Pemprov DKI: Sepanjang 2019, Anies Hanya 2 Kali Dinas ke Luar Negeri

Pemprov DKI: Sepanjang 2019, Anies Hanya 2 Kali Dinas ke Luar Negeri

Sepanjang Tahun 2019, Gubernur Anies Baswedan hanya dua kali kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini dismapaikan oleh Mawardi, KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta.

Widiynews.com – Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Pemprov DKI Jakarta Mawardi mengatakan, selain dua kali kunjungan kerja, Anies juga melaksanakan dua kali kunjungan singkat/sehari ke Singapura yaitu utk menjenguk Ibu Ani dan untuk ceramah.

Dan semuanya sudah berdasar pada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Semua ada pemberitahuan dan ada balasan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Mawardi menyebut perjalanan Anies ke luar negeri pertama selama 2019 adalah, pada 2 Maret untuk menjenguk istri Presiden RI ke-6, Ani Yudhoyono yang saat itu dirawat di National University Hospital (NUH), Singapore.

“Bahkan saat menjenguk itu semua perjalanan Gubernur menggunakan dana pribadi dan tanpa APBD. Beliau tidak bermalam, berangkat pagi dan sore sudah pulang ke Jakarta,” ujar Mawardi.

Kemudian Anies pada 3 Mei untuk menjadi Keynote Speaker The Pyramid’s Annual Post-AGM Gala Dinner yang dilaksanakan di Singapura. Acara tersebut berdasar undangan Vivian Balakrishnan yang juga Menteri Luar Negeri Singapura. Gubernur berpidato di hadapan pemimpin Singapura, mulai dari perdana menteri, para pemimpin bisnis, tokoh akademisi, para menteri anggota kabinet, dan termasuk mantan Perdana Menteri.

Mawardi juga menyebut bahwa seluruh transportasi dan akomodasi tersebut ditanggung oleh pihak penyelenggara. “Kami mengajukan permohonan izinnya pada 21 Maret dan dibalas oleh Mendagri pada 5 April,” terangnya.

Perjalanan dinas Gubernur Anies yang pertama yaitu menghadiri pertemuan Urban 20 (U20) Mayors Summit Agenda di Tokyo, Jepang pada 20-21 Mei. U20 merupakan pertemuan pemimpin ibu kota negara anggota G20. Pertemuan U20 adalah rangkaian dari kegiatan pertemuan G20 yang juga dilaksanakan di Jepang.

Perjalanan dinas kedua, Gubernur Anies menuju ke Medellin, Kolombia dan Amerika Serikat pada 8-17 Juli lalu. Ada sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur. Seperti menjadi pembicara pada pertemuan pemimpin kota sedunia The World Cities Summit Mayors Forum 2019, pembicara pada pertemuan USINDO Open Forum, dan bernegoisasi dengan Formula E.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo di kawasan Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

Anies Tantang Kemendagri Buka-Bukaan Data Kunjungan Ke Luar Negeri

“Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD Jakarta Selatan.

Widiynews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ternyata telah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo di kawasan Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menanggapi sindiran itu, Anies menantang Mendagri untuk membuka daftar pejabat yang ke luar negeri. Anies pun mengaku bersedia buka-bukaan terkait daftar negara dan agenda kunjungannya ke luar negeri.

“Buat saya nih, dibuat transparan bagus kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies di Gedung DPRD Jakarta Selatan, dilansir CNN Indonesia.

Anies pun membeberkan hasil kunjungannya selama kurang lebih 10 hari di luar negeri.

“Saya Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia termasuk untuk membawa formula E bermain di sini. Nah itu harus dikerjakan dengan pergi ke Luar Negeri,” kata Anies.

Menurut Anies kunjungan kerjanya ke luar negeri masih dalam tahap normal. Setiap pertemuan yang ia datangi, kata Anies, menyangkut jabatannya sebagai pemimpin daerah.

“Kalau saat ini orang tidak tahu, pergi ke luar negeri itu apa jalan-jalan, studi banding, atau berbicara. Kalau saya pergi saya pasti berbicara pasti kegiatan resmi dengan pemerintah di sana,” katanya.[cni]

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

Surat Izin Perpanjangan FPI Sudah Dikirim ke Kemendagri

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya belum menerima permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari FPI sebagai ormas yang berakhir pada Kamis (20/6).

Merespons hal ini, FPI menegaskan sudah mengajukannya ke Kemendagri.

