ini disampaikan Presiden kepada Panglima TNI, Kapolri, dan juga Menkopolhukam Rabu (21/8) malam.

“Ya saya pikir harus dilakukan upaya penegakkan (hukum). Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan,” jelas Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/8).

Ia menegaskan, tindakan rasis tak dibenarkan terjadi terhadap siapapun. Menurutnya, oknum yang diduga melakukan rasisme tersebut tak memahami situasi lingkungan yang dinamis.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur berjanji akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menegaskan, tak ada anggota polisi di Surabaya maupun di Jawa Timur yang melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

“Tidak ada kepolisian yang melabelkan seseorang, entah itu dengan labeh hewan atau apa. Kalau ada slentingan dari OKP tertentu. Ya akan kita lakukan penyelidikan,” jelas dia.

Dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya itu memicu aksi protes di Papua dan Papua Barat. Aksi tersebut bahkan diwarnai kericuhan.[ro]

Menteri Muda Kabinet Baru, Jokowi: Usianya Dibawah 35 Tahun

Menteri Muda Kabinet Baru, Jokowi: Usianya Dibawah 35 Tahun

JAKARTA, Widiynews.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma’ruf Amin.

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

“Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Baca: Kabinet Baru Jokowi, Menteri Muda Sampai Waktu Pengumuman, Ini Bocorannya!

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya.

Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

“Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya,” ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

“Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat,” katanya.

Jokowi sebelumnya juga telah mengungkapkan ingin ada anak- anak muda yang menjadi menteri di kabinet periode keduanya.

Menurut Jokowi, ia tak hanya akan mempertimbangkan anak-anak muda yang berasal dari kalangan profesional, tapi juga partai politik.

“Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga,” kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jokowi mengaku sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri. Ia berharap ada nama-nama politisi muda dari sejumlah nama yang diusulkan.

“Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan enggak apa-apa, wong minta saja,” kata dia.

Di sisi lain, Jokowi juga akan mencari anak-anak muda dari kalangan profesional. Ia juga menilai saat ini banyak anak muda yang hebat di berbagai bidang.

“Kalau enggak ada dari partai, kita cari sendiri dari profesional. Profesional muda kan banyak banget,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.[]

Sumber: KOMPAS

Kabinet Baru Jokowi, Menteri Muda Sampai Waktu Pengumuman, Ini Bocorannya!

Kabinet Baru Jokowi, Menteri Muda Sampai Waktu Pengumuman, Ini Bocorannya!

JAKARTA, Widiynews.com – Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Namun Presiden Jokowi sudah memberi sejumlah bocoran mengenai kabinet baru yang akan membantunya di periode kedua nanti.

Bocoran itu disampaikan Jokowi saat makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) kemarin. Berikut rangkuman buka-bukaan Jokowi soal kabinet barunya:

1. Nomenklatur Baru

Jokowi mengatakan, dirinya akan membentuk duakementerian baru di kabinet periode keduanya. Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

“Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Selebihnya bisa diatur dengan perpres,” ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore.

Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak,” kata Jokowi.

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik. Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

“Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen,” kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen. Selain mengungkap gambaran komposisi kabinetmendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik

Berbeda dengan saat ini, dimana Jaksa Agung merupakan mantan kader Partai Nasdem.

“(Jaksa Agung) tidak dari partai politik,” kata Jokowi.

Usai menghadiri HUT Pramuka di Cibubur, Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak. Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

“Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

3. Menteri Muda

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma’ruf Amin.

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

“Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

“Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya,” ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

“Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat,” katanya.

4. Waktu Pengumuman

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai. Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

“Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan,” kata dia.

Jokowi mengaku belum bisa memastikan waktu pengumuman karena harus melihat dan menunggu momentum yang tepat.

“Ya kita melihat momentumnya melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihat,” kata dia.

Ia menyadari masyarakat umum sudah tak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Begitu juga para pelaku pasar.

“Kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tetapi ini tetep masih kita hitung,” kata dia.[]

Sumber: KOMPAS

Sripeni Inten Cahyani, Plt Perempuan Pertama PLN yang Disemprot Jokowi

Sripeni Inten Cahyani, Plt Perempuan Pertama PLN yang Disemprot Jokowi

Widiynews.comSejumlah kota besar, sebut saja Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan wilayah sekitar mendadak mati lampu massal karena mati listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019 kemarin.

