Jokowi Siap Teken Keppres Panitia Seleksi Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar

Berita Terbaru Hari Ini. Jokowi Siap Teken Keppres Panitia Seleksi Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar. Menteri Sekretaris Negara Pratikno segera menyusun Surat Keputusan Presiden terkait pembentukan panitia seleksi hakim konstitusi untuk mengganti Patrialis Akbar yang tersandung kasus suap beberapa waktu lalu. Keppres tersebut akan segera ditandangani oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut keterangan Pratikno, Keppres itu rencananya akan ditandatangani pada sore ini, Selasa (20/2/2017). “Sore ini (ditandatangani),” kata Pratikno saat ditemui di Wisma Negara, Kompleks Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Terkait siapa saja yang akan masuk daftar panitia seleksi tersebut, Pratikno enggan untuk membocorkannnya. Dia hanya menyebutkan jumlah panitia tersebut yang nantinya akan berjumlah lima orang panitia. “Lima, karena ini harapan Ketua MK perlu waktu yang cepat karena MK menghadapi konflik-konflik pilkada, harus menyidangkan konflik pilkada,” ujar Pratikno.

Sebelumnya, menurut Pratiknya dirinya telah menerima surat dari MK tentang adanya kekosongan hakim. Sebelumnya juga telah ada surat dari MK tentang pemberhentian Patrialis Akbar secara tidak terhormat.

“Kemudian, setelah kita kirimi Keppres (pemberhentian Patrialis), MK mengirimkan surat terjadi kekosongan hakim dan atas dasar surat itu kita akan segera terbitkan Keppres pansel. Itu yang diharapkan. Makanya saya harus segera kembali ke kantor agar segera memberikan Keppres ke Bapak Presiden untuk pembentukan pansel hakim anggota MK,” ungkap Pratikno.

Ketika ditanya apakah ada unsur akademisi yang terlibat, Pratikno hanya menjawab bahwa tokoh-tokoh yang seperti biasa selama ini dilibatkan. Meski demikian, mantan hakim konstitusi Harjono sempat terlihat di gedung Sekretariat Negara. Apakah Harjono juga akan terlibat? “Nanti saja kalau sudah tanda tangan,” kata Pratikno.

Sumpah Patrialis Akbar Tak Berarti “Dimata” KPK

Berita Terbaru Kasus Suap Patrialis Akbar. Sumpah Patrialis Akbar Tak Berarti “Dimata” KPK. Meski membantah dengan menyertakan sumpah saat diamankan KPK, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief menilai sumpah Patrialis Akbar itu tidak berarti di mata penyidik KPK.

Menurut Laode, penangkapan serta penetapan tersangka terhadap Patrialis Akbar atas dugaan suap penanganan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta dan barang bukti yang telah dikantongi oleh penyidik KPK.

Dalam perkara kasus suap ini, selain Patrialis Akbar, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Kamaludian selaku perantara pemberi suap atau yang memberi uang kepada Patrialis AKbar, Basuki Hariman dan Ng Fenny selaku pengusaha impor daging yang memberi suap.

Melalui bukti dan fakta yang telah didapatkan KPK, bahwa ada pertemuan antara pengusaha Basuki Harimun dengan Patrialis Akbar. Pertemuan itu terjadi atas perantara Kamaludin yang disebut sebagai orang dekat Patrialis.

“Jadi itu kejadiannya menujukkan walau PAK menyangkal itu telah terjadi, tapi diakui BHR telah memberikan (uang) ke K, dan itu telah diterima,” kata Laode dalam keterangannya, Sabtu, 28 Januari 2017.

Lebih lanjut, menurut keterangan Laode, KPK juga telah mengantongi bukti berupa percakapan elektronik antara Patrialis Akbar dan Kamaludin terkait pertemuan keduanya di kawasan lapangan golf Rawamangun.

Disamping itu, saat digeledah kantor Basuki Hariman di kawasan Sunter, ditemukan catatan keuangan yang intinya menguatkan informasi elektronik yang dimilik KPK, dan semuanya terkonfirmasi dengan baik.

“Sehingga walaupun dia menyangkal tidak terlalu penting, bahwa telah terjadi pemberian dan telah terjadi penerimaan itu jelas terjadi,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Patrialis Akbar mengaku bahwa dirinya telah dizalimi karena dirinya tidak pernah menerima suap dari Direktur Utama Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama, Basuki Hariman, terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengatakan, saya hari ini dizalimi karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki,” kata Patrialis, di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jumat, 27 Januari 2017 dinihari.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi?, ya nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah,” Patrialis menambahkan.

Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu, penetapan tersangka oleh penyidik KPK adalah ujian terberat baginya. Ia pun meminta maaf kepada MK karena dengan kasus ini telah mencoreng nama baik lembaga tersebut.

“Saya katakan sekali lagi saya tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari orang yang namnya Basuki, apalagi Basuki bukan orang yang berpekara di MK, tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Dia bukan pihak yang berpekara,” kata Patrialis dengan suara parau.

Berita Terkini. Nasib Patrialis Akbar: Dipecat PTUN, Dipulihkan MA, Ditangkap KPK.

Berita Terkini. Nasib Patrialis Akbar: Dipecat PTUN, Dipulihkan MA, Ditangkap KPK. Perjalanan Patrialis Akbar layaknya menghadapi gelombang besar. Acapkali ia bisa lolos dari gulungan ombak samudera. Tapi kini, mantan politikus PAN itu tidak bisa menghindari ombak KPK.

Dalam catatan detikcom, Minggu (29/1/2017), penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi pada 2013 langsung ditolak banyak pihak. Sebab, penunjukan itu tidak dilakukan secara transparan, sebagaimana disyaratkan UU Mahkamah Konstitusi (MK).

YLBHI dan ICW tidak terima dengan penunjukan itu dan menggugat Surat Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan dikabulkan.

Pada 23 Desember 2013, PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar. Majelis menyatakan pengangkatan Patrialis cacat hukum, bertentangan dengan pasal 19 UU MK Tahun 2013 tentang MK soal transfaransi dan partisipasi seleksi hakim konstitusi.

Tapi apa daya, pembatalan status Patrialis sebagai hakim konstitusi tidak bertahan lama. Sebab pada 11 Juni 2014, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menganulir putusan tersebut. (Baca: Mahfud MD: Patrialias Akbar Gajinya Tinggi Tapi Moralnya Bobrok)

Majelis PT TUN Jakarta yang terdiri dari Dr Arifin Marpaung, bersama Sugiya dan Iswan Herwin beralasan YLBHI dan ICW tidak memiliki hak menggugat Patrialis. Selain itu, PT TUN Jakarta menilai kerugian yang diklaim YLBHI dan ICW dengan terbitnya Keppres tersebut tidak bersifat langsung karena secara objektif tidak dapat ditentukan bentuk kerugiannya. Sehingga PT TUN menyatakan YLBHI dan ICW tak memiliki hak gugat.

“Maka harus dinyatakan para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk memohon pembatalan atas penerbitan Keppres,” ujar Arifin.

Tidak patah arang, YLBHI dan ICW mengajukan kasasi dan meminta Mahkamah Agung (MA) membatalkan Patrialis sebagai hakim konstitusi. Tapi apa daya, pada 5 Februari 2015, MA bergeming dan tetap mengakui Surat Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013.

Duduk sebagai ketua majelis yaitu hakim agung Supandi dengan anggota hakim agung Is Sudaryono dan Irfan Fahrudin. Patrialis Akbar akhirnya tetap menjadi hakim konstitusi dan memakai jubah merah hitamnya.

Dua tahun setelahnya, Patrialis akhirnya tergulung ombak besar KPK. Patrialis ditangkap KPK di Grand Indonesia pada Kamis (25/1) malam saat berbelanja dengan seorang wanita. (Baca: Nama Anggita Eka Putri Mendadak Heboh Setelah Diamankan Bersama Patrialis Akbar)

Dari hasil penangkapan Patrialis diduga menerima USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha pengusaha impor daging Basuki terkait suap dalam judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi apa kata Patrialis menanggapi penangkapan dirinya?

“Demi Allah saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya sama Basuki. bicara uang saja saya nggak pernah. Sekarang saya jadi tersangka. Bagi saya ini adalah ujian, ujian yang sangat berat,” ujar Patrialis usai diperiksa KPK pada Jumat (27/1) dini hari tadi.

Mahfud MD: Patrialis Akbar Gajinya Tinggi Tapi Moralnya Bobrok!

