Soal Muslim Uighur, Indonesia Tempuh Jalur Bilateral dengan China

Soal Muslim Uighur, Indonesia Tempuh Jalur Bilateral dengan China
“Sepengetahuan saya Indonesia telah mengedepankan pendekatan yang bersifat bilateral dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) atas masalah ini,” kata Teuku.

Widiynews.com | Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia telah menempuh pendekatan bilateral dengan Pemerintah China terkait isu Xinjiang. Pernyataannya berkaitan dengan adanya dukungan sejumlah negara, termasuk negara Arab, terhadap kebijakan Beijing di provinsi tersebut.

“Sepengetahuan saya Indonesia telah mengedepankan pendekatan yang bersifat bilateral dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) atas masalah ini,” kata Teuku.

Kendati demikian, dia tak dapat mengungkap perihal detail pendekatan yang dilakukan Indonesia. Teuku pun mengaku belum mengetahui bagaimana respons China atas langkah tersebut. “Persisnya saya tidak tahu karena penyampaiannya oleh pejabat yang menangani hubungan Indonesia dengan RRT,” ujarnya.

Sebanyak 37 negara diketahui telah mengirim surat ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Dalam surat itu mereka menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah China di Provinsi Xinjiang.

“Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, China telah melakukan serangkaian tindakan antiterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan,” kata surat tersebut.

Dalam surat itu pun dikatakan keamanan telah kembali ke Xinjiang. HAM orang-orang dari semua kelompok etnis di sana pun telah dilindungi.

Surat tersebut turut menjelaskan tidak ada serangan teror yang terjadi di Xinjiang selama tiga tahun terakhir. Masyarakat di sana menikmati kebahagiaan dan keamanan yang lebih kuat.

Negara-negara yang menandatangani surat itu antara lain Rusia, Korea Utara (Korut), Venezuela, Kuba, Belarus, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan sejumlah negara Afrika. Pemerintah China telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang.

Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis China. Pemerintah China membantah tuduhan tersebut.

Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. China mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang. Beijing pun mengklaim para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut.[ra]

37 Negara Dukung Kebijakan China Terkait Muslim Uighur

37 Negara Dukung Kebijakan China Terkait Muslim Uighur
Namun, surat tersebut justru memuji kebijakan Cina dengan menyebutkan bahwa langkah Cina adalah sebuah prestasi yang luar biasa di bidang hak asasi manusia.

Widiynews.com | Arab Saudi, Rusia, dan 35 negara lain telah secara resmi menuliskan surat kepada PBB terkait kebijakan Cina di wilayah barat Xinjiang. Menurut salinan surat yang dipantau Reuters, surat tersebut mendukung kebijakan Cina yang sama sekali bertolak belakang dengan kritik Barat yang kuat terhadap Cina soal Xinjiang.

Cina dituduh menahan 1 juta Muslim dan menganiaya etnis Uighur di Xinjiang. Sebelumnya, sebanyak 22 duta besar menandatangani surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan ini mengkritik kebijakan Cina yang berdalih untuk memerangi ektremisme dan memberikan keterampilan. Cina menyangkal kasus pelecehan di pusat-pusat penahanan.

Namun, surat tersebut justru memuji kebijakan Cina dengan menyebutkan bahwa langkah Cina adalah sebuah prestasi yang luar biasa di bidang hak asasi manusia.

“Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, Cina telah melakukan serangkaian tindakan antiterorisme, dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan,” kata surat dari 36 negara.

Surat terebut juga berisi bahwa keamanan telah kembali di Xinjiang dan hak asasi manusia warga dari semua kelompok etnis di wilayah itu dilindungi. Surat tersebut mengatakan, bahwa tidak ada lagi serangan teroris selama tiga tahun. Sehingga, warga menikmati rasa kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan yang kuat.

Selain Arab Saudi dan Rusia, surat tersebut ditandatangani oleh duta besar dari banyak negara seperti Afrika, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Beijing membantah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Sementara, Duta Besar Cina Li Song berbicara pada sesi tiga minggu Dewan Jumat pekan lalu. Ia mengatakan, Cina sangat menghargai dukungan yang telah diterima dari negara penandatangan.[ra]

China Sengaja Pisahkan Anak-Anak Muslim Uighur dari Orang Tuanya

China Sengaja Pisahkan Anak-Anak Muslim Uighur dari Orang Tuanya
Seorang ibu lainnya juga mengaku telah kehilangan putra dan putrinya. Ia tak mengetahui nasib mereka kini. “Saya dengar mereka dibawa ke panti asuhan,” ujarnya.

Beijing, Widiynews.com – Pemerintah Cina disebut secara sengaja memisahkan anak-anak Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang dari keluarganya. Mereka dibawa ke asrama atau taman kanak-kanak yang dibangun Beijing.

BBC melakukan penelusuran terkait hal tersebut dengan mengumpulkan dokumen yang tersedia untuk publik dan dilengkapi dengan keterangan para keluarga terkait.

Kebanyakan dari mereka diwawancara di Turki. Sebab, jurnalis asing yang mengunjungi Xinjiang selalu mendapat pengawalan ketat dari pihak Pemerintah Cina. Dengan demikian, proses penghimpunan informasi memiliki keterbatasan.

“Saya tidak tahu siapa yang merawat mereka. Tidak ada kontak sama sekali,” kata seorang ibu yang ditemui BBC di Istanbul, Turki. Dia pun sempat memperlihatkan foto tiga putrinya.

Seorang ibu lainnya juga mengaku telah kehilangan putra dan putrinya. Ia tak mengetahui nasib mereka kini. “Saya dengar mereka dibawa ke panti asuhan,” ujarnya.