Meski sempat nyala beberapa jam setelah mati, namun seharinya listrik kembali mati. Tak ayal, hal ini membuat Presiden Jokowi menyemprot jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang saat ini dipimpin oleh Sripeni Inten Cahyani.

Jokowi langsung menuju kantor PLN bersama sejumlah menteri pada Senin pagi 6 Agustus 2019 atau satu hari setelah mati listrik massal. Jokowi mengaku kecewa berat dengan kinerja perusahaan berlogo setrum warna merah itu.

Jokowi menilai PLN lamban dalam mengatasi masalah listrik yang mengakibatkan kerugian banyak pihak. Bahkan, Jokowi mengaku tak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Sripeni Inten yang menurutnya sulit dipahami karena sangat teknis.

Jokowi bahkan mengultimatum PLN supaya kejadian buruk ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Diketahui, Sripeni sendiri baru saja dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN beberapa hari sebelumnya. Berikut 4 fakta Plt perempuan PLN yang disemprot Jokowi karena listrik padam secara massal kemarin.

1. Baru Banget Jadi Plt Dirut PLN

Sripeni baru banget dilantik sebagai Plt Dirut PLN pada Jumat, 2 Agustus 2019, menggantikan Djoko Raharjo Abumanan yang merupakan Plt Dirut PLN sebagai pengganti Sofyan Basir yang lagi terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi baru tiga hari menjabat bos perusahaan setrum, perempuan kelahiran Pati, 7 Oktober 1968 ini harus menghadapi listrik mati berjam-jam di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya pada Minggu, 4 Agustus 2019.

2. Rangkap Jabatan

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tahun 2019, Sripeni tak cuma diangkat menjadi Plt Dirut PLN, tapi juga merangkap jabatan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Sementara Djoko Raharjo sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2.

Jebolan strata I Teknik Kimia Universitas Diponegoro, starta 2 Manajemen di STM PPM dan Program Doctor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti ini pun baru menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN pada Mei 2019 lalu. Sebelum itu, dia adalah bos di salah satu anak perusahaan PLN, yakni Indonesia Power.

3. Dirut Perempuan Pertama PLN

Sripeni merupakan dirut perempuan pertama di perusahaan listrik pelat merah. Kursi orang nomor satu PLN sebelumnya selalu ditempati oleh pria. Pada tahun 1979, Dirut PLN pertama dijabat oleh Suryono hingga terakhir Sofyan Basir yang mundur dari jabatannya pada 29 Mei 2019 karena tersangkut kasus suap PLTU Riau-1.

4. Disemprot Jokowi

Baru menjabat tiga hari sebagai bos PLN, Sripeni dan direksi PLN lainnya langsung disemprot Jokowi karena pemadaman listrik di Jabodetabek dan sebagian wilayah Pulau Jawa selama berjam-jam. Penjelasan Sripeni yang terlalu teknis dan mengaku pihaknya tak sigap dalam menyelesaikan masalah membuat Jokowi kecewa.

Usai Jokowi mengungkapkan kekecewaannya, Sripeni sempat memberikan penjelasan singkat. Jokowi pun meninggalkan kantor pusat PLN, menuju Istana Merdeka ketimbang melakukan video conference dengan beberapa pembangkit. (viv)

Jokowi Segera Umumkan Nama Provinsi Pengganti Jakarta

Jokowi Segera Umumkan Nama Provinsi Pengganti Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan pemindahan Ibu Kota RI sebagai pengganti Jakarta. Menurut informasi, pengumuman tersebut akan dilakukan Jokowi pada Agustus 2019. Sayangnya, belum jelas detail nama provinsi serta tanggal yang dipilih Jokowi.

Dalam rapat yang digelar secara terbatas di Kantor Presiden, Jokowi menyebutkan sudah mengantongi secara detail lokasi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota RI yang baru. Meskipun, menurutnya belum 100 persen.

“Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan di Kalimantan. Provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi,” ujar Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas, Selasa 6 Agustus 2019 dilansir dari Detik.com.

