Tudingan Petugas KPPS Coblos Suara untuk 01 Dibantah MK, Begini Penjelasannya Hakim!

BERITA TERKINI, Jakarta, WIDIYNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) menampik bukti yang diberikan tim hukum pasangan calon 02, terkait adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblosi surat suara tersisa di tempat pemungutan suara (TPS) mereka, menggunakan pulpen di kolom paslon 01.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bukti berupa rekaman video yang diberikan pemohon itu tidak menyertakan informasi terperinci tentang peristiwa.

Menang di MK, Jokowi Puji Sikap Prabowo dan Sandiaga Uno

“Tidak dijelaskan, siapa petugas KPPS-nya, dan dari TPS mana,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Enny menyampaikan, video yang dicermati oleh hakim konstitusi menunjukkan kegiatan usai pemungutan suara.

Namun, tidak terlihat ada pulpen yang digunakan mencoblos kolom paslon 01 seperti dituduhkan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Pulpen, dalam video itu tidak nampak,” ujar Enny.

Hakim konstitusi itu mengemukakan, video memperlihatkan KPPS memasukkan surat suara ke kotak suara untuk pileg.

Dengan demikian, adanya asumsi dari tim 02 bahwa ada kecurangan yang menguntungkan kubu 01 juga tidak benar.

Jika pun terjadi kecurangan, tidak terkait pilpres yang digugat ke MK.

“Yang terlihat, anggota KPPS memasukkan surat ke kotak suara DPR, DPD, DPRD. Tidak ada fakta hukum yang menguatkan ada kecurangan dengan memasukkan surat suara ke kotak suara pilpres,” tutur Enny.[aa/vv]

Meski Kalah di MK BPN Tegaskan Prabowo Tak Akan Gabung Koalisi Jokowi

Prabowo Diingatkan Soal Kampanye di Tempat Ibadah

[BERITA TERKINI] Jakarta, WIDIYNEWS – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis kabar Prabowo akan menerima pinangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk bergabung dengan koalisi partai pendukungnya.

“Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa semua keputusan politik beliau akan dibicarakan bersama partai koalisi. Jadi informasi berseliweran itu gosip,” kata Dahnil di rumah Kertanegara, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan menghormati putusan MK, namun ia akan tetap mencari celah hukum sesuai konstitusi untuk mencari keadilan. Berikut pidato lengkap Prabowo di kediamannya usai putusan Mahkamah Konstitusi.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera.

Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dengan sangat kepada seluruh pendukung di seluruh Indonesia, para partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Badan Pemenangan Nasional, para alim ulama, tokoh agama, purnawirawan TNI-Polri, emak-emak, dokter, anak-anak muda, perawat, serikat pekerja buruh, guru, petani, nelayan, semua rakyat Indonesia yang sudah mendukung kami Prabowo-Sandi secara ikhlas dan totalitas.

Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Prabowo-Sandi, pasangan calon 02, terhadap hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilihan Presiden tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan sebagai bangsa.

Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan para pendukung Prabowo-Sandi, partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, dan mengecewakan kami sendiri, serta seluruh tim pemenangan kita, namun kita semua sepakat akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu UUD RI 1945 dan sistem perundang-undangan.

Maka dengan ini kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Tentunya sesudah ini kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang mungkin dapat kita tempuh.

Kami juga akan segera mengundang seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah ke depan.

Saya dan Saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, kerja keras, dan loyalitas dalam perjuangan mendukung kami sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024.

Kepada para pendukung kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan:

Perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur. Kita mendukung dan meneruskan perjuangan, cita-cita, dan ajaran Proklamator kita.

Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya.

Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri.

Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri, dan tidak menjadi embel-embel bangsa asing.

Kita ingin seluruh rakyat mendapat kehidupan yang wajar dan sejahtera.

Kita ingin harga-harga pangan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kita tak ingin ada orang lapar di Indonesia. Kita ingin swasembada pangan, energi, dan swasembada air.

Kita ingin gaji yang layak untuk seluruh aparat negara sehingga kita bisa hilangkan korupsi.

Itu cita-cita kita, itu perjuangan kita. Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut.

Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi. Kita punya kekuatan massa yang riil.

Marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimistis.