Ketidakjelasan nasib dan kondisi anaknya juga dihadapi keluarga lainnya. Beberapa di antara mereka menduga anak-anaknya telah dibawa ke kamp-kamp pendidikan anak.

Mereka yang ditemui BBC di Istanbul adalah warga Uighur, kelompok etnis terbesar di Xinjiang yang mayoritas beragama Islam dan telah lama memiliki ikatan bahasa serta keyakinan dengan Turki. Mereka mengunjungi Turki dengan beragam alasan, menjenguk keluarga, berbinis, dan ada pula yang ingin melepaskan diri dari kontrol Cina.

Dr Adrian Zenz, seorang peneliti Jerman, pernah merilis laporan yang menyingkap bagaimana penahanan massal terhadap orang-orang Muslim di Xinjiang berlangsung. Dia telah menganalisis tentang peningkatan pembangunan sekolah di wilayah tersebut.

Berdasarkan dokumen resmi yang tersedia untuk umum, terungkap bahwa Pemerintah Cina membangun asrama-asrama baru di Xinjiang dengan kapasitas meningkat dalam skala besar. Kampus-kampus juga telah diperbesar.

Di selatan Xinjiang, wilayah dengan konsentrasi Uighur tertinggi, pihak berwenang telah menghabiskan 1,2 miliar dolar AS untuk pembangunan dan peningkatan taman kanak-kanak. Menurut angka pemerintah, pada 2017, jumlah anak yang terdaftar di taman kanak-kanak di Xinjiang meningkat lebih dari setengah juta orang. Sebanyak 90 persen dari mereka adalah anak-anak Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Tingkat pendaftaran prasekolah di Xinjiang telah naik, dari sebelumnya di bawah rata-rata nasional menjadi yang tertinggi di Cina sejauh ini. Ekspansi pendidikan di sana diduga didorong oleh etos yang sama yang mendasari penahanan massal orang-orang dewasa Uighur.

“Sekolah asrama menyediakan konteks ideal untuk rekayasa ulang budaya berkelanjutan masyarakat minoritas,” kata Adrian Zenz.

Menurut penelitiannya, seperti halnya di kamp-kamp konsentrasi, saat ini ada dorongan untuk menghapus penggunaan bahasa Uighur dan bahasa lokal lainnya di lingkungan sekolah. Peraturan sekolah menguraikan hukum yang tegas bagi siswa dan guru jika mereka berbicara menggunakan bahasa selain Mandarin.

Hal itu sejalan dengan pernyataan resmi yang mengklaim bahwa Xinjiang telah menerapkan pengajaran bahasa Mandarin penuh di semua sekolahnya. Menurut dokumen resmi pemerintah, tujuan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah adalah guna memastikan siswa etnik minoritas dapat menguasai dan menggunakan bahasa nasional pada 2020.

“Saya pikir bukti untuk secara sistematis memisahkan orang tua dan anak-anak adalah indikasi yang jelas bahwa Pemerintah Xinjiang berusaha membangkitkan generasi baru yang terputus dari akar asli, kepercayaan agama, dan bahasa mereka sendiri,” ucap Zenz.

Pejabat senior di Departemen Propaganda Xinjiang Xu Guixiang menyangkal bahwa pemerintah mengambilalih pengasuhan dan perawatan sejumlah besar anak-anak di wilayah tersebut yang menyebabkan mereka kehilangan orang tuanya. “Jika semua anggota keluarga telah dikirim ke pelatihan kejuruan, maka keluarga itu pasti memiliki masalah yang parah. Saya belum pernah melihat kasus seperti itu,” kata Xu.

Selain pendidikan, Pemerintah Xinjiang dilaporkan sedang mendorong pernikahan antaretnis. Pada Mei lalu, otoritas di sana menerbitkan peraturan untuk memberi penghargaan kepada siswa keturunan campuran. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan jumlah poin bonus yang mereka terima saat mengikuti ujuan seleksi perguruan tinggi. Bagi mereka yang orang tuanya etnis minoritas totok, poin dikurangi.[]

22 Negara Kecam China Terkait Penahanan Etnis Muslim Uighur di Xinjiang

22 Negara Kecam China Terkait Penahanan Etnis Muslim Uighur di Xinjiang
Para kritikus menyebutkan China mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur, dan muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang.

China, Widiynews.com – Human Rights Watch (HRW) menyatakan 22 negara Barat telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak China. Mereka ingin China mengakhiri penahanan sewenang-wenang massal dan pelanggaran lainnya terhadap warga Uighur, dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Kelompok advokasi memuji pernyataan penting di Dewan Hak Asasi Manusia yang didukung PBB, yang merupakan langkah simbolis menuju ekspresi yang lebih besar dari keprihatinan tentang kebijakan China di Xinjiang.

Para penandatangan mengeluarkan pernyataan surat di dewan, dan berhenti mencari resolusi dewan. Hal itu menjadi sebuah bukti tantangan yang membangun dukungan terhadap China.

Adapun kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Amerika Serikat (AS) memperkirakan hingga satu juta Muslim ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang.

China menyangkal pelecehan yang meluas di pusat-pusat penahanan. Mereka menyebutnya sebagai sekolah pelatihan yang bertujuan memerangi ekstremisme dan memberikan keterampilan yang dapat dipekerjakan.

Para kritikus menyebutkan China mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur, dan muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang. Wilayah tersebut merupakan rumah bagi minoritas Kazakhstan yang cukup besar. Kelompok HAM menyatakan, beberapa diantara mereka berakhir di fasilitas deradikalisasi.[]