Berita Terkini. Mahfud MD: Patrialis Akbar Gajinya Tinggi Tapi Moralnya Bobrok!. Patrialis Akbar merupakan hakim konstitusi kedua yang terjerat kasus korupsi setelah Akil Mochtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyayangkan perilaku Patrialis yang diduga menerima suap USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

“Moralnya bobrok sudah pastilah,” kata Mahfud Sabtu (28/1/2017).

Mahfud mengatakan tindakan Patrialis tidak pantas lantaran sudah digaji negara sebesar Rp 72,8 juta per bulan dan menerima tunjungan nomor satu. Mahfud menambahkan jika Patrialis terbukti melakukan korupsi patut diduga ada kegiatan yang akan dituju.

“Gajinya sudah tinggi, kalau dilihat dari daftar kekayaannya ketika masuk sudah Rp 14 M lebih yang di LHKPN itu kok masih kurang begitu. Kalau benar dia menerima suap dan terbukti nanti, dan saya percaya itu akan terbukti nanti, karena KPK yang nangkap. Maka tidak ada jawaban lain dia orang rakus, kedua mungkin dia punya agenda politik yang akan ditempuhnya bermodalkan uang mau jadi apa lagi. Kalau di Indonesia politiknya nggak punya uang kan nggak bisa,” papar Mahfud.

Mahfud menambahkan jika perbuatan korupsi itu terbukti maka Patrialis harus dihukum berat. Sebagai penegak hukum Patrialis, kata Mahfud, patut dihukum seumur hidup seperti pendahulunya Akil Mochtar.

“Hukuman tergantung apa yang bisa dibuktikan KPK nanti, pertama bahwa hukuman itu harus berat karena dia seorang penegak hukum bukan politikus, tapi dia pejabat penegak hukum. Ya menurut saya bisalah seperti Pak Akil. Kalau sudah penegak hukum setingkat lembaga negara terbukti layak untuk dijatuhi hukuman maksimal,” kata Mahfud.

KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Kaitannya adalah dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi.

Dalam kasus itu, Patrialis dan seorang lainnya bernama Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki Hariman dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nama Anggita Eka Putri Mendadak Heboh Usai Ditangkap Bersama Patrialis Akbar

Berita Terkini. Nama Anggita Eka Putri Mendadak Heboh Usai Ditangkap Bersama Patrialis Akbar. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan di Grand Indonesia pada Rabu (25/1/2017) malam. Patrialis ditangkap KPK saat sedang bersama wanita muda yang juga sama-sama digelandang ke markas komisi antikorupsi dalam waktu yang bersamaan.

Menurut keterangan dari penyidik, wanita berusia 24 tahun itu diketahui bukan dari keluarga Patrialis serta bukan pula pegawai dari lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana Patrialis berdinas. Meski demikian, penyidik enggan membeberkan siapa sebenarnya Anggita Eka Putri dan apa hubungannya dengan Patrialis Akbar.

Meski sempat digelandang ke Gedung KPK dan menjalani pemeriksaan berjam-jam, wanita yang kerap disapa Anggita itu dilepaskan oleh tim penyidik. Berdasarkan hasil keterangan, penyidik tidak menemukan kaitannya antara Patrialis dan Anggita terkait kasus suap uji materi yang menjerat Patrialis saat ini.

Nama Anggita Eka Putri Mendadak Heboh Usai Ditangkap Bersama Patrialis Akbar

Isu pun mulai berkembang, baru-baru ini beredar bahwa wanita yang diduga sudah memiliki satu orang anak itu pernah dijanjikan akan diberi hadiah oleh Patrialis. Bahkan tak tanggung-tanggung, Patrialis sempat menjanjikan satu unit apartemen yang harganya sangat fantastis, yakni mencapai Rp 2 miliar. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa Patrialis akan memberikan hadiah lain. Namun, keterangan kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. “Saya tegaskan, itu (hadiah lain) tidak benar,” tegas Laode.

Anggita sendiri tak banyak komentar saat usai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung KPK. Anggita memilih bungkam dan menutupi mukanya sambil menunduk kebawah menghindari sorotan kamera dari awak media.

Tak hanya Patrialis Akbar, namanya pun mendadak heboh dan menjadi pembicaraan publik serta incaran para netizen di internet. Bahkan, nama Anggita Eka Putri pun mendadak ngetren, hal ini dapat dilihat dari situs Google Trend. Nampaknya banyak netizen yang penasaran dengan wanita berparas cantik, kulit putih, serta berambut panjang berwarna cokelat itu.