“Sudah, sudah (mengajukan SKT). Saya tidak tahu persis (waktunya), tapi ada kelengkapan dokumen yang tadi (Jumat) dilengkapi semuanya,” jelas pengacara FPI dan Rizieq Syihab, Sugito Atmo Pawiro, saat dihubungi, Jumat (21/6) malam.

Meski tak tahu persis kapan pengajuan perpanjangan SKT FPI, namun Sugito menyebut pengajuan itu telah dilakukan oleh Sekretariat DPP FPI.

“Kalau pengajuan administrasi kapan persisnya kapan saya kurang tahu. Ada tim yang bagian sekretariatan DPP FPI (yang mengajukan),” ungkap Sugito.

Terkait Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum menerima perpanjangan SKT FPI, Sugito menduga, ada keterlambatan pada bagian pendaftaran perpanjangan SKT.

“Kalau itu mungkin administrasinya saja, mungkin di bagian pendaftaran belum laporan ke Mendagri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut tidak ada konsekuensi atau batas waktu untuk perpanjangan SKT bagi FPI. Sebab, selama ini pemerintah juga tidak bisa proaktif untuk mendesak FPI mengajukan perpanjangan.

“Batas waktunya enggak ada. Ya kita tunggu aja. Dia mau daftar lagi apa tidak. Kan kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun dan berserikat,” terang Tjahjo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

“Tapi untuk berhimpun dan berserikat dia harus mengajukan (permohonan perpanjangan SKT). Bisa ke Kemenkumham, bisa ke Kemendagri, bisa gunakan akta notaris juga bisa,” tambahnya.[]

Sumber: KUMPARAN

Berita Terkini. Mangkir Rapat Pansus Pemilu, DPR: Tjahjo Kemana?

Berita Terkini. Mangkir Rapat Pansus Pemilu, DPR: Tjahjo Kemana?

Berita Terkini. Mangkir Rapat Pansus Pemilu, DPR: Tjahjo Kemana. Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, tidak menghadiri rapat pansus RUU Pemilu. Ketidakhadiran pemerintah tidak diketahui sebabnya oleh DPR. Padahal, pada pekan lalu sudah disepakati antara pemerintah dan Pansus RUU Pemilu untuk memutuskan 5 isu krusial yang ada pada RUU Pemilu.

“Betapa komitmen kita untuk menyelesaikan RUU pemilu. Maunya pemerintah kapan, besok pagi, Kamis, gak apa-apa. Kapan pemerintah hadir secara lengkap. Padahal tadi pagi Mendagri hadir di komisi II, ke mana dia?,” kata anggota Pansus RUU Pemilu, Bambang Riyanto dalam rapat pansus RUU Pemilu, Selasa (13/06/2017).

Anggota Pansus RUU Pemilu, Ahmad Baidowi menyatakan bahwa penundaan harus jelas sampai kapan.

“Harus ada jaminan kalau ditunda besok, jangan sampai besok ditunda lagi,” kata Awiek, sapaan Ahmad Baidowi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Benny K Harman menyatakan, ketidakhadiran pemerintah hari ini semakin menunjukkan bahwa siapa yang menghambat kerja DPR RI.

“Yang hambat-hambat pembahasan ini siapa, saat inilah kenyataannya. Selama ini ada anggapan bahwa dewan (DPR) yang menghambat, dengan ketidakhadiran pemerintah membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak benar sama sekali,” kata Benny.

Adapun 5 isu krusial dalam RUU Pemilu yang akan diputuskan adalah Parliamentary Treshold, Presidential Treshold, Dapil Magnitude, Sistim Pemilu dan Metode Konversi Suara.

Berita Terbaru. Sebar e-KTP Pendukung AHOK, Ormas Gema Demokrasi Kecam Mendagri

Berita Terbaru. Sebar e-KTP Pendukung AHOK, Ormas Gema Demokrasi Kecam Mendagri. Ormas Gema Demokrasi menilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan (abuse power) karena telah menyebarkan data e-KTP seorang warga Negara ke Grup WhatsApp jurnalis.

Berita Terbaru. Sebar e-KTP Pendukung AHOK, Ormas Gema Demokrasi Kecam Mendagri

Menurut Gema Demokrasi, Tjahjo telah melanggar hak atas privasi warga negara, yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Setidaknya ada enam peraturan yang telah dilanggar oleh Tjahjo, salah satunya adala Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 G, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Pasal 4, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ketiga, Pasal 79 UU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 79 ayat (3) berbunyi, “Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”.

