Iwa K Tersangkut Kasus Meikarta, Kemendagri: Gubernur Jabar Silahkan Bentuk Pansel Sekda

JAKARTA, Widiynews.com – Sekda Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bisa membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi posisi Sekda karena Iwa ditahan.

“Itu kebijakan Gubernur. Pak Gubernur kan otoritas sepenuhnya di Pak Gubernur karena user-nya beliau dan beliau juga yang melakukan seleksi. Panselnya itu harus dikonsultasikan dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Jumat (30/8/2019).

Nantinya, Gubernur akan menyerahkan tiga nama calon Sekda lewat Mendagri untuk ditentukan oleh Presiden. Sekda yang terpilih bakal diputuskan lewat Keppres.

“Sekda itu kan eselon 1, kata undang-undang ASN harus lewat pansel. Dilakukan seleksi, hasil seleksi itu tiga orang hasilnya diajukan oleh Gubernur kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Nanti sidang TPA, Tim Penilai Akhir Jabatan, dipimpin oleh presiden langsung itu. Nanti ditentukan satu di antara tiga hasil pansel itu. Nanti ada keppres-nya,” ucapnya.

“Kita serahkan ke Pak Gubernur ya,” imbuhnya.

Iwa sebenarnya sudah cuti besar selama tiga bulan demi fokus menghadapi persoalan hukum di KPK. Ridwan Kamil juga telah menunjuk Plh Sekda dan juga sudah mengajukan dua nama untuk calon penjabat (Pj) Sekda Jabar ke Kemendagri.

KPK menetapkan Iwa sebagai satu dari dua orang tersangka baru dalam dua perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Tersangka lainnya adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Sementara itu, Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.

Kini, Iwa sudah ditahan KPK. Dia mengaku akan menggikuti proses hukum yang ada.

“Tadi sudah dapat pemeriksaan secara baik dan profesional oleh penyidik saya akan ikuti proses (hukum),” kata Iwa saat keluar gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).[dtk]

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

“Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD Jakarta Selatan.

Widiynews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ternyata telah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo di kawasan Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menanggapi sindiran itu, Anies menantang Mendagri untuk membuka daftar pejabat yang ke luar negeri. Anies pun mengaku bersedia buka-bukaan terkait daftar negara dan agenda kunjungannya ke luar negeri.

“Buat saya nih, dibuat transparan bagus kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies di Gedung DPRD Jakarta Selatan, dilansir CNN Indonesia.

Anies pun membeberkan hasil kunjungannya selama kurang lebih 10 hari di luar negeri.

“Saya Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia termasuk untuk membawa formula E bermain di sini. Nah itu harus dikerjakan dengan pergi ke Luar Negeri,” kata Anies.

Menurut Anies kunjungan kerjanya ke luar negeri masih dalam tahap normal. Setiap pertemuan yang ia datangi, kata Anies, menyangkut jabatannya sebagai pemimpin daerah.

“Kalau saat ini orang tidak tahu, pergi ke luar negeri itu apa jalan-jalan, studi banding, atau berbicara. Kalau saya pergi saya pasti berbicara pasti kegiatan resmi dengan pemerintah di sana,” katanya.[cni]

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya belum menerima permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari FPI sebagai ormas yang berakhir pada Kamis (20/6).

Merespons hal ini, FPI menegaskan sudah mengajukannya ke Kemendagri.

“Sudah, sudah (mengajukan SKT). Saya tidak tahu persis (waktunya), tapi ada kelengkapan dokumen yang tadi (Jumat) dilengkapi semuanya,” jelas pengacara FPI dan Rizieq Syihab, Sugito Atmo Pawiro, saat dihubungi, Jumat (21/6) malam.

Meski tak tahu persis kapan pengajuan perpanjangan SKT FPI, namun Sugito menyebut pengajuan itu telah dilakukan oleh Sekretariat DPP FPI.

“Kalau pengajuan administrasi kapan persisnya kapan saya kurang tahu. Ada tim yang bagian sekretariatan DPP FPI (yang mengajukan),” ungkap Sugito.

Terkait Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum menerima perpanjangan SKT FPI, Sugito menduga, ada keterlambatan pada bagian pendaftaran perpanjangan SKT.

“Kalau itu mungkin administrasinya saja, mungkin di bagian pendaftaran belum laporan ke Mendagri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut tidak ada konsekuensi atau batas waktu untuk perpanjangan SKT bagi FPI. Sebab, selama ini pemerintah juga tidak bisa proaktif untuk mendesak FPI mengajukan perpanjangan.

