Sumpah Serapah Buni Yani Pada Pihak yang Menuduhnya Bersalah

Sumpah Serapah Buni Yani Pada Pihak yang Menuduhnya Bersalah

Widiynews, Depok – Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mengklaim jika kliennya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Jumat (1/2/2019). Padahal dalam surat panggilan nomor B. 282/0.2.34/Euh.3/01/2019, Buni Yani diharuskan datang ke Kejari Depok sekira pukul 09.00 WIB pada Jumat (1/2/2019).

Dalam surat tersebut, Buni Yani diminta untuk menghadap Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Depok, Priatmaji D Prawiro. Buni Yani diminta datang untuk memenuhi pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1712K/PID.SUS/2018 tanggal 22 November 2018.

“Apa yang disampaikan Bang Buni ini kita fair, kita akan memenuhi panggilan. Nah, sekarang kita sudah memenuhi panggilan. Bismillah Bang Buni siap melaksanakan putusan itu meskipun sampai hari ini Bang Buni tidak mengakui apa yang dituduhkan itu,” kata Aldwin di Kantor Kejari Depok, Jumat (1/2/2019).

Perlu diketahui, Buni Yani tidak hadir di Kejari Depok lantaran akan melaksakan salat jumat berjamaah di Masjid Al-Barkah, Tebet, Jakarta Selatan. Namun usai melaksanakan Salat Jumat berjamaah, Buni Yani tak langsung menuju Kejari Depok namun malah menyambangi DPR RI untuk meminta dukungan terhadap kasus yang membelitnya.

Kemudian pukul 19.27 WIB rombongan Buni Yani bersama tim pengacara dan keluarga tiba di Kejari Depok dengan pengawalan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Buni Yani menumpang mobil Pajero Sport warna hitamdengan nomor polisi B 1983 SJV yang diduga milik pengacara. Sedangkan di depan mobilnya terdapat kendaraan polisi, sementara di belakangnya tampak Innova warna putih dan hitam berisi orang pegawai Kejaksaan Negeri dan Kejati Jawa Barat.

“Saya hanya beserah diri kepada Allah, saya sudah bermubahalah. Saya bilang kalau memang betul saya melakukan itu, mengedit video, maka saya bilang biar saya masuk neraka abadi. Tetapi kalau tidak melakukan biarlah orang yang menuduh saya, mulai dari pelapor, polisi, jaksa, hakim semua masuk neraka,” tuturnya.

Setelah menjalankan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sekira 30 menit, Buni Yani keluar pukul 20.00 WiB. Dengan kawalan ketat polisi dan jaksa, ia keluar tanpa mengenakan rompi tahanan dan borgol. Buni Yani langsung dieksekusi Kejaksaan ke Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat menaiki mobil tahanan Kejari Depok.

Buni Yani dieksekusi ke Lapas Gunung Sindur untuk menjalani masa hukuman 18 bulan penjara terkait kasus tuduhan melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.(put)

Emosi Memuncak, Buni Yani Ucapkan Sumpah Serapah dalam Sidang

Emosi Memuncak, Buni Yani Ucapkan Sumpah Serapah dalam Sidang

WIDIYNEWS.COM – Terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani ngamuk-ngamuk dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung pada Selasa (29/8/2017).

Kejadian itu dimulai saat jaksa M Andi M Taufik bertanya kepada saksi Ramli Kamidin. Ramli merupakan saksi meringankan yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Buni Yani. Ia juga merupakan penulis buku Kami Melawan ‘Ahok Tak Layak Jadi Gubenur’.

Namun, belum sempat menjawab pertanyaan jaksa, Buni Yuni justru memotongnya. Buni Yani merasa pertanyaan yang diajukan jaksa seolah-olah menuduhnya telah memotong video pidato Ahok.

“Keberatan Pak Hakim, Anda menuduh saya,” ungkap Buni dengan nada tinggi kepada JPU sambil memukul buku yang dipegang dalam sidang ke-11.

Suasana sidang berubah. Teriakan Buni Yani itu sontak memecah keheningan jalannya persidangan. Majelis Hakim M Saptono berupaya menghentikan perdebatan. Sementara saksi, Ramli hanya terdiam melihat perdebatan itu.