Keempat, Pasal 26, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 48 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 26 ayat (1) berbunyi, “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Kelima, Pasal 17 dan Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih dari itu, Gema Demokrasi juga mengecam bahwa Tjahjo Kumolo telah melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dinyatakan “Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan: a. atas persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

“Jelas, Tjahjo Kumolo telah menyalahgunakan kekuasaan, melanggar HAM, dan melakukan kejahatan dengan menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dirahasiakan,” kata juru bicara Gema Demokrasi mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani.

Diketahui, berdasarkan data didalam situs resminya, Gema Demokrasi adalah gerakan masyarakat yang lahir sebagai respon dari berbagai tindakan pemberangusan hak rakyat untuk berkumpul, berpendapat, dan berekpresi yang dilindungi oleh konstitusi namun direpresi oleh kekuatan anti-demokrasi.

Gerakan ini terdiri dari gerakan buruh, petani, pelajar, mahasiswa, intelektual, anak muda, kelompok keagamaan, jurnalis, aktivis kebebasan ekspresi, pengacara publik, aktivis literasi, dan komunitas seni.

Berita Terbaru. Pendukung Ahok Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY, Mendagri Siap Lapor Polisi

Berita Terbaru. Pendukung Ahok Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY, Mendagri Siap Lapor Polisi

Berita Terbaru Hari Ini. Pendukung Ahok Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY, Mendagri Siap Lapor Polisi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan segera mengirimkan surat kepada seorang yang mengaku pembela terpidana kasus penistaan agama Islam Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyatakan bahwa rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih parah dari Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya segera akan kirim surat kepada dia, untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi apa maksud pernyataan terbukanya yang memprovokasi, memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas,”

Sebelumnya, seorang wanita yang mengaku sebagai pembela Ahok, dalam orasinya menyatakan, keadilan telah diinjak-injak. Wanita tersebut juga mebanding-bandingkan antara rezim Jokwi dan masa kepemimpinan SBY.

Tjahjo mengaku sudah mengantongi identitas wanita tersebut. Menurutnya, pendukug Ahok tersebut berinisial VKL. Tjahjo juga menunjukkan sebuah bukti rekaman video yang ia terima melalui pesan WhatsApp.

“Dirjen politik Kementerian Dalam Negeri dalam waktu cepat telah mampu melacak dan telah mendata dan menelisik siapa yang bersangkutan termasuk keluarga dan aktivitasnya

Menurut Kumolo, jika dalam satu pekan wanita itu tidak mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka di media nasional, maka dia sebagai pembantu presiden, sebagai menteri dalam negeri dan sebagai warga negara Indonesia akan melaporkan VKL ke polisi.

Kumolo mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pendidikan politik buat siapa pun bahwa tidak boleh memaki, memfitnah presiden, dan siapapun tanpa bukti yang jelas.

“Membela Pak Ahok silahkan itu hak asasi setiap manusia, tapi jangan mengaitkan orang lain apalagi mengait-ngaitkan rezim pemerintahan dan Presiden Jokowi. Saya menteri dalam negeri, bagian dari rezim pemerintahan Pak Jokowi merasa tersinggung dengan ucapan orang tersebut yang mengaku simpatisan si Ahok,”

RIMANEWS

Berita Terkini: Mendagri Lupa Harus Menonaktifkan AHOK?

Berita Terkini. Mendagri Lupa Harus Menonaktifkan AHOK?

Widiynews.com – Berita Terkini. Mendagri Lupa Harus Menonaktifkan AHOK. Setelah sempat jeda beberapa hari tergusur berita kunjungan Raja Salman, Atmosfer seputar Pilkada DKI kembali menghangat. Mulai hari ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjalani masa cuti.

Copyright © rimanews.com

Berbeda dengan putaran pertama, Ahok di pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini tidak lagi mempersoalkan cuti kampanye. Alasannya, masa cuti kali ini tidak ada pembahasan anggaran (APBD). Sesuai aturan, Ahok juga wajib mengambil cuti selama masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 7 Maret-15 April mendatang.

Saat putaran pertama, Ahok sempat tidak mau mengambil cuti masa kampanye, bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu mengajukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tentang kewajiban cuti calon petahana.

Namun, kali ini Ahok mengikuti aturan tanpa ada sekata protes pun, dan dia juga mengaku pasrah dengan apa pun keputusan Mendagri terkait penggantinya sementara.

Sesuai jadwal KPU, pasangan calon cuti mulai 7 Maret dan akan melakukan kampanye terbuka melalui media massa, cetak dan elektronik mulai 9 April hingga 15 April 2015. Selanjutnya, tahapan Pilgub putaran kedua akan memasuki masa tenang pada 16 April-18 April 2017, lalu pemungutan suara pada 19 April 2017.