Sejumlah nama terkait “Anggita Eka Putri” diberbagai media sosial menjadi salah satu incaran netizen. Sayangnya, tak banyak informasi yang bisa digali dari media sosial terkait siapa sebenarnya wanita berparas cantik yang diamankan saat mengenakan kemeja biru lengan panjang bergaris putih itu.

Dari hasil penelusuran di media sosial, Anggita sendiri memiliki akun Instagram bernama Anggita Eka Putri. Akun Instagramnya sendiri saat ini berstatus dikunci. Dalam foto profil, Anggita hanya memasang foto seperti restauran yang diambil melalui jarak jauh. Yang menarik adalah bio yang ditulis Anggita yang seakan-akan menjadi klarifikasi dari pemberitaan yang tersebar di media.

“Dear Colleagues and friends, i’m OK. Please dont trust too much on media. (Kepada rekan dan teman-teman, saya baik-baik saja Tolong jangan terlalu percaya berlebihan pada media)” tulis Anggita di Instagram.

Sama halnya dengan Anggita, Patrialis pun memilih bungkam ketika ditanya wartawan terkait wanita yang bersamanya saat ditangkapk KPK. Dia lebih memilih nyelonong masuk kedalam rumah tahanan KPK saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Perempuan dan korupsi memang kerap menghiasi pemberitaan. Isu ini mulai ramai saat Al Amin Nasution eks anggota dewan dari PPP, ditangkap KPK pada 2008. Ditangkapnya Amin menyeret mahasiswi yang menjadi salah satu bentuk gratifikasi untuk menyuap Amin dalam kasus alih fungsi hutan.

Nama Anggita Eka Putri Mendadak Heboh Usai Ditangkap Bersama Patrialis Akbar

Setelah Amin, deretan kasus korupsi berturut-turut memunculkan figur perempuan. Misalnya kasus eks Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq (LHI), lalu Ahmad Fathanah, dilanjutkan dengan kasus suami Wali Kota Tangsel Airin, yaitu Wawan dan beberapa lagi.

Tapi Syarif dengan tegas menyatakan tak ada gratifikasi seks dalam kasus Akbar. Anggita, dikatakan dia, juga tidak memiliki hubungan dengan operasi penangkapan KPK. “Gratifikasi seks tidak ada. Untuk sementara kami tidak mendapatkan informasi,” katanya saat konferensi pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Patrialis telah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis diduga menerima suap berupa USD20 ribu dan SGD200 ribu dari pengusaha bernama Basuki Hariman. Uang itu disampaikan melalui seorang perantara yang bernama Kamaludin.

Patrialis dan Kamaludin telah ditetapkan KPK sebagai penerima suap. Sementara Basuki dan sekretarisnya, NG Feni, diberi status sebagai pemberi suap.

Dalam keterangan perdananya kepada pers usai diciduk KPK, Akbar menyangkal semua yang dituduhkan kepadanya. “Demi Allah saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang saja saya enggak pernah. Sekarang saya jadi tersangka. Bagi saya ini adalah ujian, ujian yang sangat berat,” ujar dia Jumat dini hari (27/1/2017).

Berita Terkini. Pakar Hukum Ini Sebut Penangkapan Patrialis Akbar Karena Anti-Ahok

Berita Terkini. Pakar Hukum Ini Sebut Penangkapan Patrialis Akbar Karena Anti-Ahok. Pakar hukum pidana sekaligus perumus UU KPK, Romli Atmasasmita, menyebut penangkapan hakim MK, Patrialis Akbar, bernuasa politik, karena atrialis menyerukan agar warga tidak memilih calon gubernur inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“KPK sebagai lembaga independen yang tak ada duanya di republik ini sering kebetulan; PA (Patrialis Akbar) ajak tidak pilih Ahok kena OTT; nasibnya sama dengan AU (Anas Urbaningrum) dan LHI (Luthfi Hasan Ishaq),” tulis Romli di akun Twitter-nya @rajasundawiwiha, hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Patrialis di Grand Indonesia, Rabu malam, karena diduga menerima suap terkait suap gugatan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. Usai diperiksa KPK dini hari tadi, Patrialis bersumpah tidak menerima suap seperser pun dan dia merasa dizalimi.