Saya minta seluruh pendukung kami, mari kita tidak berkecil hati. Kita tetap tegar, kita tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia, tapi selalu dalam kerangka damai, antikekerasan, dan setia pada konstitusi.

Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara, kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri.

Wassalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya

Prabowo Subianto & Sandiaga Salahudin Uno

27 Juni 2019[wi/viva]

Jokowi Menang di Sidang MK, FPI: Siap-Siap Jihad Panjang Demi Keadilan

Jokowi Menang di Sidang MK, FPI: Siap-Siap Jihad Panjang Demi Keadilan

Jakarta, WIDIYNEWS – Pembacaan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019.

Selama proses pembacaan putusan, massa aksi kawal MK masih terus berlangsung.

Selama proses sidang, peserta aksi melakukan orasi. Orasi sempat berhenti, lantaran masuk waktu salat Ashar dan massa melakukan salat berjemaah di Jalan Medan Merdeka Barat.

Usai salat, pengeras suara yang disiapkan massa aksi menyiarkan perjalanan sidang melalui suara. Massa pun sesekali menyoraki, saat hakim membacakan pertimbangan putusan.

Hakim MK menunda sementara sidang untuk melaksanakan salat Ashar. Usai sidang diskors, orator kembali melakukan orasinya.

“Menyimak demi menyimak, miris juga. Lagi-lagi, hakim mengatakan argumen para saksi, video, tidak jelas. Itu saja dibolak-balik terus, kayak radio rusak. Secara kasat mata, ini tanda-tanda tidak baik bagi kita. Tapi detik terakhir kita percaya, Allah akan mengabulkan doa kita,” ujar sang orator.

Kali ini, Ketua FPI, Sobri Lubis melakukan orasi. Dalam orasinya, Sobri mengomentari pembacaan putusan. Menurutnya, dari pernyataan hakim MK menandakan hal yang tak baik bagi paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Pemerintah, kata Sobri, juga masih menggunakan sihir-sihirnya untuk menang di Pilpres 2019. Jika nanti hasil putusan tak sesuai dengan keinginan, yaitu mengabulkan gugatan Prabowo-Sandiaga, kata Sobri, Allah punya rencana lain.

Namun, ia meminta massa untuk terus melakukan jihad, jika memang paslon 01 Jokowi-Maruf Amin menang dalam gugatan.

“Kalau 01 menang, siap-siap jihad panjang. Kita harus berkomitmen, demi keadilan dan kebenaran,” katanya.[ye/viva]

Prabowo Kecewa Gugatannya Ditolak Mahkamah Konstitusi

Prabowo Sebut Sistem Ekonomi Saat Ini Menyimpang dari UUD 45

Jakarta, WIDIYNEWS – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto nampak kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak gugatannya terhadap Pilpres 2019. Namun Prabowo memutuskan menerima keputusan MK tersebut.

“Kami menghormati putusan MK tersebut, kami menyerahkan semua pada Allah Tuhan yang Maha Esa,” kata Prabowo di rumah Kertanegara, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Meski menerima putusan MK, Prabowo memastikan tetap akan melakukan upaya hukum. Dengan cara mengumpulkan kuasa hukumnya setelah putusan MK.

“Tentu setelah ini kami makan berkonsultasi dengan tim kuasa hukum apakah ada langkah hukum konstitusi lainnya,” ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini juga memastikan akan segera bertemu dengan semua pimpinan partai koalisi pendukung untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Selain itu Prabowo berterima kasih pada para relawan dan pendukung yang telah berjuang mati matian.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan segala dukungan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kami akan undang relawan yang terus berjuang bersama kami,” katanya.[wi/viva]

Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Hakim MK Gelar Rapat

Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Hakim MK Gelar Rapat

JAKARTA-Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) jelang putusan gugatan Pilpres yang diajukan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. RPH dijadwalkan digelar hingga Kamis (27/6).

“RPH hari ini digelar jam 9 dan sedang berlangsung. RPH memang sifatnya tertutup, jadi hanya hakim konstitusi dan pegawai tersumpah dalam ruangan RPH,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Fajar menjelaskan hakim konstitusi dalam RPH membahas seluruh hal berkaitan dengan proses sidang sengketa hasil Pilpres. Dibahas juga alat bukti yang disodorkan dalam persidangan.

“Termasuk sampai pengambilan keputusan, termasuk membahas kalimat per kalimat yang akan dituangkan dalam putusan MK nanti,” sambungnya.