Banyak kajian yang harus didetailkan. Baik dari sisi kebencanaan, ketersediaan air, hingga soal sosio politik serta faktor pertahanan dan keamanan negara.

“Banyak pilihan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bappenas, PU, baik itu di Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan nanti setelah dipaparkan detail akan segera diputuskan,” tutur Jokowi.

Usai rapat, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, di mana lokasinya masih akan menunggu keputusan Presiden Jokowi.

“Sebentar lagi Presiden akan mengumumkan lokasi detailnya,” kata Bambang dalam keterangan persnya di Istana.

Bambang enggan menyebut lokasi pastinya. Karena biar Presiden yang menyampaikan.[]

Rocky Gerung: Kita Diarahkan untuk Menganggap 212 Musuh Negara

Rocky Gerung: Kita Diarahkan untuk Menganggap 212 Musuh Negara

Rocky Gerung mengingatkan agar Presiden Jokowi memahami keberadaan kelompok 212 dengan utuh. Secara tidak sadar, kata dia, publik sudah memberi cap buruk kepada kelompok tersebut.

Widiynews.com – Pengamat politik, Rocky Gerung, memandang banyak pihak termasuk elite-elite politik salah memandang keberadaan kelompok 212.

Kelompok yang belakangan aktif sebagai gerakan politik itu, dinilai bukan sekadar pendukung salah satu calon kontestasi Pemilu.

Lebih jauh, Rocky menyatakan, 212 adalah sejarah yang berulang, di mana sebelumnya pernah ada Piagam Jakarta.

“Seolah 212 itu adalah permainan kemarin sore. Saya tidak melihat itu. Saya menangkap, ada roh yang jujur pada gerakan itu. Lepas dari kontroversinya,” kata Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 30 Juli 2019.

Rocky menyatakan, gerakan 212 yang pernah populer pada Pilkada Jakarta adalah sebuah teks sosial. Berbagai kelompok disatukan untuk berimajinasi tentang bangsa ini.

Kata dia, telah lama Indonesia, berdebat tentang dasar negara yang tak kunjung selesai.

“Ngaconya adalah, seluruh konsep bernegara itu lalu disederhanakan sebagai ancaman, bahkan disebut istilahnya teroris. Dan, Presiden menyebutkan itu secara insinuatif,” paparnya.

“Saya ingin Presiden membaca teks sosial kita sebagai catatan historis. Supaya, dia tidak menjadi corong dari kepongahan global, atau kedunguan lokal dalam membaca politik. Itu yang bikin jengkel hari ini. Jadi, sinopsis kita diarahkan untuk menganggap 212 ini musuh negara,” katanya.[vv]

Fahri Hamzah: Jokowi Terlalu Kuat, Dia Tidak Bisa Dijatuhkan

Fahri Hamzah: Jokowi Terlalu Kuat, Dia Tidak Bisa Dijatuhkan

Fahri Hamzah mengatakan Presiden Jokowi sangat kuat, dia tidak bisa dijatuhkan. Jokowi selama ini ditakut-takuti akan dijatuhkan pemerintahannya oleh parlemen.

Widiynews.com – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, posisi Joko Widodo sebagai Presiden terlalu kuat, jika ada sekelompok pihak nanti berniat menjatuhkan kepala negara di tengah perjalanan pemerintahan mendatang.

“Karena itu, seorang Presiden kuat sekali. Sangat kuat. Dan, oposisinya dalam sistem presidensialisme, oposisinya juga langsung dipilih oleh rakyat berupa anggota DPR,” kata Fahri di acara diskusi Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam, 30 Juli 2019.

Fahri menambahkan, oposisi di sistem presidensial sudah menjadi tugasnya parlemen atau DPR yang juga dipilih oleh rakyat.

Yang menjadi persoalan, kata dia, Presiden selama ini ditakut-takuti akan dijatuhkan pemerintahannya oleh parlemen.

“Pertama itu tidak boleh. Presiden terlalu kuat, dia tidak bisa dijatuhkan. Tidak ada alasan politik menjatuhkan Presiden,” kata dia.

Inisator ormas Garbi itu bilang, Presiden dapat dijatuhkan, manakala terjadi pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran hukum, dan tindakan pidana berat lainnya.