Penonaktifan Yang Terlupa

Memasuki masa cuti yang kedua ini, Mendagri Tjahjo Kumolo seolah telah lupa dengan janji akan memberhentikan Ahok. Jika merujuk ke peraturan perundang-undangan, Pasal 84 UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya adalah presiden atau menteri memberhentikan sementara kepala daerah jika tersangkut permasalahan dan masuk ke proses persidangan selambat-lambatnya selama 30 hari terhitung sejak menerima salinan nomor perkara dari pengadilan negeri.

Saat menjalani masa cuti putaran pertama, Tjahjo pun menjelaskan jika yang membedakan Ahok dengan beberapa gubernur sebelumnya seperti Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (yang segera dinonaktifkan) adalah karena Ahok berstatus cuti kampanye saat ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga, dia akan memberhentikannya ketika sudah memasuki masa aktif. Akan tetapi, menjelang masa cuti berakhir, pendapat Tjahjo berubah.

Bahkan, dia sempat mengulur waktu dengan meminta fatwa Mahkamah Agung. MA pun seolah tak mau terlibat dengan mengembalikan urusan penonaktifan ke Kemendagri. Sebelumnya, Tjahjo menyebut baru akan memberhentikan Ahok setelah menunggu keputusan jaksa. Apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut lima tahun penjara, Ahok baru akan diberhentikan selama setahun.

Pernyataan Tjahjo terlalu jelas mengistimewakan Ahok. Padahal, Tjahjo pernah dengan cepat dan tangkas memberhentikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi yang baru menyandang status tersangka dalam kasus pidana, sedangkan Ahok sudah menjalani belasan sidang.

Sampai kapan Tjahjo harus tarik-ulur bak bermain layangan dalam kasus ini? Padahal, Ahok jelas dikenai pasal penistaan Agama yang ancamannya 5 tahun kurungan.

Tekanan di parlemen dengan ancaman penggunaan Hak Angket terkait kasus Ahok juga tampak mengendur, di tengah selingan sejumlah isu seperti divestasi saham Freeport, kunjungan Raja Salman dan dugaan korupsi massal proyek e-KTP. Tim pengacara dari ACTA yang sempat mengancam akan melayangkan gugatan terhadap keputusan Tjahjo juga tak terdengar santer menyuarakannya lagi.

Persoalan ini tidak melulu urusan pertarungan politik, tetapi lebih kepada penegakan aturan dan hukum secara berkeadilan. Martin Luther King, Jr (1929-1968) mengingatkan, “Ketidakadilan di suatu tempat adalah ancaman terhadap keadilan di mana pun.” Jika pejabat lain segera dinonaktifkan setelah menyandang status tersangka, mengapa hanya Ahok yang sengaja dibiarkan seolah tak tersentuh hukum?

Hukum seharusnya ditegakkan di atas kepentingan apa pun, apalagi kepentingan afinitas ideologi dalam politik. Kebiasaan pengistimewaan individu di mata hukum memang bukan kasus baru, dan inilah yang membuat hukum kita tak mempunyai wibawa karena bisa digocek bak bola: kaki siapa yang kuat dan lihai, dia yang akan menguasainya. Jika ingin negara fungsional, para politisi harus menjauhkan diri dari campur tangan sekaligus mampu memberikan keadilan dan hukum untuk semua tanpa pandang bulu.

Mendagri Tjahjo Kumolo: Politik Uang di Pilkada Harus di Berantas

JAKARTA, WIDIYNEWS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa saat berlangsungnya pilkada serentak 2017 nanti ada dua hal yang harus tetap diawasi. Kedua hal tersebut adalah money politic atau politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan.

Mendagri Tjahjo Kumolo: Politik Uang di Pilkada Harus di Berantas

“Pilkada yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara,” ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan menurut Tjahjo bukan dalam arti sempit. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang juga harus diperhatikan dari isu yang dimainkan oleh para calon pemimpin. Tidak boleh lagi ada isu yang secara sengaja dibuat dan sifatnya provokatif.

“Termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu yang sifatnya provokatif yang membahayakan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.

Dirinya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kemenkominfo untuk mengawasi semua upaya provokasi melalui dunia maya. Sebab, yang paling sulit adalah membendung segala isu yang dilontarkan para pengguna media sosial yang saat ini beredar di internet.

“Saya mohon kepolisian dan Kominfo untuk mengusut dengan tegas siapapun yang menyebarkan lewat medsos yang sifatnya provokatif dan mengganggu stabilitas daerah. Karena pilkada ini harus aman, demokratis,” pungkas Tjahjo.