“Batas waktunya enggak ada. Ya kita tunggu aja. Dia mau daftar lagi apa tidak. Kan kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun dan berserikat,” terang Tjahjo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

“Tapi untuk berhimpun dan berserikat dia harus mengajukan (permohonan perpanjangan SKT). Bisa ke Kemenkumham, bisa ke Kemendagri, bisa gunakan akta notaris juga bisa,” tambahnya.[]

Sumber: KUMPARAN

Kemendagri Kaji Ulang Usulan Perbedaan Warna e-KTP WNA dan WNI

Kemendagri Kaji Ulang Usulan Perbedaan Warna e-KTP WNA dan WNI

Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly mengusulkan agar e-KTP milik Warga Negara Asing (WNA) dengan e-KTP milik Warga Negara Indonesia (WNI) dibedakan bentuk hingga warnanya. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pun mengaku akan menampung dan mengkaji usulan ini.

Soal TKA China Cianjur Punya e-KTP, TKN Jokowi: Ada yang Sengaja Bikin Gaduh!

“Nanti kita kaji dulu, usulan (Yasonna) kita tampung,” kata Zudan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Zudan tak menampik banyak usulan dari masyarakat yang meminta e-KTP WNA dan WNI diberi warna yang berbeda. Ia pun mengaku akan mempertimbangkan hal ini.

“Ya ada pernyataan seperti itu (diberi warna beda). Andai kata nanti dengan warna yang sama ini menimbulkan problem seolah-olah boleh nyoblos dan lain-lain. Ya kita bisa pertimbangkan untuk diubah warna misalnya,” ucap Zudan.

Zudan mengaku pertimbangan pihaknya tak membedakan bentuk dan warna e-KTP WNA dan WNI karena format e-KTP WNA sudah cukup jelas karena berbahasa Inggris, kolom negara asal, dan masa berlaku.

“Tadinya kami beripkiran dengan sudah ditulis masa berlakunya, ada warga negaranya disebutkan kemudian ada 3 konfigurasi dengan bahasa inggris kalau orang membaca pasti lihat (itu e-KTP WNA),” terangnya.

Menurut Zudan, mengubah format e-KTP WNA juga membutuhkan perubahan yang cukup banyak.

Prabowo: Kami Bersumpah Akan Menyelamatkan Kekayaan Indonesia

“Karena ketika kita akan merubah warna dan model, kita akan merubah aplikasi yang banyak. Seluruh Indonesia nanti akan kita ubah semuanya. Kita lihat perkembangannya sampai nanti betul-betul diperlukan,” ungkap Zudan.

Meski demikian, Zudan heran masalah WNA memiliki e-KTP baru dipersoalkan belakangan ini. Menurutnya, polemik WNA memiliki e-KTP muncul karena mendekati pemilu. Yang jelas, kata Zudan, pelayanan pembuatan dan kedudukan e-KTP WNA dan WNI sama.

“Tapi saya 4 tahun jadi Dirjen dan terbitkan 1.600 e-KTP WNA, baru 1 ini (e-KTP milik Pak Chen) yang ribut banget. Mungkin karena mendekati pileg dan pilpres,” terangnya.

“Beberapa tahun yang lalu enggak ada satupun persoalan karena kami melayani secara sama tidak ada yang istimewa sama, tidak ada isu mana yang lebih bergengsi KTP WNA dan WNI semuanya sama,” pungkas Zudan.

Belakangan publik digegerkan dengan informasi seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Cianjur bernama Guohuin Chen memiliki e-KTP. Kemendagri pun menelusuri itu dan memastikan e-KTP itu asli.[]

Sumber: KUMPARAN

Kasus e-KTP: Dua Mantan Pejabat Kemendagri Terancam Kurungan Seumur Hidup Karena Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun

Berita Terkini Kasus e-KTP: Dua Mantan Pejabat Kemendagri Terancam Kurungan Seumur Hidup Karena Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun. Kasus mega proyek kartu tanda penduduk berbasis elektrik atau e-KTP menyita perhatian publik. Hal ini karena ada sejumlah “nama-nama besar” yang dikabarkan ikut terseret dalam kasus tersebut.Kasus e-KTP: Dua Mantan Pejabat Kemendagri Terancam Kurungan Seumur Hidup Karena Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun

Sidang perdana kasus ini telah dibuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut membacakan sejumlah nama-nama besar yang ikut membahas pengadaan kasus. Dua diantaranya adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dua terdakwa tersebut adalah Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Sudgiharto mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). disebutkan bahwa kedua terdakwa dijerat pasal memperkaya diri sendiri, orang lain dan korupsi yang ditaksir telah merugikan negara hingga mencapai Rp 2.314.904.234.275 (Rp 2 triliun).