Hingga saat ini, jadwal sidang putusan gugatan hasil Pilpres tetap digelar pada Jumat, 28 Juni.

Namun bila RPH rampung, hakim konstitusi sambung Fajar diperbolehkan mengambil keputusan mengenai percepatan jadwal sidang putusan gugatan Pilpres.

“Tergantung nanti bagaimana majelis hakim apakah memang dianggap cukup oleh beliau beliau sendiri ya bisa saja putusan bisa dipercepat. Tetapi sampai sejauh ini masih dalam sesuai agenda 28 Juni,” kata Fajar.

Ketua MK Anwar Usman sebelumnya memastikan sidang putusan gugatan hasil Pilpres paling lambat digelar pada Jumat, 28 Juni.

Tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Sedangkan dalam dalil permohonan, tim hukum Prabowo memaparkan 5 dugaan kecurangan yang disebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu pertama, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, kedua soal penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Ketiga, ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen. Keempat pembatasan kebebasan media dan pers dan kelima yakni diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut perolehan suara yang berbeda dari penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU.

Jokowi-Ma’ruf Amin menurut tim hukum Prabowo memperoleh 63.573.169 suara (48%). Sedangkan Prabowo-Sandiaga, menurut tim hukum Prabowo, memperoleh suara 68.650.239 (52%)

Sedangkan KPU sebagai pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam jawaban atas gugatan meminta MK menolak seluruh permohonan tim Prabowo-Sandiaga.[]

Sumber: DETIK

Sudah Diminta Prabowo Tak Ada Aksi di MK, Novel Bamukmin: Aksi Kami Bela Agama!

Sudah Diminta Prabowo Tak Ada Aksi di MK, Novel Bamukmin: Aksi Kami Bela Agama!

JAKARTA-BPN Prabowo-Sandi mengingatkan kembali imbauan sang capres 02 yang meminta masyarakat tidak aksi di sekitar gedung MK. PA 212 menyebut aksi yang dilakukan gerakan bela agama.

“Ketika kami mengambil langkah politik akan tetapi kami saat turun ke MK tidak lagi mengambil langkah politik karena gerakan kami adalah bela agama agar keadilan bisa ditegakan dan tidak melibatkan partai atau tokoh politik sebagai mana gerakan kami aksi bela islam 1410, 411, 212 tanpa urusan politik,” kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).

PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 28 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019.

“Memang benar Prabowo dan Sandi telah menghimbau seperti itu dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang akan kami ikuti,” lanjut dia.

Menurut Novel, aksi halalbihalal yang akan digelar di sekitaran gedung MK tanpa unsur politik apapun. Sebab pihaknya sedang berjuang bela agama sampai keadilan bisa ditegakkan.

“Sekarang kami kembali lagi tanpa unsur politik karena partai selesai urusannya sampai 28 Juni, sedang kami berjuang bela agama sampai keadilan tegak,” tutur dia.

Sebelumnya, juru debat BPN, Sodik Mujahid kembali menegaskan soal imbauan sang capres, Prabowo yang meminta masyarakat tidak perlu menggelar aksi di MK.

Sodik pun meminta masyarakat menghormati proses persidangan di MK.

“Pak Prabowo dengan tegas dan jelas dan beberapa kali sudah mengimbau dan meminta tidak hadir di MK, karena kecurangan-kecurangan pemilu sudah resmi diajukan kepada MK. Ini tindakan yang sangat benar dan konstitusional,” ucap Sodik kepada wartawan, Minggu (23/6).[]

Sumber: DETIK

Argo Yuwono: Halalbihalal Akbar 212 di Gedung MK Melanggar UU, di Rumah Saja!

Argo Yuwono: Halalbihalal Akbar 212 di Gedung MK Melanggar UU

JAKARTA-Selebaran ajakan halalbihalal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta menjelang hingga saat sidang putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 beredar di media sosial.

Polda Metro Jaya meminta aksi tersebut tak dilakukan.

Ajakan untuk hadir ke ‘Halalbihalal Akbar 212′ pada 24 hingga 28 Juni 2019 beredar di media sosial. Sebagaimana diketahui, MK akan memutuskan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat 28 Juni.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, segala bentuk aksi di jalan protokol seperti di depan Gedung MK melanggar undang-undang (UU), karena menganggu ketertiban umum.

“Bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak manapun dilarang karena melanggar UU Nomor 9 Tahun 98 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2019).

Argo menjelaskan, pihaknya belajar dari aksi di depan Kantor Bawaslu RI pada 21 hingga 22 Mei lalu. Meski disebut aksi superdamai, namun pada pelaksanannya tetap disusupi oleh para perusuh.

“Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalah gunakan. Silakan halalbihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas seperti di gedung atau di rumah masing-masing,” ungkapnya.

Argo juga meminta, agar masyarakat bersabar menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2019 oleh MK pada 28 Juni nanti dan menerima apapun hasilnya dengan bijaksana.

“Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan krn semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME,” tukasnya.

Adapun dalam selebaran ajakan halalbihalal itu sendiri mengangkat tema ‘Aksi Super Damai, Berzikir, dan Berdoa Serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat Diseluruh Ruas Jalan Disekitar Mahkamah Konstitusi’.

Dalam selebaran juga tertera bahwa kordinator lapangan aksi yakni Abdullah Hehamahua, Ustadz Abdul Jabar, dan Ustadz Asep Syaripudin.[]

Sumber: OKEZONE

Tim Prabowo Tantang Tim Jokowi Laporkan Saksi Pembawa Amplop Misterius

Tim Jokowi Nilai Teror Saksi Hanya Dramatisasi Sidang Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA-Amplop misterius berwarna cokelat yang dibawa relawan 02 Prabowo-Sandiaga, Beti Kristiana, menjadi sorotan. Tim hukum Jokowi-Ma’ruf berancang-ancang melaporkan saksi Prabowo-Sandi itu bila amplop yang dibawanya ternyata bukti palsu dalam persidangan MK.

Tim hukum Prabowo-Sandi justru merespons positif niat tim Jokowi-Ma’ruf itu.

“Bagus sekali kalau dilaporkan ke kepolisian, bagus sekali!” kata anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, kepada wartawan, Jumat (21/6/2019).

Amplop itu dibawa ke persidangan gugatan hasil Pilpres di MK, Rabu (19/6) kemarin. Amplop yang dibawa-bawa ke persidangan dicurigai pihak KPU karena rupa tulisan identik meski tertulis amplop dari TPS berbeda.

Sang pembawa amplop ke persidangan, Beti Kristiana, adalah warga Desa Teras. Dia mengaku menempuh waktu tiga jam ke Kecamatan Juwangi untuk mengetahui pengiriman kotak suara dari kelurahan ke kecamatan. Beti mengaku sebagai relawan kubu 02, tapi relawan tanpa nama.

Di halaman Kecamatan Juwangi, Beti menemukan tumpukan lembaran amplop yang disebutnya mencapai berkarung-karung. Dia bertanya kepada sejumlah orang yang ada di wilayah kantor kecamatan. Beti mendapat keterangan bahwa lembaran-lembaran itu adalah sampah. KPU meragukan keterangan tentang amplop misterius itu.

“Kalau itu dilaporkan, bagus sekali karena akan terungkap siapa yang buang-buang di depan kecamatan. Justru kita dorong dan memberi semangat, kita senang sekali kalau Tim 01 melaporkan ke kepolisian tentang amplop-amplop yang diduga dipalsukan itu,” kata Nasrullah merespons niat Tim Jokowi-Ma’ruf untuk melaporkan saksi ke polisi.

Tim Prabowo tak tahu apa sebenarnya amplop itu. Menurutnya, yang lebih tahu adalah saksi yang bersangkutan, yakni Beti. Bila saja saksi berbohong, saksi tersebut dikatakannya wajib dihukum.

“Kalau memang ada yang merekayasa, wajib dihukum. Kami tidak ingin menutupi kebenaran,” kata Nasrullah. “Kalau ternyata saksi itu berbohong, dia harus menanggung risiko, tapi kalau benar ya jangan direkayasa.”

Sebelumnya, dalam persidangan di MK pada Rabu (19/6) malam, pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin, Teguh Samudera, menyebut siap mengambil langkah hukum bila bukti yang dibawa relawan 02 ternyata palsu.