“Anda jangan marah-marah. Izin yang mulia, saya ingin mengonfirmasi kepada saksi apakah mengetahui apa isi video yang berdurasi pendek dan yang panjang,” kata jaksa menimpal protes Buni Yani.

Buni Yani kian meradang, emosi kembali memuncak karena pertanyaan yang dianggap menyudutkan itu. Buni Yani lalu mengucapkan sumpah serapah ditengah-tengah jalannya sidang.

“Kalau saudara ingin memastikan kalau betul-betul saya yang memotong (video). Kalau saya memotong video itu, taruh Al Quran, saya bersumpah langsung, saya dilaknat Allah saat ini juga. Tapi kalau saya tidak melakukan (memotong atau mengedit video) kalian yang dilaknat Allah,” ucap Buni Yani dengan nada tinggi.

Emosi kedua belah pihak mereda setelah M Saptono menengahi mereka. Kemudian Ramli menjawab pertanyaan JPU. “Jadi tahu video itu dari mana?” tanya hakim.

“Dari WA (WhatsApp) grup,” kata Ramli.

“Apakah ada Buni Yani di grup itu?” tanya hakim kembali.

“Tidak ada,” jawabnya.

“Lalu yang mengirimkan video itu siapa?” hakim kembali bertanya.

“Saya nggak tahu lupa, yang jelas ada di dalam orang-orang yang ada di situ,” jawab Ramli.

Berita Terkini. Ahok : Ada yang Ingin Membunuh Saya !

Berita Terkini. Ahok : Ada yang Ingin Membunuh Saya !

Berita Terkini. Ahok : Ada yang Ingin Membunuh Saya !

Widiynews.comBerita Ahok Terkini – Terdakwa kasus penistaan agama sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada pihak yang ingin membunuh dirinya.

Pernyataan ini Ahok tulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok dengan penyidik Polda Metro Jaya yang dibacakan oleh JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE Buni Yani yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Selasa (15/8/2017).

Dalam berita acara tersebut, Ahok mengungkap bahwa hidunya kian terancam usai video pidato dirinya diunggah melalui akun Facebook Buni Yani. Tak hanya itu, Ahok juga mengaku diserang dengan fitnah dan dicap sebagai penista agama.

“Apakah saudara mengalami kerugian atas postingan akun Facebook Buni Yani?,” tanya JPU menirukan pertanyaan penyidik dalam BAP Ahok. “Saya mengalami kerugian antara lain, saya mengalami fitnah, di mana banyak orang terutama warga DKI Jakarta menganggap saya menista salah satu agama.” ujar Ahok dalam BAP.

Baca Juga : Jaksa : Buni Yani Hapus Kata Pakai di Video Ahok

“Saya juga merasa terancam karena sampai ada seseorang yang ingin membunuh saya dengan imbalan uang sejumlah Rp 1 miliar karena saya telah menistakan agama,” tulis Ahok dalam BAP.

Masih dalam BAP yang dibacakan oleh JPU dalam sidang Buni Yani, Ahok juga mengaku seluruh warga jakarta ikut terancam karena adanya aksi teror dan demonstrasi yang digelar pada 4 November 2016 lalu.

Bahkan, salah satu partai pendukungnya pun meminta Ahok untuk segera mundur dari Pilkada DKI Jakarta 2017, karena dirinya sudah dicap sebagai penista agama. “Dalam hal pencalonan saya sebagai gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada tahun 2017, ada satu partai pendukung yang meminta saya mundur, karena saya dituduh telah menistakan agama. Dalam pelaksanaan kampanye saya ditolak di beberapa tempat, dikarenakan saya telah dituduh menistakan agama,” ungkap Ahok.

Diketahui, BAP Ahok ini dibacakan oleh JPU dalam sidang Buni Yani lantaran Ahok berhalangan hadir sebagai saksi dalam sidang kasus UU ITE yang kini menyeret Buni Yani ke jalur hukum. Berdasarkan keterangan JPU, Ahok berhalangan hadir karena tak dapat izin dari Lapas Cipinang serta ada beberapa kendala lain.