Romli menjelaskan, operasi tangkap tangan KPK bisa menimpa siapa saja, jika yang bersangkutan dianggap melawan. “Kayaknya suatu saat KPK bisa OTT presiden dan wakil presiden atau pimpinan DPR RI dengan wewenang luar biasanya,” kata Romli.

Romli juga menyebut, KPK bisa dengan mudah menangkap siapa pun yang lantang menentang komisi antikorupsi itu. “Serba kebetulan, seperti OC kaligis yang selalu lantang mengkritisi KPK, saya juga hampir saja,” kata Romli.

Romli karena itu meminta agar kewenangan KPK melakukan penyadapan ditinjau ulang. “Keluarbiasaan KPK dalam OTT lanjutan penyadapan/rekam pembicaraan tanpa izin pengadilan perlu check & balance dan supervisi untuk cegah abuse,” tambahnya.

“Praktik OTT dari hasil sadapan memang sukses tapi harus jelas status hak org yang ditangkap,” sambung Romli.

Berita Terkini. Ini Hukuman Yang Menanti Hakim MK Patrialis Akbar

Berita Terkini. Ini Hukuman Yang Menanti Hakim MK Patrialis Akbar. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terancam hukuman penjara 20 tahun karena disangka menerima suap sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura.

“Tersangka PAK (Patrialis Akbar,red) disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitain, semalam.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, para penyuap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Basaria menjelaskan tim KPK telah mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher pembelian mata uang asing, dan draft perkara nomor 129 tersebut.

“Setelah mengamankan 11 orang, KPK melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dengan penetapan empat orang tersangka,” ucap Basaria.

Sebelumnya, KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar (PAK) dengan dugaan suap terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut Basaria setelah adanya laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara kemudian tim KPK ditugaskan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Penangkapan itu kata dia, dilakukan oleh tim KPK kemudian 11 orang diamankan dalam penangkapan itu pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta.

“11 orang itu Patrialis Akbar (PAK) hakim MK, Basuki Hariman (BHR) pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya,” ucap Basaria.

Lebih lanjut Basaria mengatakan pada Rabu (25/1) bahwa KPK mengamankan KM di Lapangan Golf Rawamangun Jakarta Timur kemudian tim bergerak ke kantor BHR di Sunter Jakarta Utara dan mengamankan BHR beserta sekretarisnya dan 6 karwayan lainnya.

“BHR ini punya sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging tetapi tidak disebutkan satu per satu di sini lalu sekitar pukul 21.30 WIB tim bergerak mengamankan PAK. Yang bersangkutan pada saat jam itu berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia Jakarta Pusat bersama dengan seorang wanita,” tuturnya.

Diduga, kata Basaria, BHR memberikan janji kepada PAK terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 dalam rangka pengurusan perkara dimaksud.

“BHR dan NGF melakukan pendekatan kepada PAK melalui KM hal ini dilakukan BHR dan NGR agar bisnis impor daging dapat lebih lancar. Setelah melakukan pembicaraan, PAK menyanggupi membantu agar permohonan uji materil Nomor 129/PUU-XII/2015 itu dapat dikabulkan MK,” kata Basaria.

Berita Terbaru Hari Ini. Nasib Patrialis Akbar Akan Seperti Akil Muchtar?

Berita Terbaru Hari Ini. Nasib Patrialis Akbar Akan Seperti Akil Muchtar?. Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar ditangkap KPK. Jabatan yang diemban Patrialis sebelum terseret lembaga antirasuah, tak lepas dari peran Presiden Indonesia ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY kala itu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Isinya, memberhentikan dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi. Presiden SBY lalu mengangkat kembali Maria. Selain itu, diangkat juga Patrialis untuk menggantikan Achmad.

Sebelum akhirnya menjadi hakim MK, upaya Patrialis menjadi hakim MK bisa dibilang penuh jalan panjang. Pada tahun 2009, menjelang akhir masa jabatan sebagai Anggota Komisi III DPR, Patrialis mengikuti seleksi sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur legislatif menggantikan posisi Jimly Assidiqie. Namun Patrialis gagal di tahap fit and proper test.