“Oleh karena bukti yang diserahkan ke Yang Mulia dari saksi perlu dipertanyakan bukti asli atau palsu. Apabila itu palsu, kita punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib,” ujar Teguh dalam sidang

Saksi 02 Disebut Beri Keterangan Palsu, Tim Jokowi Pertimbangkan Lapor Polisi

Saksi 02 Disebut Beri Keterangan Palsu, Tim Jokowi Pertimbangkan Lapor Polisi

JAKARTA-Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyebut sejumlah saksi dari kubu 02 memberikan keterangan palsu dalam persidangan pada Rabu (19/6).

Untuk itu, pihaknya mempertimbangkan akan melaporkan sejumlah saksi tersebut ke polisi.

“Oleh karena ada beberapa keterangan saksi yang ternyata keterangannya itu palsu, keterangan bohong,” kata Yusril sebelum sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Yusril mencontohkan salah satu saksi Prabowo yang memberikan keterangan palsu yakni Beti Kristiana. Saat sidang, Beti mengaku menemukan sejumlah amplop surat suara berlogo KPU yang tercecer.

Sebelum melaporkan sejumlah saksi tersebut, lanjut Yusril, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Jokowi-Ma’ruf, apakah ingin melanjutkan kasus ini secara pidana atau tidak.

“Dan ini serius ya masalah amplop ini, karena diduga palsu dan kemudian ada kemungkinan selesai sidang ini tergantung kepentingan dari pihak berperkara, kami mewakili pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin apakah beliau ingin saksi ini ditindaklanjuti secara pidana (atau tidak) ya. Nanti kami konsulkan ke beliau,” kata Yusril.

Selain memberikan keterangan palsu, Yusril mengatakan ada sejumlah saksi Prabowo-Sandi yang juga berbohong mengenai latar belakangnya.

“Ada saksi yang hadir keterangannya tidak bohong, tapi latar belakangnya dia berbohong itu harus kita perjuangkan juga,” kata Yusril.

“Misalnya mengaku tidak ada kaitan dengan paslon 02, tapi ternyata dia adalah timses 02. Kita tunjukkan juga nanti, ada dua kategori ini. Ada yang palsu keterangannya, ada yang palsukan identitas,” tutup Yusril.[]

Sumber: KUMPARAN

Saksi Tim Prabowo Berstatus Tahanan Kota, Ternyata Izinnya Jenguk Orang Tua Sakit

Saksi Prabowo Berstatus Tahanan Kota, Ternyata Izinnya Jenguk Orang Tua Sakit

JAKARTA-Seorang saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/6) malam hingga Kamis (20/6) dini hari menarik perhatian publik.

Saksi tersebut adalah Rahmadsyah Sitompul yang berasal dari Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Rahmad menjadi perhatian lantaran statusnya yang merupakan terdakwa perkara UU ITE terkait Pilkada Batubara 2018. Pria berkacamata hitam itu bahkan kini berstatus tahanan kota.

Status itu diakui Rahmad ketika menjawab pertanyaan tim hukum Jokowi-Ma’ruf, Teguh Samudera. Pertanyaan itu muncul lantaran tahanan kota seharusnya tak bisa keluar dari wilayah hukum.

“Saudara dalam status tahanan kota, yang memberikan siapa?” tanya Teguh di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/9).

“Kejaksaan,” jawab Rahmad.

“Saudara dalam status tahanan kota, yang memberikan siapa?” tanya Teguh di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/9).

“Kejaksaan,” jawab Rahmad.

Namun ternyata, bukan izin yang Rahmad kantongi. Ia hanya melayangkan surat pemberitahuan ke kejaksaan menemani orang tua sakit.

“Iya. Saya berangkat ke Jakarta menemani orang tua saya yang sakit,” ujar Rahmad saat menjawab pertanyaan dari hakim MK I Dewa Gede Palguna yang ikut mempertanyakan statusnya.

Terkait keberadaan Rahmad di sidang MK itu mengejutkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Batubara, Edy Syahjuri Tarigan. Sebab pada Selasa (18/6), Rahmad mangkir dalam persidangan perkara UU ITE.

“Simpelnya dia enggak ada izin sama majelis (hakim). Dia kan harusnya bersidang tanggal 18 (Juni) itu. Dia kasih surat yang dia enggak datang. Mestinya kan dia sidang tanggal 18. Dia kasih surat, alasannya mengantar orang tuanya yang sakit,” ujar Edy saat dikonfirmasi, Kamis (20/6).