Menurut dia, dengan kekuatan besar Presiden itulah, Jokowi seharusnya fokus bekerja untuk masa tugasnya lima tahun mendatang.

Kritiknya itu pun, kata Fahri, dimaksudkan memberi tenaga baru kepada Jokowi, karena banyaknya tantangan ekonomi ke depan.

“Kerjakan semua PR (pekerjaan rumah) yang kita punya ini. Sekarang waktunya, tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu kabinet baru untuk memecat menteri yang memang tidak becus, yang punya banyak masalah. Tidak perlu menunggu. Sekarang waktunya, itu presidensialisme,” tegasnya.[vv]

Fix! Final Keputusan Jokowi, Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan

Fix! Final Keputusan Jokowi, Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan secara pasti wilayah Kalimantan mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Widiynews.com – Pemerintah memastikan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan. Wilayah ini dinilai memiliki sarana dan prasana serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk ibu kota baru.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata memastikan, ibu kota negara akan di Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota juga akan berdampak signifikan ke seluruh sektor di Kalimantan.

Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana, Kalimantan menjadi pilihan agar ibu kota berada di tengah, Indonesia-sentris, dan seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan secara pasti wilayah Kalimantan mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

“Di mana pun nanti ibu kota baru akan terpilih, Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signifikan. Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan ibu kota dan melakukan modeling. Ada tiga kandidat, yaitu: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Pemindahan ibu kota diperkirakan dapat mendorong ekonomi di Kalimantan. Menurut Rudy, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan berdampak pada lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan serta menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain.

“Keterkaitan ekonomi ibu kota baru dengan provinsi lain juga akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk badan otoritas yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendanaan bagi proyek-proyek kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik,” tambah Rudy.

Sarana utilitas yang dibutuhkan Ibu Kota Negara terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan, dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa), dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang. Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

Presiden RI Joko Widodo nantinya akan menentukan lokasi ibu kota baru pada tahun ini. Targetnya, groundbreaking ibu kota baru dilaksanakan pada 2021, dilanjutkan setidaknya pemindahan setidaknya kawasan inti pada 2024.

“Jadi, di mana pun nanti diputuskan oleh Presiden, dampaknya akan sangat besar baik. Once in a lifetime, kesempatan kita memiliki sebuah representasi identitas bangsa,” tambahnya.[kmp]

Bocoran Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Banyak yang Muda-Muda

Bocoran Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Banyak yang Muda-Muda

Dalam pembentukan kabinet baru Jokowi mengaku hingga saat ini masih terus mengumpulkan nama yang memang akan masuk sebagai pembantunya.

Widiynews.com – Presiden Jokowi masih terus mengumpulkan nama-nama calon menteri yang bakal masuk dalam kabinet baru pemerintahan Jokowi-Amin. Beberapa kali, susunan kabinet baru memang telah beredar ke publik. Namun, nama itu selalu dibantah pihak-pihak terkait sebagai berita bohong alias hoax.

“Bentukan kabinet belum. Tapi ini mulai masuk nama-nama (calon menteri),” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di rumah makan ayam goreng Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu, 28 Juli 2019.

Semakin banyak mengumpulkan pilihan-pilihan, menurut Jokowi akan semakin baik.

“Semakin banyak pilihan akan semakin banyak alternatif dan semakin baik. Memilihnya akan menjadi semakin mudah,” ujarnya.

Baca juga: Kabinet Kerja Jilid II, Ini Daftar Calon Menteri dari Partai yang Disodorkan ke Jokowi

Hanya saja, ketika disinggung mengenai perampingan kabinet, ia mengungkapkan belum sampai memikirkan hal tersebut. Meski demikian, dalam kabinetnya yang baru nanti akan lebih penuh dengan warna.

“Akan banyak yang muda-muda. Sekali lagi, perkembangan dunia yang dinamis yang perlu direspons secara cepat, perlu energi yang energik,” katanya.

Secara dinamis, pembentukan kabinet memang memunculkan gesekan politik. Tidak cuma di kalangan partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, gesekan bahkan terjadi hingga partai-partai bekas koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Salah satu partai anggota koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf yang kencang menyuarakan jatah kursi menteri adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum pilpres digelar, PKB sudah terang-terangan meminta jatah sebanyak 10 kursi menteri. Belakangan, PKB berencana menyodorkan 34 nama kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, mereka mereka menyerahkannya pada Jokowi untuk menyaringnya.