“Bahwa para terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaann barang dan jasa paket pengadaab kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013, telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu,” ujar JPU dalam dakwaan yang dibacakan.

Bacaan dakwaan tersebut mengungkapkan Irman dan Sugiharto pernah menggelar pertemuan dengan sejumlah nama besar guna membahas proyek mega pengadaan e-KTP. Pertemuan itu dilaksanakan pada November 2009 hingga Mei 2013 di beberapa lokasi di Jakarta. Mereka yang turut hadir membahas adalah Setya Novanto, Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya, Diah Anggraini, dan Djarat Wisnu Setyawan.

Nama-nama besar lain yang juga turut di ungkap dalam kasus e-KTP oleh JPU adalah Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap dan Gamawan Fawzi.

Kedua terdakwa dijerat oleh hakim dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 Tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahas atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman 20 tahun penjara. Pasal ini juga mengatur denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

 

Kedua terdakwa juga dijerat pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tipikor di mana kedua pejabat Kemendagri ini menyakahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi serta merugikan keuangan negara.

“Dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar,” bunyi ayat 3 UU 31/1999.

Berita AHOK Terbaru: Mendagri Tak Akan Ubah Keputusannya Soal Status Aktif Gubernur Ahok

Berita AHOK Terbaru: Mendagri Tak Akan Ubah Keputusannya Soal Status Aktif Gubernur Ahok. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumo menegaskan tidak akan merubah keputusannya terkait status akif terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Tjahjo, dirinya tidak akan memaksakan Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa yang dimintai jika memang dinilai tidak perlu. “Soal fatwa MA, kami tidak memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statemen Ketua MA kan menyerahkan ke Mendagri, jadi apa yang sudah saya anggap benar, ya itu benar. Jadi ya sudah” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Kamis (16/2/2017)

Oleh sebab itu, dirinya tidak akan mengubah keputusannya soal mengaktifkan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI. “Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” ujar Tjahjo.

Keputusan mengaktifkan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta belakangan ini menuai pro dan kontra. Bahkan, sebagian fraksi di DPR ingin menggunakan hak angket untuk mempertanyakan keputusan Mendagri tersebut. Ahok dianggap tidak bisa lagi aktif menjadi Gubernur DKI karena statusnya yang kini telah ditetapkan sebagai terdakwa perkara dugaan penodaan agama oleh majelis hakim.

Tjahjo kemudian melayangkan permintaan penerbitan kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa seyogyanya hal itu tidak memerlukan fatwa dari MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh Biro Hukum di Kemendagri. “Sampai sekarang suratnya belum saya baca, seyogyanya permasalahan ini dapat dibahas di bagian hukum mereka,” ucap Hatta di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Seperti dijelaskan dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Pemda, Kepala Daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah diatas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Perlu diketahui, dakwaan Ahok sendiri terdiri atas dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Kemendagri juga menjelaskan, dirinya akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, terkait pasal mana yang akan digunakan untuk didakwakan kepada Ahok.

Berita Terkini. Ahok Terlalu Istimewa Untuk Dinonaktifkan Kemendagri?

Berita Terkini. Ahok Terlalu Istimewa Untuk Dinonaktifkan Kemendagri?. Pada 11 Februari, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menyelesaikan masa cutinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mulai kembali beraktivitas di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017.

Publik pun menanti komitmen Mendagri Tjahjo Kumolo yang berjanji akan memberhentikan Ahok jika masa cuti berakhir dan surat pemberitahuan resmi dari pengadilan negeri. Tjahjo pun menjelaskan jika yang membedakan Ahok dengan beberapa gubernur sebelumnya seperti Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (yang segera dinonaktifkan) adalah karena Ahok berstatus cuti kampanye saat ditetapkan sebagai tersangaka.

Jika merujuk ke peraturan perundang-undangan, Pasal 84 UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya adalah presiden atau menteri memberhentikan sementara kepala daerah jika tersangkut permasalahan dan masuk ke proses persidangan selambat-lambatnya selama 30 hari terhitung sejak menerima salinan nomor perkara dari pengadilan negeri.

Apabila putusan pengadilan menyatakan bersalah, maka kepala daerah akan diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu, apabila dinyatakan tidak bersalah, maka presiden atau menteri harus merehabilitasi kepala daerah yang dimaksud.

Yang membuat isu ini kembali disorot adalah pernyataan Ahok yang dengan percaya diri akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) begitu masa cuti habis.

“Begitu masuk, kita lihat angka indikator jelas supaya yang malas diturunkan. Supaya yang rajin ada kesempatan bisa naik,” katanya di Kampung Dalam, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/2).