Alhasil sidang perkara UU ITE itupun ditunda hingga Selasa (25/6) karena alasan yang diberikan Rahmad. Edy mengatakan Rahmad seharusnya meminta izin dahulu kepada majelis hakim apabila ingin menjadi saksi di MK.

Sebab, status Rahmad merupakan tahanan hakim sejak perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kisaran. Namun dalam hal ini, kata Edy, pihak kejaksaan tak bisa berbuat banyak karena permasalahan ini merupakan wewenang hakim.[]

Sumber: KUMPARAN

2 Saksi Ilegal Tim Prabowo Sandi Ditolak Hakim MK, Begini Kronologinya

2 Saksi Ilegal Tim Prabowo Sandi Ditolak Hakim MK, Begini Kronologinya

JAKARTA-Ada perselisihan mengenai jumlah saksi yang sudah disumpah dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK. Majelis hakim MK akhirnya memutuskan mencoret dua saksi yang diajukan tim hukum Prabowo meskipun keduanya sudah diambil sumpahnya.

Cerita bermula pada awal persidangan pagi tadi. Saat itu, Ketua MK Anwar Usman memanggil satu per satu nama saksi berdasarkan kertas yang diberikan oleh tim Prabowo.

Dari pagi hingga sore, tidak ada masalah dengan daftar saksi ini. Persoalan muncul ketika tim hukum Prabowo menanyakan soal saksi-saksi yang akan dihadirkan. Dari situ, ada selisih jumlah mengenai tafsiran berapa saksi yang disumpah.

Karena perbedaan mengenai jumlah saksi yang disumpah, majelis hakim sampai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada petang tadi. RPH digelar dengan membuka rekaman momen pengambilan sumpah pada pagi tadi.

Apa hasilnya? RPH hakim MK menyatakan ada kejadian yang janggal. Ketua MK Anwar Usman memanggil 13 saksi dan 2 orang ahli. Namun ternyata ada dua orang di luar nama-nama yang dipanggil Anwar maju ke depan dan turut diambil sumpah.

“Kemudian, ketika dilakukan pemanggilan saksi satu per satu oleh ketua majelis… Pak Ketua secara otentik hanya memanggil, untuk saksi 13 orang. Ada rekaman yang sudah kita pelajari bersama. Memang secara physically memang 15 orang saksi yang disumpah. Dua di antaranya jelas tidak dipanggil oleh ketua,” kata anggota majelis hakim Suhartoyo membacakan hasil persidangan di MK, Rabu (19/6/2019).

Hakim MK kemudian memutuskan bahwa dua orang yang kemudian bernama Suwarno dan Mulyono itu tidak dicoret dari daftar saksi.

“Maka mahkamah ambil kesimpulan bahwa 13 itulah yang dianggap,” tutur Suhartoyo.

Hakim Saldi Isra kemudian menambahkan, saksi ilegal bernama Suwarno dan Mulyono itu dilarang berada di ruangan persidangan.

“Soal yang 15 tadi. Pak Mulyono dan Suwarno, yang secara tanda petik ilegal tadi, diambil sumpahnya. Tidak boleh lagi hadir di ruangan ini. Kalau mau masuk itu hanya Pak Said Didu saja,” kata Saldi.

Adapun 13 nama saksi yang dipanggil oleh Ketua MK Anwar Usman dan disumpah adalah:

1. Agus Maksum
2. Idham
3. Hermansyah
4. Listiani
5. Nur Latifah
6. Rahmadsyah
7. Fakhrida
8. Tri Susanti
9. Dimas Yenamura
10. Beti Kristiana
11. Tri Hartanto
12. Risda Mardiana
13. Hairul Anas

Selain 13 saksi tersebut, ada pula dua orang ahli yang turut diambil sumpahnya:

1. Jaswar Koto
2. Soegianto Soelistiono

Ada dua orang lain, yakni Said Didu dan Haris Azhar, yang diajukan oleh tim Prabowo untuk diajukan sebagai saksi pada pagi tadi, namun belum diambil sumpahnya lantaran keduanya belum hadir di ruang sidang. Namun belakangan Haris Azhar melayangkan surat ke MK, yang memberitahukan bahwa dia menolak datang sebagai saksi.[]

Sumber: DETIK