Tidak hanya PKB yang getol meminta jatah kursi menteri. Partai lain sesama anggota koalisi Jokowi-Ma’ruf juga merasa lebih berhak mendapat jatah lebih banyak karena menilai punya suara yang lebih besar daripada PKB misalnya Partai Golkar.

Ayo Baca: Keppres Amnesti Baiq Nuril Diteken Jokowi Hari Ini

Bahkan yang terbaru, mereka minta tambahan jatah menteri. Memang saat ini, partai berlambang pohon beringin itu menduduki kursi Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, dan Menko Maritim. Nah, untuk kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua lima tahun mendatang, mereka minta agar jumlah itu ditambah.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengakui telah menyiapkan lima kader, untuk diajukan sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Lima nama tersebut adalah dirinya sendiri, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Mundzir, Zainuddin Amali, dan Dedi Mulyadi.[viva]

Keppres Amnesti Baiq Nuril Diteken Jokowi Hari Ini

Keppres Amnesti Baiq Nuril Diteken Jokowi Hari Ini

DPR telah menyetujui amnesti Baiq Nuril lewat rapat paripurna pada Kamis (25/7) yang lalu. Pertimbangan itu kemudian diserahkan ke Istana dan diajukan ke Presiden Jokowi pada akhir pekan.

Widiynews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima pertimbangan DPR terkait amnesti untuk Baiq Nuril. Jokowi akan menandatanganinya hari ini.

“Ya Insyaallah lah. Bapak Presiden kan hari ini juga mau perjalanan ke luar kota. Jadi Insyaallah hari ini sudah ditandatangani beliau. Kita tunggu saja,” kata Mensesneg Pratikno di kantornya, Senin (29/7/2019).

“Kan weekend kami baru ajukan. Pokoknya hari ini kami ajukan kepada Pak Presiden, hari ini pula Insyaallah ditandatangani beliau,” ucapnya.

Pratikno mengatakan belum ada rencana Jokowi akan bertemu Baiq Nuril usai amnesti diteken. Tapi dia menegaskan bahwa amnesti ini adalah bukti Jokowi mendengarkan suara masyarakat.

“Ini keadilan bukan hanya keadilan normatif ya, rasa keadilan. Pak Presiden kan sangat concern terhadap ini. Bukan semata-mata tekstual hukum namun rasanya itu ya. Rasa keadilan masyarakat yang harus kita hargai. Keadilan substantif,” ujar Pratikno.

Sebelumnya diberitakan, saat DPR menyetujui amnesti untuknya, Baiq Nuril menangis bahagia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada anggota DPR RI,” kata Baiq di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).[dtk]

Ngabalin: Kalau FPI Tak Bertentangan Asas Negara, Kenapa Tidak?

Saat ini FPI masih berproses terkait izin ormas. Izin FPI sendiri sudah habis sejak 20 Juni 2019. Lantas bagaimana kelanjutannya?

Widiynews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ormas FPI bisa saja dilarang jika bertentangan dengan ideologi bangsa. Pihak pemerintah menepis pernyataan Jokowi menjurus ke islamofobia.

“Nggak, yang orang selalu menganggap pemerintah islamofobia itu, ya tentu kita mau supaya kawan-kawan itu segera move on. Karena tidak ada orang yang melakukan perlawanan terhadap hukum hukum dan ajaran Islam di negeri ini,” ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Minggu (28/7/2019) malam.

Ngabalin mengatakan, ormas apa saja yang bertentangan dengan Pancasila pasti akan dibubarkan pemerintah. Ia memberikan contoh pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI.

“Organisasi apa saja yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara bertentangan dengan Pancasila , baik ruh dan pergerakannya bertentangan dengan asas negara, itu wajib, tidak ada cerita.HTI menjadi bukti penting dalam sejarah RI,” sebutnya.

Saat ini, FPI masih berproses terkait izin ormas.Izin FPI sendiri sudah habis sejak 20 Juni 2019.