Kedua, pernyataan Tjahjo terbaru bahwa dia baru akan memberhentikan Ahok setelah menunggu keputusan jaksa. Apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut lima tahun penjara, Ahok baru akan diberhentikan selama setahun.

Pernyataan Tjahjo ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai cara mengulur-ulur waktu untuk menonaktifkan Ahok. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ade Irfan Pulungan bahkan menyebut Tjahjo mengistimewakan Ahok.

Dia menyebut perlakuan ini sangat berbeda ketika Tjahjo dengan cepat memberhentikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi yang baru menyandang status tersangka dalam kasus pidana. Padahal, saat ini, Ahok sudah menjalani 9 kali sidang. Oleh karena itu, ACTA mengancam dengan somasi kepada Tjahjo supaya segera memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. ACTA mengancam akan memproses hukum bila Kemendagri tidak melakukan upaya pemberhentian Ahok dalam waktu 3X24 jam.

Yang juga menjadi pertanyaan publik adalah mengapa Tjahjo musti menunggu tuntutan jaksa, padahal Ahok dikenai pasal penistaan Agama yang ancamannya 5 tahun kurungan. Pertanyaan kedua adalah mengapa jaksa atau hakim tidak berkirim surat resmi ke Mendagri soal ini (jika memang belum).

Kalau mau berpegang pada aturan, Tjahjo memang sudah seharusnya memberhentikan Ahok. Pasalnya, apa yang dilakukan Tjahjo yang terkesan mengulur-ulur waktu dapat dinilai sebagai penganakemasan Ahok. Martin Luther King, Jr (1929-1968) mengingatkan, “Ketidakadilan di suatu tempat adalah ancaman terhadap keadilan di mana pun.”

Bermain-main di bawah bayang-bayang hukum dan pengadilan adalah kekejaman khas para tiran. Seharusnya pemerintah memahami hal ini dengan tidak berubah-ubah dalam pernyataan terkait Ahok dan perbedaan perlakuan antara kepala-kepala daerah lain yang menyandang status tersangka dengan Ahok, kecuali Ahok memang terlalu istimewa. Lalu, apakah jika istimewa lantas hukum harus ditabrak?

Kita khawatir jika pengistimewaan yang dituduhkan tim ACTA benar adanya. Sebab, ini hal ini suatu saat bisa menjadi bahan bakar lain untuk memanaskan situasi. Rakyat ingin kondisi damai dalam naungan keadilan tanpa lirikan-lirikan nakal dalam proses peradilan. Kata filsuf agung Aristoteles, “Dalam kondisi terbaik, manusia adalah yang paling mulia dari seluruh binatang; jauh dari hukum dan keadilan, dia adalah binatang yang paling buruk.”

Kemendagri Harus Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Berita Terbaru Hari Ini. Kemendagri Harus Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Mudzakir, berpendapat Kementerian Dalam Negeri layak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena diduga melanggar Pasal 156a KUHP.

“Menurut saya Menteri Dalam Negeri memiliki alasan cukup untuk memberhentikan Ahok, setidaknya agar dia konsteransi kepada hukum dan perkaranya,” ujar Mudzakir kepada wartawan, hari ini.

Dalam perkara penistaan agama akibat pidatonya di Kepulauan Seribu akhir September tahun lalu, Ahok didakwa melanggar Pasal 156 dan Pasal 156a, dengan ancaman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 156 berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mudzakir menyebutkan, berdasarkan fakta yang berkembang dalam persidangan dan dakwaan jaksa, serta alat bukti, Pasal 156a sangat relevan digunakan sebagai acuan. Sebab, sudah jelas objek dan subjek dalam kasus tersebut, yakni Ahok menyitir surat Al Maidah dengan kalimat dibohongi, lalu ketersinggungan umat islam sebagai buntutnya.

“Tapi kalau misalnya (pasal) 156 saja untuk apa ramai-ramai mempersoalkan Al Quran segala. Ini konsentrasinya kan 156a. Orang protas itu sampai salat (di Monas) begitu kan bukan ulamanya, tapi Al Quran-nya itu yang melukai publik perasaan orang banyak kan itu,” jelas Mudzakir.

Karena itu dia menyatakan tidak ada alasan untuk Kemendagri tidak memberhentikan Ahok dengan aturan dasar pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememrintahan Daerah.

Dalam beleid tersebut, menyebukan “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Harus konsistenlah Kemendagri, dulu setelah diminta untuk diberhentikan bilang nunggu cutinya habis, sekarang cutinya sudah habis ngomongnya berbeda lagi. Nah ini ada apa?” ungkap Mudzakir.