Baca Juga : Ini Yang Dilakukan Ahok Selama Mendekam di Tahanan Mako Brimob

Berita Terbaru Hari Ini : Lagi, Ahok Pilih Tak Hadir dalam Sidang Buni Yani

Berita Terbaru Hari Ini : Lagi, Ahok Pilih Tak Hadir dalam Sidang Buni Yani

Berita Terbaru Hari Ini : Lagi, Ahok Pilih Tak Hadir dalam Sidang Buni Yani

Widiynews.com – Tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali tidak hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan tersangka kasus dugaan UU ITE Buni Yani.

Kepastian ini disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar di gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (15/8/2017).

Berita Terpopuler : Iniloh Barang Berharga Milik Bos First Travel yang Disita Polisi

Tim JPU mengatakan, pihaknya sudah melayangkan panggilan untuk ketiga kalinya kepada Ahok. Namun, karena Ahok saat ini sedang menjalani masa tahanan ia memilih untuk tidak datang dalam sidang tersebut.

JPU juga memitna agar ketidakhadiran Ahok dapat terwakili dengan adanya berita acara pemriksaan (BAP) yang ditulis oleh Ahok sendiri. “Kami sudah kirimkan surat panggilan yang ketiga. Namun demikian ada surat pernyataan (BAP) sekiranya mohon kepada majelis bisa dibacakan. Begitu juga dari pihak LP Cipinang tak memberikan izin dengan alasan tertentu,” ujar salah seorang anggota JPU.

Sementara itu, salah satu tim penasihat Buni Yani menilai, ketidak hadiran Ahok dalam beberapa sidang dianggap tidak objektif. Menurutnya, alasan tidak hadir karena terkendala jarak pun dianggap sangat diskriminatif.

“Sangat tidak adil yang mulia. Kami minta dihadirkan. Karena dalam catatan tersebut diduga tidak valid sesuai dengan pasal 162 KUHP. Yang bersangkutan tidak punya alasan untuk tidak datang ke sini,” ucap salah seorang tim penasihat hukum Buni Yani.

Seperti diketahui, hari ini sidang kasus dugaan UU ITE Buni Yani kembali digelar. Sidang yang sudah masuk ke sembilan kalinya ini mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang memberatkan bagi terdakwa.

Dalam sidang kali ini, ada sempat saksi yang dihadirkan oleh JPU, yakni saksi Digital Forensik, ahli agama, ahli bahasa dan Sisiolog. “Maka dengan ini kami memohon kiranya untuk keterangan saksi Basuki bisa dibacakan karena kita sudah pelajari dan dia sudah disumpah di depan penyidik,” tambahnya.

Baca Juga : Kedatangan Ahok dalam Sidang Buni Yani Tidak Wajib?

Berita Terkini. Kedatangan Ahok di Sidang Buni Yani Tidaklah Wajib

Berita Terkini. Kedatangan Ahok di Sidang Buni Yani Tidaklah Wajib

Widiynews.com – Semula, Ketua Majelis Hakim, M. Saptono memerintahkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Buni Yani yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Agustus 2017.

Namun, Ahok memilih untuk tidak hadir dalam persidangan tersebut. Diketahui, Ahok merupakan orang yang ada dalam video yang menyeret Buni Yani hingga ke meja hijau.

Terkait ketidak hadiran mantan Bupati Belitung Timur itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Ahok sebelumnya sudah pernah diperiksa dibawah sumpah pada persidangan sebelumnya.

Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, nilainya sama dengan kondisi Ahok hadir secara langsung di persidangan.

“Ahok sudah pernah diperiksa di bawah sumpah. Hukum acara kita pemeriksaan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan itu nilainya sama dengan kehadiran secara langsung yang bersangkutan,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Ahok yang saat ini harus menjalani masa pidananya di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dinilai tidak masalah untuk tidak hadir dalam sidang tersebut. Menurutnya, lebih praktis membacakan hal yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya. “Toh pemeriksaan dilakukan di bawah sumpah. Jadi nilainya sama dengan yang bersangkutan hadir di persidangan,” ujarnya.

Dalam sidang lanjutan Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli pidana Irfan Siregar dan seorang ahli ITE.