“Kan nanti presiden akan mendapatkan laporan dari Mendagri, Menkumham terkait dengan status dan kedudukan organisasi itu (FPI) mengenai pasal , tujuan, dan haluan dasar organisasi kan. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan asas negara, ya no problem,” kata Ngabalin.

Sebelumnya, FPI menuding ada ‘kepentingan politik’ yang membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas belum mereka kantongi. FPI tak sependapat jika alasan yuridis disebut menjadi penyebab SKT Ormas belum mereka dapatkan.

“Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada,” kata pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Minggu (28/7).[dtk]

Dua Putra Presiden Jokowi Masuk Bursa Wali Kota Solo

Dua Putra Presiden Jokowi Masuk Bursa Wali Kota Solo

Jakarta, Widiynews.com – Putra pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berprofesi sebagai pengusaha Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Solo untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Hal ini diungkapkan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

“Ini sesuai dengan hasil survei yang kami lakukan,” kata Ketua Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suwardi di Solo, Kamis (25/7/2019).

Selain Gibran, putra bungsu presiden ke-7 Republik Indonesia, Kaesang Pangarep, juga masuk dalam bursa tersebut. Ia menyebutkan ada 96 titik lokasi survei dengan delapan responden di masing-masing titik.

“Jumlah total kuesioner yang kami sebarkan ada 768. Akan tetapi, yang dua tidak bisa dianalisis sehingga dibuang. Jadi, ada 766 yang kami uji sampel dengan margin error 4 persen,” katanya.

Survei tersebut menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Dari kategori popularitas, nama Gibran muncul dengan angka popularitas tertinggi.

“Dari total jumlah responden, 90 persennya mengenal Gibran,” katanya.

Selain itu, dengan angka yang sama juga muncul nama Achmad Purnomo. Sebagaimana diketahui, saat ini Achmad Purnomo menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo.

“Di urutan ketiga adalah Kaesang dengan persentase popularitas 86 persen dan di urutan keempat ada nama Teguh Prakosa yang merupakan Ketua DPRD Kota Surakarta dengan angka 49 persen,” katanya.

Sementara itu, dari sisi kategori akseptabilitas, Achmad Purnomo menempati peringkat tertinggi dengan persentase 83 persen, diikuti Gibran 61 persen, dan Teguh 49 persen.

Dari segi elektabilitas, Achmad Purnomo masih menempati urutan pertama dengan angka 38 persen, urutan kedua ada Gibran dengan 13 persen, berikutnya Teguh Prakosa dengan angka 11 persen.

Selain empat nama tersebut, survei juga memunculkan beberapa nama tokoh lain di Kota Solo, di antaranya Ketua Kadin Gareng S. Haryanto, Pengasuh Pondok Pesantren Al Quraniy K.H. Abdul Kharim atau Gus Kharim, mantan Rektor UNS Ravik Karsidi, pengusaha Slamet Rahardjo, Ketua Tim Pemenangan Daerah Jokowi-Maruf Her Suprabu, dan akuntan publik Rachmad Wahyudi.

Suwardi mengatakan bahwa nama-nama tersebut muncul berdasarkan forum diskusi kelompok yang juga melibatkan tokoh-tokoh lintas bidang di Kota Solo, di antaranya budayawan dan politikus.[]

Sumber: ANTARA

Koalisi Plus-plus ‘Moeldoko’, TKN: Prabowo-Mega Bertemu, Koalisi Bisa Bertambah

Koalisi Plus-plus 'Moeldoko', TKN: Prabowo-Mega Bertemu, Koalisi Bisa Bertambah

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan bisa saja parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf akan bertambah usai bertemunya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

Widiynews.com – Wakil Ketua TKN yang juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bicara soal ‘koalisi plus-plus’ yang bisa saja terbentuk. Hal tersebut dinilai sebagai pesan pendahuluan tentang kemungkinan adanya partai politik lain yang bergabung di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau Pak Moeldoko sudah menyampaikan itu berarti ini menjadi pesan pendahuluan. Pasti semua akan dijelaskan kepada partai koalisi,” kata Wakil Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, Kamis (25/7/2019) malam.