Usai gagal, pada tahun 2013, Patrialis mencoba mendaftar seleksi hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD. Namun dalam perjalanan, Patrialis, mengundurkan diri saat akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Pada pertengahan tahun 2013, hakim MK Achmad Sodiki memasuki masa pensiun. Lewat jalur pemerintah, Patrialis didaulat SBY menjadi hakim MK. Dalam UU MK, pencalonan hakim bisa melalui Mahkamah Agung, DPR dan Presiden.

KPK menangkap Patrialis dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.

“Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini terkait dengan lembaga penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, hari ini.

Penangkapan hakim MK bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya KPK juga menangkap Akil Mochtar yang terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah Rp 3 miliar, Pilkada Lebak di Banten Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS, serta Pilkada Kota Palembang sekitar Rp 3 miliar.

Atas perbuatan Akil, MA lewat kasasi vonis menghukum mantan politisi Golkar tersebut dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Sebagai pengawal utama konstitusi yang merupakan ‘fundamental dan higher law’ sistem perundang-undangan kita, Akil Mochtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapa pun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan filosofische grondslag bangsa,” kata Anggota Majelis Hakim Kasasi, Krisna Harahap, pada Februari 2015.

Apakah nasih Patrialis akan seperti Akil Mochtar, yang harus menghabiskan masa hidupnya di dalam penjara?

Berita Terkini. Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi

Berita Terkini. Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar membantah telah menerima suap dari pengusaha pengimpor daging, Basuki Hariman terkait pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi, ya nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah,” kata Patrialis usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

KPK menetapkan Patrialis sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah US$20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Basuki Hariman, dua hari lalu. Selain Patrialis, KPK menangkap 10 orang lainnya, di tiga lokasi berbeda. Patrialis disangkakan dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Tidak pernah saya terima uang satu rupiah pun dari orang yang namanya Basuki, apalagi Basuki bukan orang yang berperkara di MK, tidak ada kaitannya dengan perkara itu,” kata mantan menteri hukum dan HAM itu.

Patrialis mengatakan, bahwa penetapan tersangka dirinya merupakan suatu ujian yang sangat berat.

“Saya minta kepada MK tak usah khawatir paling tidak nama baik MK agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Kepada MK, saya sayang sekali dengan MK, Insya Allah, Allah akan membela yang benar” ucap Patrialis.

Berita Terkini. Begini Kronologi Penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar Menurut KPK

Berita Terkini. Begini Kronologi Penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar Menurut KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka penerimaan suap. Patrialis terjating operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (25/1) sekitar pukul 21.30 sampai 22.00 WIB, Patrialis diamankan bersama 10 orang lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurut keterangan Komisioner KPK Basaria Panjaitan, kronologi penangkapan politisi Partai Amanat Nasional itu bermula usai KPK menerima laporan akan terjadi suatu tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Dari laporan itu, KPK kemudian menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penangkapan pada tiga lokasi yang berbeda.

Tim tersebut mulai bergerak hari Rabu, dimulai dengan melakukan penangkapan di sebuah lapangan golf di Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Disana, tim berhasil mengamankan tersangka berinisial KM. Tak lama kemudian, tim bergerak ke kantor BHR di daerah Sunter dan berhasil mengamankan BHR berserta sekretaris dan enam karyawannya.

“Kami infokan juga bahwa BHR ini memiliki 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging, tapi kita tak sebutkan satu per satu,” kata Basaria kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (26/1).

Dari Sunter, tim KPK bergerak menuju pusat perbelanjaan Grand Indonesia sekitar pukul 21.30 WIB. Disana, tim berhasil mengamankan Hakim MK Patrialis bersama seorang wanita. Penangkapan Patrialis terkait dugaan suap judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“BHR diduga memberi hadiah atau janji terkait permohonan uji materi UU 41/2014. Dalam rangka pengurusan perkara dimaksud, BHR dan NGF melakukan pendekatan kepada PAK melalui KN,” kata Basaria.

Basaria juga menjelaskan, dugana penyuapan yang dilakukan oleh BHR dan NGF agar bisnis impor daging mereka dapat lebih lancar. “Setelah pembicaraan, PAK menyanggupi untuk membantu agar uji materi tersebut dikabulkan.” Basaria menjelaskan.

Patrialis diduga telah menerima suap sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari BHR. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu tim KPK jgua berhasil mengamankan dokumen pembukuan perusahaan dan voucher pembelian mata uang asing dan draf perkara 129.