Buni Yani diseret ke meja hijau lantaran diduga telah mengubah, merusak, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik berupa video pidato Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, pada 27 September  2016 lalu.

Video pidato Ahok itu pertama kali di unggah oleh akun Pemprov DKI Jakarta di situs berbagi video YouTube, kemudian diunduh terdakwa pada Kamis 6 Oktober 2016. Video yang semula berdurasi 1 jam 48 menit itu kemudian dipangkas sehingga 30 detik. Selanjutnya terdakwa mengunggah video tersebut di akun Facebook pribadinya dan menjadi viral.

Berita Terkini. Buni Yani Terancam Kurungan 6 Tahun Karena Didakwa Langgar UU ITE

Berita Terkini. Buni Yani Terancam Kurungan 6 Tahun Karena Didakwa Langgar UU ITE

Berita Terkini. Buni Yani Terancam Kurungan 6 Tahun Karena Didakwa Langgar UU ITE. Buni Yani Hari ini menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Sidang yang dipimpin oleh hakim M Sapto itu mengagendakan mendengar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam pembacaan dakwaan, jaksa Andi M Topik menyatakan, Buni Yuni terbukti bersalah melanggar pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tertulis ancaman jeratan pasal 28 ayat 1 dan 2 adalah, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” bunyi pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Usai pembacaan berkas dakwaan sebanyak delapan lembar bernomor 674/Pid.sus/2017/PN.Bdg/ oleh JPU di ruang sidang I Kusumah Atmadja, kuasa hukum Buni Yani melayangkan keberatannya atas seluruh materi dakwaan. Majelis hakim yang dipimpin M. Sapto beranggotakan M. Razzad, Tardi, Judijanto Hadi Laksana, dan I Dewa Gede Suarditha.

Alasannya, Pasal 32 ayat 1 yang didakwakan tidak ada dalam surat pemeriksaan di kepolisian saat dilakukan penyidikan beberapa waktu lalu.

Selama sidang berlangsung, kelompok yang mendukung Buni Yani dari Aliansi Pergerakan Islam (API) dipimpin oleh Asep Syaripudin. Mereka meminta seluruh pemeriksaan terhadap Buni Yani dihentikan lantaran Ahok telah dipenjara.

Buni Yani merupakan salah satu pengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Surat Al-Maidah ayat 51, saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Dalam kasus ini, polisi tak mempermasalahkan konten video yang diunggah.

Namun, caption atau deskripsi yang ditulis Buni Yani di akun Facebooknya dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2, juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Buni Yani sempat menggugat praperadilan, tetapi ditolak PN Jakarta Selatan.

Berita Terbaru. Jaksa Agung Tegaskan Kasus Buni Yani Tetap Lanjut

Berita Terbaru. Jaksa Agung Tegaskan Kasus Buni Yani Tetap Lanjut

Berita Terbaru. Jaksa Agung Tegaskan Kasus Buni Yani Tetap Lanjut. Kasus ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyeret Buni Yani dipastikan akan tetap dilanjutkan. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Agung Muhammad Praseto.

“Tidak (dihentikan kasus Buni Yani). Berkasnya kan sudah diterima. Tidak dihentikan,” kata Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut Prasetyo, kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Buni Yani adalah dua perkara yang berbeda. Dengan demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kasus Buni Yani akan tetap dilanjutkan hingga diputuskan oleh pengadilan.

Prasetyo mengatakan, apa yang dilakukan oleh Buni Yani berbeda dengan Ahok. Jadi tidak ada istilah Ahok dinyatakan bersalah lalu Buni Yani tidak. Masing-masing memiliki tanggung jawab pidana sendiri sesuai perbuatan yang dilakukan.

Lebih lanjut, sidang Buni Yani nantinya bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung. “Tidak di Depok, Bandung lebih baik kalau kami melihat,” tambah dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Buni Yani diperkarakan terkait aksinya menghilangkan kata pakai dalam pidato Ahok yang menyebut surat Al-Maidah, kemudian disebarkan di media sosial. Postingan video yang diunggah Buni Yani ini kemudian memicu Ahok dituduh sebagai penista agama hingga menyebabkan mantan Bupati Belitung Timur itu kini harus mendekam dibalik jeruji besi selama dua tahun.