Dia mengatakan secara khusus, belum ada pemberitahuan soal ada tidaknya parpol lain yang akan bergabung ke KIK. Rofiq meyakini parpol yang saat ini ada di KIK akan mendukung kebijakan Jokowi.

“Kita mendukung kebijakan yang terbaik yang akan dilakukan oleh Pak Presiden,” ucapnya.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan bisa saja parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf akan bertambah. Dia kemudian menyinggung pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto

“Dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa saja ke depan koalisi akan bertambah,” ujar Ketua DPP PKB ini.

Menurut Karding, bertambah tidaknya anggota koalisi tergantung pada kesepakatan politik di KIK dan kesediaan parpol yang nantinya diajak bergabung. Dia menyebut ucapan Moeldoko soal ‘koalisi plus-plus’ merupakan sebuah kemungkinan yang bisa terjadi.

“Tergantung pada kesepakatan politik yang ada di KIK sekaligus juga arahan politik dari Pak Jokowi dan juga kalau ada di antara BPN itu yang mau bergabung,” ujar Karding.

Wacana pembentukan ‘Koalisi plus-plus ini awalnya disampaikan oleh Moeldoko saat bicara tentang rencana pembubaran TKN. Dia mengatakan KIK yang merupakan koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres sudah cukup baik namun tak tertutup adanya tambahan parpol lain.

“Koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan gitu. Jadi bukan hotel aja yang plus-plus,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7).

“Ya bisa aja koalisi yang kemarin terbangun lalu ada tambahan lagi, itu namanya plus-plus,” jelas Moeldoko.[dtk]

Jokowi Batal Bertemu Prabowo dan Megawati Hari Ini

Jokowi Batal Bertemu Prabowo dan Megawati Hari Ini

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto ini semula dibocorkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.

Widiynews.com – Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa Jokowi tidak akan ikut dalam pertemuan. Terkait pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono enggan merinci lebih jauh.

Dia hanya menuturkan bahwa tempat pertemuan tengah diatur oleh ketiga pihak. “Kita doakan aja semoga terwujud semua sesuai kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia yang Indah dan Damai menuju masyarakat Adil makmur. Sehingga tidak adalagi kebencian Dan permusuhan antar anak Bangsa,” ucap Arief.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga membenarkan bakal ada pertemuan elite partai politik. Namun, menurut Hasto, tak ada Jokowi dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, yang akan bertatap muka hanya Megawati dan Prabowo.

“Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin,” kata Hasto.

Politisi senior PDI-P yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut memastikan Presiden Jokowi tak ikut dalam pertemuan yang rencananya berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

“Pertemuan siang ini Bu Mega dengan Pak Prabowo,” kata Pramono.

Pramono enggan menjelaskan lebih jauh alasan Presiden Jokowi tak ikut dalam pertemuan. Namun Presiden pada pagi sampai siang ini memang memiliki agenda kenegaraan, yakni menyambut Putra Mahkota Abu Dhabi His Royal Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Jokowi sendiri sebenarnya baru saja bertemu empat mata dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

Hasto Kristiyanto meminta pertemuan Megawati dan Prabowo yang pernah berduet di pilpres 2009 ini tak dikaitkan dengan pembentukan koalisi. Sebab, terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden Jokowi dengan seluruh ketum parpol pengusung.

Pertemuan hari ini, sambung Hasto, menunjukkan persahabatan antara Megawati dan Prabowo meskipun keduanya berbeda sikap politik.

“Pada saat kampanye pilpres pun, hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo berjalan baik, saling menghormati dan tidak pernah terlontar hal-hal yang membuat adanya jarak,” tutur Hasto.

Pada awal Januari lalu, di tengah panasnya situasi pilpres, Megawati sempat mengenang persahabatannya dengan Prabowo. Ia menceritakan, salah satu hal yang bisa mendekatkan dia dengan Prabowo adalah dengan makanan.

Megawati mengaku jago membuat nasi goreng yang kemudian terus dirindukan rasanya oleh Prabowo. Bahkan, salah satu orang dekat Prabowo sempat menanyakan kepada Megawati kapan akan memasak nasi goreng lagi untuk mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Hal itu terjadi saat ia dan Prabowo bersama-sama menonton pertandingan pencak silat di arena Asian Games 2018.

“Ada salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Pak Prabowo suka tanyakan lho Bu, kapan mau bikin nasi goreng?’. Karena nasi goreng saya top lho,” kata Megawati dalam acara Megawati Bercerita di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (7/1/2019).[kmp]

Jokowi Rekrut Rektor Asing, Ini Reaksi Guru Besar UI

Jokowi: Keputusan Gila yang Penting Untuk Negara Akan Saya Kerjakan

Selain merencanakan membahas dana abadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas akan mendatangkan tenaga pengajar hingga rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan Indonesia.

Jokowi Rekrut Rektor Asing, Ini Reaksi Guru Besar UI

Widiynews.com – Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengkritisi wacana mendatangkan wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangkan rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan di Indonesia.

“Meski masih wacana dan mungkin untuk memacu para calon rektor untuk menyamai prestasi rektor luar negeri, pernyataan Presiden terkait hal tersebut sangat disayangkan,” ujar Hikmahanto Juwana sebagaimana dilansir Antara.

Disampaikan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, saat Presiden bertemu dengan para pekerja seni di Istana Bogor bahwa selain merencanakan dana abadi yang disisihkan untuk pendidikan pekerja seni, Presiden juga sempat membahas mendatangkan tenaga pengajar hingga rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan di Indonesia.

Hikmahanto mengungkapkan ada lima alasan untuk ini. Pertama, apakah mendatangkan rektor dari luar negeri berarti calon tersebut tidak mengikuti syarat dan proses seleksi yang sudah ditetapkan?

Padahal, seperti UI yang saat ini dalam proses mencari Rektor telah mengiklankan dan menetapkan sejumlah syarat dan mekanisme seleksi.

Proses ini tentu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun sepanjang memenuhi syarat, termasuk calon asal luar negeri, ujar Hikmahanto.

Salah satu syarat adalah harus berkewarganegaraan Indonesia. Syarat lain adalah ijazah yang di dapat dari luar negeri pun harus disetarakan oleh Kemenristekdikti. Belum lagi proses seleksi harus mengikuti prosedur yang panjang dan tidak mudah.

“Kalaulah ada warga asing yang didatangkan oleh Presiden untuk menjadi rektor tidakkah orang tersebut harus juga mengikuti syarat dan proses seleksi yang ada?,” ujar dia.

Kedua, dorongan Presiden agar pengajar dan rektor asal Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang dari luar negeri tentu patut diapresiasi.

Namun bila cara Presiden mendorong dengan selalu menyebut asal asing, termasuk baru-baru ini soal maskapai penerbangan asing, maka hal ini akan kontra produktif di masyarakat, kata Hikmahanto.

Ketiga, Presiden saat mewacanakan hal yang berbau asing apakah telah meminta masukan dari menteri yang memimpin birokrasi. Menteri seharusnya paling tahu apa yang dihadapi suatu sektor sehingga tidak efisien. Bahkan, sangat tahu apakah mendatangkan yang asing akan menyelesaikan masalah.

“Keempat, bila dibandingkan tugas rektor di Indonesia dengan di luar negeri jelas tantangannya berbeda,” ujar Hikmahanto.

Rektor di luar negeri dapat menjalankan tugas adminstrarif guna menunjang suasana akademik dengan efektif karena anggaran yang memadai dan minimnya politik kampus, apalagi pengaruh politik nasional. Tidak demikian dengan rektor di Indonesia.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, di Universitas terkenal di luar negeri untuk menjadi rektor didasarkan pada kecakapan dan kemampuan.

Sementara di Indonesia bila calon rektor tidak menghadap sana sini, bahkan melakukan kompromi-kompromi politik, sulit untuk yang bersangkutan dapat menjadi rektor.

“Meski sekedar wacana, namun apa yang disampaikan Presiden Jokowi, telah membuat saya pribadi untuk berpikir ulang dalam mengikuti proses pencalonan Rektor UI saat ini,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto menyatakan tidak alergi dengan rektor asal luar negeri.

“Namun bila dalam proses mendapatkan rektor tidak ada kesetaraan antara asal Indonesia dengan asal luar negeri maka ini berarti saya telah dinyatakan kalah sebelum berperang,” ujar dia seperti dilansir dari laman Suara.com.